Tolak Privatisasi Pertamina, DEM Minta Presiden Evaluasi Menteri BUMN

0
727

Foto: Pernyataan sikap Dewan Energi Mahasiswa yang menolak privatisasi Pertamina.

Pekanbaru (Samudranesia) – Dewan Energi Mahasiswa (DEM) menolak rencana subholding Pertamina menjadi go public atau Initial Public Offering (IPO). Mereka menyatakan bahwa wacana itu bertentangan dengan amanat yan terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. 

“Menteri BUMN ingin memprivatisasi Pertamina melalui IPO atau sub-holding dengan alasan tranparansi dan akuntabilitas. Dengan bisnis Pertamina yang sangat menarik dan sexy, banyak oknum-oknum berkepentingan untuk ikut bergabung dalam bisnis Pertamina dimana puncaknya pada 29 juni 2018 terjualnya Pertagas yang merupakan sub-holding Pertamina yang berbisnis di sektor gas kepada PGN (Perusahaan Gas Negara),” ujar Sekjen Dewan Energi Mahasiswa (DEM), Roby Juandri dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Wacana terkait subholding Pertamina itu disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perlu kita ketahui bersama bahwa  Pertamina merupakan Holding migas yang menaungi beberapa Sub-Holding di antaranya Upstream (Hulu), Pengolahan (Refenery,Petrochemical), Downstream (Pemasaran), Transportasi (perkapalan), dan Gas.

Baca Juga:

Wacana Holding Pertamina Ingkari Amanat Pendiri Bangsa

Serikat Pekerja Pertamina Makin Skeptis dengan SPBU Asing

Wujudkan Kedaulatan Energi, Pertamina harus Tambah Kapal

Sambung Roby, berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, pengertian privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

“Kata seluruhnya inilah yang mengandung kontroversi bagi masyarakat. Kontroversi tersebut jelas berdampak kepada kepemilikian dan peran BUMN yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Apabila dijual saham seluruhnya maka tentu saja kepemilikan pemerintah terhadap BUMN tersebut sudah hilang beralih menjadi milik swasta dan beralih namanya bukan BUMN lagi tetapi perusahaan swasta. Dengan demikian, pelayan publik ke masyarakat akan ditinggalkan apabila pengelolaan berpindah tangan ke pihak swasta, terutama swasta asing, dan tentu saja ini akan menciderai amanat UUD 1945 terhadap BUMN,” jelasnya.

“Dalam hal ini kami tidak sepakat dengan adanya privatisasi terhadap sub-holding PT Pertamina (persero), bahwa jika perusahaan plat merah yang bergerak di bidang strategis yaitu pengelolaan migas yang notabenya di dalam pasal 77 butir d UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN jelas tidak dapat diprivatisasi, karena PT Pertamina (persero) bergerak dibidang usaha sumber daya alam dan secara jelas amanat konstitusi pasal 33 ayat (2) dan (3) harus dikuasi oleh negara,” bebernya.

Masih kata Roby, privatisasi akan membuka gerbang liberalisasi migas yaitu memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan ini, menurunya, jelas sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang sesungguhnya pemilik sejati kekayaan negara.

“Maka dari itu kami Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia menyatakan sikap untuk mendesak kepada Presiden agar membuat kebijakan yang menguatkan sektor energi sebagai jalan menuju kedaulatan energi Indonesia dan menolak segala bentuk dan upaya privatisasi PT Pertamina (persero),” tegasnya.

Kemudian mereka juga menolak model holding dan subholding dalam PT Pertamina (persero) dan mendesak presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menteri BUMN atas kebijakan yang dibuat.

“BUMN merupakan penjelmaan cita-cita dan falsafah berdirinya negara sebagai negara kesejahteraan. Sebuah konsep negara kesejahteraan menunjukkan bahwa negara dituntut berperan aktif dalam menyejahterakan rakyatnya. Beberapa hari belakangan ini statement dari Menteri BUMN terkait privatisasi perusahaan milik negara yaitu Pertamina menuai banyak kritikan publik,” pungkasnya.