UU Ciptaker Membuka Peluang Pengusiran Secara Halus kepada Masyarakat Atas Nama Investasi

0
3386
UU Ciptaker dikhawatirkan banyak terjadi permasalahan sengketa lahan. Foto Ilustrasi: Net

Jakarta (Samudranesia) – Terkait pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) pada Senin (5/10) lalu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyatakan bahwa RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) merupakan panglima dari proses investasi yang akan masuk di suatu daerah.

Menurut dia, RDTR yang diatur dalam UU Ciptaker ini merupakan dukungan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diberlakukan.

“Jadi nanti mau investasi bisa lihat draft RDTR-nya secara online. Kita melihat bahwa tata ruang adalah panglima dalam investasi baik itu kehutanan dan kelautan dan tata ruang itu juga menjadi panglima dalam mendukung OSS,” ungkap Sofyan dalam konferensi pers mengenai UU Cipta Kerja secara virtual, Rabu (7/10/2020).

Hal lain yang menjadi penting dalam UU Ciptaker ini terkait dengan pertanahan adalah adanya bank tanah. Sofyan menyebut saat ini masih banyak masyarakat yang bingung terhadap istilah bank tanah sehingga menyebabkan distorsi pemahaman di tingkat grass root.

“Bank tanah itu adalah untuk penataan tanah, sehingga tanah yang tidak optimum, terlantar, dan tak bertuan itu ditampung negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali kepada masyarakat. Jadi tidak benar kalau ada yang menganggap itu dimiliki oleh negara,” ujarnya.

Dia juga membantah keras bahwa bank tanah akan mempermudah pemerintah mengambil tanah-tanah milik rakyat. Sofyan menjelaskan, dengan bank tanah maka tanah yang selama ini tak berfungsi bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Salah satunya, untuk menyediakan hunian di pusat kota.

“Ini memungkinkan kami memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan, dengan harga sangat murah, bahkan gratis,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, secara terpisah, Koordinator Lembaga Pena Masyarakat, Mad Haer Effendi menyatakan bahwa keberadaan bank tanah dalam UU Ciptaker ini berpotensi terjadinya pengusiran terhadap tanah masyarakat secara halus.

“Menurut saya ini akan terjadi pengusiran secara halus, karena ada tanah-tanah yang selama ini tak bertuan kemudian bisa dimiliki negara dalam bentuk pengelolaan yang akan dilempar ke perusahaan,” kata Aeng biasa disapa kepada Samudranesia, Jumat (9/10).

Dia mencontohkan kasus itu seperti yang terjadi di masyakarak Pulau Sangiang, Banten. Sebelum adanya UU Ciptaker, masyarakat yang tinggal di pulau itu sejak lama, bahkan sebelum adanya negara Republik Indonesia dicap sebagai penumpang gelap di lahan milik negara.

Kemudian, negara melalui pemerintah daerah memberikan izin pengelolaan pulau kepada perusahaan dan melakukan pengusiran terhadap masyarakat. Masyarakat yang bersikeras bertahan kemudian dikriminalisasi oleh perusahaan.

“Ini nanti dengan UU Ciptaker malah makin marak kasus-kasus seperti itu. Intinya UU ini menjadi pintu pengusiran secara halus untuk masyarakat adat atas nama investasi,” tegasnya.

Hal serupa juga dinyatakan oleh pakar hukum tata negara Prof. Refly Harun. Dia menyebut dalam pasal 121 dalam UU ini akan mengancam hak-hak warga sipil.  

“Ada beberapa poin dari UU ini yang sangat merugikan hak warga sipil seperti kita. Pasal 121 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal ini sangat merugikan warga sipil seperti kita,” ungkap Refly dalam keterangannya yang diterima redaksi.

Menurutnya, dalam pasal ini bisa digambarkan seseorang punya lahan/rumah bersertifikat, namun karena kawasan tersebut strategis, maka pemerintah akan membuat rencana membangun kawasan industri baru di tempat tersebut, pemerintah bisa menyerobot lahan anda dan membayar ganti rugi jauh dibawah harga normal.

“Bagaimana jika anda menolak? Pemerintah tetap akan menggusur rumah/lahan anda dan menitipkan uang ganti rugi tersebut di pengadilan. Semua harus tunduk atas nama kepentingan umum/investasi. Masih menganggap remeh Omnibus Law dan anda berfikir ini tidak ada hubungannya dengan anda? Anda salah besar,” jelasnya.

“Hari ini anda masih bisa tidur nyenyak di rumah anda.  Siapa tahu 2 atau 3 tahun mendatang rumah anda digusur atas nama investasi dan anda tidak bisa menolak hal tersebut,” pungkasnya. (Tyo)