Wujudkan Ketahanan Pangan, HIPMI dan KKP Gelar Vaksinasi untuk Masyarakat Pesisir

0
212
Dok Foto; Humas KKP

Jakarta (Samudranesia) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar vaksinasi massal membantu pemerintah memperluas vaksinasi untuk mencapai demi terwujudnya kekebalan kelompok atau herd immunity. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming menargetkan 6 ribu vaksinasi yang diadakan di Pasar Ikan Modern, Muara Baru – Jakarta Utara.

“Untuk yang di Pasar Ikan Modern Muara Baru, 2.000 vaksin per hari. Kami menggelar selama 3 hari dengan target lebih kurang 5.000 orang. Kami menggandeng dan sinergi dengan berbagai stakeholder untuk membantu anak muda dan masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi ini,” ujar Maming, saat membuka acara Vaksinasi Covid-19 untuk Kampung Nelayan & Warga Pesisir, di Pasar Ikan Modern Muara Baru – Jakarta Utara, Kamis (5/8/2021).

Pelaksanaan vaksinasi yang bekerjasama dengan pemerintah di seluruh Indonesia, HIPMI menargetkan sampai dengan 30 ribu vaksin dan HIPMI juga akan mengadakan vaksinasi mandiri dimana perusahaan akan membayar sendiri dan melaksanakan sendiri dari total pembiayaan sebesar Rp 23 miliar. Selain itu, sumbangan para pengurus HIPMI jumlah yang sudah terkumpul sebagian akan dijadikan satu dalam perencanaan ini.

“Kita harus bersama-sama melakukan vaksinasi dan untuk hari ini kita bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena target kita adalah pesisir atau para nelayan. Target kita untuk di beberapa daerah ke depannya untuk bekerjasama dengan pemerintah sebanyak 30 ribu vaksin yang diadakan khusus pada saat PPKM Darurat di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang akan berlanjut,” ucapnya.

Tujuan dilaksanakan vaksinasi untuk para nelayan, warga pesisir dan juga anak muda. HIPMI komitmen berkontribusi untuk menengah ke bawah dengan mendekati nelayan-nelayan dan warga pesisir. Sehingga, angka vaksin di Indonesia menjadi tinggi karena nelayan-nelayan pun juga ikut divaksin.

“Tenaga kesehatan (nakes) semuanya kita pakai yang swasta bekerjasama salah satunya Rumah Sakit swasta dan gabungan dari Pemprov DKI Jakarta, TNI AL, TNI AD dan pastinya kita dibantu oleh vaksin dari Kementerian Kesehatan, sehingga target kita bekerjasama dengan pemerintah untuk mengelola manajemen vaksinnya untuk masyarakat khususnya masyarakat UMKM atau masyarakat nelayan/pesisir atau di tempat-tempat yang kumuh. Khusus HIPMI, kita akan mengadakan tempat sentra-sentra vaksin di sekitar sana,” ungkapnya.

Menurut Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu, kebijakan pemerintah sekarang sungguh sesuatu yang sulit antara kesehatan dan ekonomi.

“Kami dari HIPMI, apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita akan support dan mendukung. Sehingga, kita melaksanakan vaksin kerja sama daerah agar target yang diinginkan pemerintah tercapai, agar PPKM Darurat atau Level 4 bisa dicabut dan perekonomian bisa berjalan seperti normal kembali. Kondisi sekarang perlu sinergi dan kolaborasi antar stakeholder,” tutur CEO Enam Sembilan Group ini.

Ia menambahkan, kolaborasi percepatan vaksinasi untuk ketahanan bangsa ini juga mendorong agar vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan metode jemput bola. Hal itu seperti yang dilakukan BPP HIPMI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal ini masyarakat di Jakarta Utara.

“Kita berkoordinasi dengan panitia dan Pemprov DKI Jakarta mengusulkan untuk menjemput bola orang-orang yang tidak mempunyai NIK, agar segera dibuatkan KTP yang mana sesuai persyaratannya ada di Dukcapil. Maka setelah ada KTP, baru kita berani melayani karena yang kita layani adalah yang terdata dan mempunyai KTP,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut nelayan termasuk komunitas masyarakat yang aktif melakukan kegiatan di luar rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung. Edukasi vaksinasi yang masif kepada masyarakat nelayan perlu dilakukan, sebab produktivitas mereka menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Upaya pencegahan di kampung-kampung nelayan seperti penyuntikan vaksin, penyemprotan disinfektan, tes massal, pembagian masker, dan sebagainya akan sangat bermanfaat untuk melindungi nelayan agar tetap bisa berkegiatan mencari ikan dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional,” ujar Trenggono yang mewakili Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, KKP selama masa pandemi Covid-19 melakukan beberapa aksi untuk hadir di tengah masyarakat baik secara langsung maupun memberikan pelayanan percepatan dan kemudahan. Meliputi menggelar vaksinasi di sentra kelautan dan perikanan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya memberikan stimulus ekonomi bagi nelayan seperti sembako dan bantuan yang mendukung produktivitas, di antaranya kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. KKP juga melakukan pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan agar memiliki mata pencaharian alternatif.

“Ada juga fasilitas permodalan nelayan dari BLU LPMUKP, perbankan, dan Perum Pegadaian hingga meningkatkan pelayanan terkait perizinan sehingga usaha penangkapan ikan semakin efisien dan produktif,” ucapnya.

Menteri Trenggono mengapresiasi langkah BPP HIPMI. Menurutnya, sinergi pemerintah dengan banyak pihak memang perlu dilakukan untuk mencapai target vaksinasi yang optimal. Dengan adanya program vaksinasi di pesisir utara Jakarta ini, dia juga optimis produktivitas sektor perikanan yang nilainya mencapai Rp 30 triliun per tahun dari kawasan tersebut bisa terjaga bahkan meningkat.

“Jadi kita kalau sudah vaksin 100 persen, insya Allah ekonomi akan tetap bisa bergerak dan Pak Menteri Investasi tidak akan sulit untuk memasarkan prospek investasi di sektor kelautan dan perikanan yang ada,” ujarnya.

Dalam pembukaan vaksinasi tersebut, turut hadir Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H. Maming, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kepala BNPB/Ketua Satgas Covid-19 Letjen Ganip Warsito, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Selain vaksinasi, penyelenggara juga membagikan sembako kepada masyarakat nelayan dan menyerahkan bantuan mobil ambulans kepada BNPB. (*)