Tuntutan Munaslub KPI Bergaung di beberapa Kantor Kementerian

0
500
Pelaut KPI

Jakarta (Samudranesia) – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) sudah lama digaungkan oleh sejumlah pelaut Indonesia yang melihat adanya kezhaliman dalam pengurus KPI sekarang.

Komunitas yang menamkan kelompoknya Pelaut KPI ini mendatangi beberapa kantor kementerian. Antara lain Kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan Sekretariat Negara (Setneg) pada Kamis (3/9).

Berkumpul di Posko Pelaut KPI di Markas Yake Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur pada pukul 09.00 pagi, mereka langsung bergegas ke kantor-kantor kementerian tersebut.

Diawali di Kantor Kemenko Marves, rombongan diterima oleh Staf Menko Marves Andreas D Patria. Tuntutan Pelaut KPI langsung disampaikan dan pihak Kemenko Marves berjanji akan membahas lebih lanjut masalah ini dengan para stakeholder terkait.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Staf Menko Marves, Pak Andreas yang mengawal surat aspirasi kami kepada Bapak Menko Marves Jenderal Luhut B Panjaitan. Semoga ada hasil baik dari pertemuan ini,” ujar Juru Bicara Pelaut KPI Teddy Syamsuri dalam keterangannya.

Usai dari Kemenko Marves, rombongan bertolak ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Kemenhub. Di sana mereka diterima oleh Kasubdit Kepelautan Direktorat Kapal dan Kepelautan (Ditkapel) Ditjen Hubla, Capt. Jaja Suparman. Pihak Ditkapel pun berjanji akan mengundang Pelaut KPI pada Selasa, 8 September 2020 mendatang.

“Pertemuan nanti dimaksudkan untuk secara formal menyampaikan aspirasi secara komprehenshif, mengingat saat ini belum memungkinkan untuk memperoleh konklusi maksimal,” jelasnya.

“Kami berterima kasih banyak kepada Pak Kasubdit Kepelautan Capt. Jaja Suparman yang hendak memanggil cepat Presiden KPI untuk menindaklanjuti aspirasi kami yang tidak ingin kompromi tersebut,” tambah Teddy.

Usai dari Kemenhub, rombongan kemudian menyambangi Kantor Setneg dan Kemnaker untuk membahas masalah yang sama. Masing-masing instansi itu sudah diberikan surat tuntutan atau aspirasi tertulis yang intinya menuntut agar pemerintah memiliki komitmen untuk menggelar Munaslub KPI.

“Ya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya, dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Menteng dan Polsek Gambir atas kerjasamanya yang baik,” ungkapnya.

Pelaut KPI

Ia pun berharap, roadshow ke lintas kementerian ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi pelaut Indonesia.    

Teddy menerangkan garis besar isi surat tersebut di antaranya ada penegasan bahwa pihaknya sebagai pelaut anggota KPI, baik lisan maupun tertulis, tidak pernah minta berhenti atau keluar dari keanggotaan.

“Sebab ada hak berdaulat penuh di organisasi KPI. Ada hak untuk kami tuntut setoran kontribusi dari perusahaan kepada organisasi KPI. Di mana dana penerimaan kontribusi tersebut, diwajibkan digunakan untuk kegiatan sosial serta kesejahteraan kami dan keluarga,” tegasnya.

Masih kata Teddy, pasca Munaslub KPI 2001, terbukti terdapat pengurus berjabatan Sekjen rangkap Bendahara, yang bukan dari Pelaut. Pengurus dengan jelas telah mengkhianati pembentukan KPI yang didirikan adalah  dengan prinsip dari, oleh, dan untuk Pelaut Indonesia.

“Pasca Munas VI KPI 2004, muncul jabatan Wakil Presiden KPI yang tidak ada dalam AD/ART-nya. Lalu dalam Kongres VII 2009 yang deadlock serta tidak sampai ada pemilihan pengurus baru,  PP KPI illegal mengangkat dirinya sendiri untuk periode 2009-2014 tanpa ada SK Penetapan dan Pengesahan dari Pimpinan Kongres,” bebernya.

Lanjut dia, pasca Kongres VIII KPI 2014 biarpun tanpa ada dalam AD/ART-nya, muncul jabatan Presiden Eksekutif sebagai modus. Pasca KPI 2017, Sekjen rangkap Bendahara yang menjadi Presiden KPI, dengan kendali kekuasaan unlimited dan oligarki. Di mana sampai akhir tahun 2019, tidak pernah beritikad baik menyelenggarakan Kongres IX KPI.

“Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,  organisasi KPI sebagai serikat pekerjanya pelaut Indonesia oleh pengurus diamputasi untuk tidak bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggungjawab. Kemudian keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI yang harusnya terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi pengurus pun terus dibonsai terkait jabatan rangkap Sekjen dan Bendahara sejak 2001,” bebernya lagi.

Sementara itu, tujuan luhurnya organisasi KPI yang wajib memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta kesejahteraan pelaut dan keluarganya tidak pernah ada. Patut diduga hal ini dikendalikan sepenuhnya oleh oligarki kekuasaan pucuk pimpinan KPI yang sarat beraroma KKN dan terkesan bancakan, serta berperilaku dzholim.

“Cukup sudah bagi kami Pelaut KPI dibuat tidak berdaya, diperlakukan dalam kehinaan, ikut serta menderita di tengah keprihatinan banyak kasus Pelaut Indonesia yang tidak pernah terdengar ada perlindungan dan pembelaan dari organisasi KPI, dan belakangan soal penggunaan logo KPI oleh kami yang menjadi kebanggaan sejak lama disomasi oleh pengurus yang bukan memiliki hak patennya,” tutur Teddy.

“Cukup sudah hak kedaulatan dihadapkan kelompok preman dan paranormal, oknum pengacara yang jadi alat untuk backing-an bahkan menakut-nakuti, dan ketika pelaut berniat sambangi KPI sebagai “Rumah Besar Pelaut Indonesia” justru dihadapkan oleh semburan gas air mata,” ungkap Teddy lagi.

Ia menyebut bahwa kini sudah tiba saatnya kegentingan yang memaksa di organisasi KPI segera dihentikan tanpa syarat. Ini saatnya pula untuk menyelamatkan KPI agar kembali pada jati diri dan khittah-nya serta guna memenuhi tuntutan regenerasi kepengurusan sebagai suatu keniscayaan.

“Kami mendesak Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI eks officio serta Kementerian terkait untuk mengeluarkan kebijakan uneksekusi reformasi Pengurus Pusat KPI tanpa kompromi.Kemudian segera selenggarakan Munaslub KPI secara demokratis harga mati dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” tegas dia.

“Janganlah melihat kejahatan dengan pembiaran. Kebenaran justru harus dapat menghentikan kejahatan. Itulah sikap bijak yang kami harapkan dari Pak Dirjen Hubla R Agus H Purnomo sebagai Pembina KPI eks officio yang turut serta bertanggungjawab jika tidak ingin organisasi KPI menjadi ancur-ancuran,” pungkas Teddy.

Pelaut yang hadir antara lain Binsar Effendi Hutabarat, Dewan Pertimbangan Capt. Dwi Soeyono dan Capt. Farhan Kambey,  serta pelaut HAL Andi Muslih dan Hutahean. (Tyo)