UU Ciptaker Jadikan Tata Ruang sebagai Panglima dari Proses Investasi

0
859
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Masalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi salah satu penting dalam penjelasan di Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) sektor pertanahan yang terkait dengan masuknya investasi.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menilai bahwa RDTR merupakan panglima dari proses investasi yang akan masuk di suatu daerah. Menurut dia, RDTR yang diatur dalam UU Ciptaker ini merupakan dukungan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diberlakukan.

“Jadi nanti mau investasi bisa lihat draft RDTR-nya secara online. Kita melihat bahwa tata ruang adalah panglima dalam investasi baik itu kehutanan dan kelautan dan tata ruang itu juga menjadi panglima dalam mendukung OSS,” ungkap Sofyan dalam konferensi pers mengenai UU Cipta Kerja secara virtual, Rabu (7/10/2020).

Hal lain yang menjadi penting dalam UU Ciptaker ini terkait dengan pertanahan adalah adanya bank tanah. Sofyan menyebut saat ini masih banyak masyarakat yang bingung terhadap istilah bank tanah sehingga menyebabkan distorsi pemahaman di tingkat grass root.

“Bank tanah itu adalah untuk penataan tanah, sehingga tanah yang tidak optimum, terlantar, dan tak bertuan itu ditampung negara untuk diatur dan diredistribusikan kembali kepada masyarakat. Jadi tidak benar kalau ada yang menganggap itu dimiliki oleh negara,” ujarnya.

Dia juga membantah keras bahwa bank tanah akan mempermudah pemerintah mengambil tanah-tanah milik rakyat. Sofyan menjelaskan, dengan bank tanah maka tanah yang selama ini tak berfungsi bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Salah satunya, untuk menyediakan hunian di pusat kota.

“Ini memungkinkan kami memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan, dengan harga sangat murah, bahkan gratis,” jelasnya.

Sofyan menegaskan, kehadiran bank tanah bakal mempermudah masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki tempat tinggal di pusat kota. Sehingga, masyarakat miskin yang tak memiliki kesanggupan membeli hunian, menjadi bisa memiliki tempat tinggal di pusat kota.

“Orang-orang miskin semakin menderita karena harus tinggal semakin jauh dari pusat kota. Makannya supaya negara punya tanah, maka bank tanah dengan mekanisme yang dimiliki ATR, sehingga harusnya orang yang kurang beruntung tinggal di pusat kota, yang mampu commute tinggal di luar kota,” beber Sofyan.

Selain itu, keberadaan bank tanah juga dapat mendorong kota-kota di Indonesia memiliki taman, yang selama ini sulit dilakukan. Sebab, pemerintah sudah memiliki tanah melalui bank tanah.

“Kita lihat di kota-kota kita, minim dengan taman, karena negara tidak punya tanah. Dengan ada bank tanah ini mudah-mudahan di masa akan datang, taman akan lebih mudah dibikin di atas tanah milik negara yang dengan sistem bank tanah,” terangnya.

Sofyan mengatakan, nantinya bank tanah akan berbentuk badan yang memiliki komite berisikan setidaknya tiga menteri. Kemudian akan diawasi oleh dewan pengawas yang berasal dari pemerintah dan profesional yang disetujui oleh DPR.

“Jadi fungsi bank tanah akan mengumpulkan tanah (yang tidak bertuan) dan kemudian dibagikan kembali atau redistribusi dengan pengaturan yang ketat,” tandasnya. (Tyo)