UU Ciptaker Kurangi Pekerjaan Rumah KKP Soal Zonasi Laut

0
410
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Jakarta (Samudranesia) – Keluarnya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) disambut gembira oleh banyak kalangan.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, keberadaan UU Ciptaker ini bisa menyelesaikan masalah zonasi laut yang saat ini banyak menjadi polemik dalam pengelolaannya.

“Zonasi laut saja saya banyak bersentuhan dengan banyak kementerian di sini. Terutama Kementerian ESDM, kasihan Menteri ESDM mau mengeluarkan izin harus ke saya lagi, iya kalau saya pas lagi ada di tempat, tapi Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah,” ungkap Edhy dalam teleconference, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Rampas Ruang Hidup Nelayan Kecil, Amuk Bahari Banten Tolak Usulan Raperda RZWP3K

Zonasi laut dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama pemerintah daerah. Edhy menyebut keluarnya UU ini telah mengurangi tugas kementeriannya, banyak Pekerjaan Rumah (PR)-nya yang berkurang, terutama dalam permasalahan zonasi.

“Intinya ijin yang tadinya cukup lama sekarang cukup satu saja. Lalu kemudian kalau kementerian teknis mengawal, menjaga, itu sudah kewajibannya,” tegasnya.

“Dengan Menteri ATR saya banyak bersentuhan, inilah pentingnya saling berkoordinasi. KKP sangat senang dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja keluar, saya merasa PR saya agak berkurang,” sebutnya.

Baca Juga: UU Ciptaker Jadikan Tata Ruang sebagai Panglima dari Proses Investasi  

Sejauh ini masih ada beberapa provinsi yang belum menyelesaikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kebanyakan dari mereka masih terkendala dengan masalah teknis seperti belum adanya satu suara dengan DPRD ataupun masyarakat pesisir.

Untuk daerah-daerah yang sudah memiliki RZWP3K dalam implementasinya juga masih banyak terjadi pertentangan antara masyarakat pesisir dengan pengusaha.

Menurut Edhy, keluarnya UU ini juga ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Pasalnya, UU ini memangkas beberapa perizinan yang sebelumnya menyulitkan para pelaku usaha.

“Dengan Omnibus Law ini yang ditunggu-tunggu nelayan yang saya sangat yakin. Izin kapal sebagai misal, kalau yang sudah terjadi 5 tahun ini izin kapal sulitnya dapat, matinya industri-indusri perikanan kita dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya.

Dengan mudahnya perizinan, maka Edhy memperkirakan ada investasi sebesar Rp 300 triliun di sektor kelautan dan perikanan, sehingga berpotensi menyejahterakan nelayan.

“Poin besarnya adalah mengamankan para pelaku dari besar maupun kecil, bahkan yang paling besar diuntungkan ialah nelayan itu sendiri. Kepastian usaha mereka, kepastian perizinan mereka, kekhawatiran mereka terhadap dikriminalisasi di tengah laut atau mungkin di pantai-pantai,” bebernya.

Dia mencontohkan ada petambak udang yang sukses, kemudian ketika sebulan harus dipenjara. Menurutnya ini sangat lucu.

Politisi Gerindra ini juga menyebut ada 21 perizinan yang selama ini harus dilalui oleh para pelaku usaha. Melalui UU ini, dia menegaskan perizinan hanya menjadi satu saja.

“Itupun tidak mengurangi penertiban misalnya pada Amdal-nya, penggunaan bahan-bahan berbahaya, itu semuanya ada, tapi ini menyusul,” tandasnya.

Baca Juga: Penambangan Pasir Di Spermonde Bukti Buruknya Tata Ruang Laut

Di tempat yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menilai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang diatur dalam UU Ciptaker ini merupakan dukungan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diberlakukan.

“Jadi nanti mau investasi bisa lihat draft RDTR-nya secara online. Kita melihat bahwa tata ruang adalah panglima dalam investasi baik itu kehutanan dan kelautan, dan tata ruang itu juga menjadi panglima dalam mendukung OSS,” ungkap Sofyan.

Masalah zonasi laut selama ini menjadi sumber konflik antara nelayan tradisional dan masyarakat pesisir dengan pengusaha/investor. Diharapkan dengan keluarnya UU ini, masalah pengelolaan zonasi laut menjadi lebih berkeadilan bagi semua pihak. (Tyo)