Tugas Berat ‘Sang Ketua Kelas’ di Laut Natuna Utara

0
467
Kapal Patroli Bakamla.

Jakarta (Samudranesia) – Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam menjaga kedaulatan negara di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan (LCS) sangat besar. Bertindak sebagai ‘ketua kelas’ atau leading sector keamanan laut di masa damai mengharuskan Bakamla memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.

Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menjalankan tugas yang diemban oleh institusi yang bermotto Raksamahiva Camudrasu Nusantarasya tersebut. Terlebih kawasan Laut Natuna Utara saat ini menjadi hot spot dan digadang-gadang menjadi arena tempur dari banyak negara.

Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia dalam acara Journalist on Duty Media Indonesia dengan tema “Wibawa Bakamla di Laut Natuna Utara”, Senin (23/11) menyebutkan bahwa simbol negara harus hadir di tengah eskalasi konflik Laut China Selatan.

“Simbol negara harus hadir di sini, itulah peran Bakamla dalam melakukan presence at sea sebagai bentuk operasi di area grey zone. Simbol negara hadir, ekonomi juga kita manfaatkan,” ujar Laksdya Aan.

Lulusan AAL tahun 1987 ini lebih lanjut mengutarakan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh negara dalam memanfaatkan Laut Natuna Utara yakni presence at sea, exploration at sea dan memperkuat diplomasi.

Presence at sea itu bentuk negara hadir di daerah overlaping atau grey zone, kemudian exploration at sea ialah memanfaatkan ekonomi di Laut Natuna Utara dengan memperkuat armada perikanan kita di sana dan terakhir melaksanakan diplomasi agar kita bisa menciptakan situasi damai di sana. Jadi ekonomi bisa jalan, hak berdaulat kita juga diakui,” jelasnya.

Dalam menjalankan tugas itu, Bakamla juga tidak bisa sendiri. Kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan instansi lain yang berwenang di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti TNI Angkatan Laut dan Pengawas Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) juga terus dilakukan.

Di tengah amanah besar itu, ia mengakui saat ini Bakamla masih memiliki banyak keterbatasan. Mulai dari alutsista hingga SDM untuk operasi, Bakamla masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Coast Guard negara lain.

“Saya baru mendapatkan izin penggunaan senjata Agustus kemarin, sementara Coast Guard Vietnam sudah memiliki senjata kaliber 76 mm, kita baru 30 mm. Tapi setidaknya kalau ditempeleng kita masih bisa membalas,” selorohnya.

“Saya ketua kelas dalam masa damai, kalau eskalasi di sana (Laut Natuna Utara) meningkat itu nanti dari teman-teman Angkatan Laut,” terang dia.

Ia juga menyebut saat ini peraturan untuk memperkuat Bakamla akan disusun melalui Omnibus Law Keamanan Laut (Kamla). Namun Laksdya Aan menggarisbawahi bahwa peraturan yang akan disusun itu sama sekali tidak mengurangi kewenangan institusi lainnya.

Mantan Pangarmabar ini mencontohkan pengalaman US Coast Guard yang pada awalnya juga memiliki masalah dalam tata kelola penegakan hukum di laut. Namun kondisi itu bisa diselesaikan lewat koordinasi yang baik.

Sejak China mengklaim beberapa bagian di Laut China Selatan melalui nine dashed line, eskalasi konflik di sana kian meningkat. Klaim tersebut juga bersinggungan dengan wilayah ZEE negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunai Darussalam.

Sementara Indonesia tidak termasuk sebagai claimant state di area tersebut namun tetap harus waspada terhadap kepentingan nasional di area hak berdaulatnya.

“Itu sudah ditegaskan berulang kali oleh Ibu Menlu bahwa kita bukan negara yang memiliki sengketa di Laut China Selatan,” tuturnya.

Sambung Laksdya Aan, kehadiran Coast Guard China yang mengawal nelayannya di grey zone tersebut kerap mengancam kepentingan nasional Indonesia. Bahkan nelayan yang dikirim ke LCS juga bukan nelayan sembarangan melainkan termasuk dalam komponen China Maritime Militia (CMM).

“Kita juga harusnya seperti itu. Makannya kemarin sempat dikirim nelayan Pantura di Laut Natuna Utara dan kita kawal,” ungkapnya.

Laksdya Aan menegaskan bahwa wilayah ZEE merupakan wilayah hak berdaulat bukan hak kedaulatan, sehingga setiap kapal boleh melintas damai di sana selama tidak melakukan lego jangkar dan mengeksplorasi sumber daya alam.

“Saya berharap nelayan-nelayan kita bisa memanfaatkan kekayaan yang ada halaman kita itu,” tandasnya.

Narasumber lainnya dalam acara itu yakni Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyampaikan bahwa masalah kedaulatan negara di Laut Natuna Utara perlu disikapi hati-hati. Pasalnya wilayah ZEE merupakan freedom navigation bagi setiap kapal yang sudah diatur di dalam UNCLOS 1982.

“Memandang Laut Natuna Utara ini yang terpenting dari sisi kedaulatan dan ekonomi. Jika kita belum mampu mengelola kekayaan alam kita di sana untuk kepentingan ekonomi maka itu bisa kita kerja sama secara bilateral dengan Tiongkok misalnya,” ujar Siswanto.