Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, KKP Terus Andalkan Perikanan Budidaya

0
99
Dok Foto: KKP

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot nilai ekonomi perikanan budidaya. Khusus sub sektor ini setidaknya KKP telah menyiapkan tiga terobosan yang diyakini akan memberikan daya ungkit bagi peningkatan nilai ekspor dan ekonomi masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perikanan Budidaya Tahun 2021 di Bandung beberapa waktu lalu.

Slamet menegaskan bahwa sesuai arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, subsektor perikanan budidaya mesti menjadi tumpuan ekonomi nasional. Slamet merinci ketiga terobosan tersebut yakni: transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai salah satu pusat bisnis yang memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih besar bagi negara dan penggerak ekonomi masyarakat; pengembangan shrimp estate; dan pengembangan kampung-kampung budidaya ikan.

“Mulai saat ini UPT Ditjen Perikanan Budidaya harus bertransformasi bukan hanya fokus pada kegiatan perekayasaan tapi harus menjadi bagian dalam pengembangan bisnis sehingga memberikan kontribusi pemasukan lebih besar bagi kas negara dan tentu bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegas Slamet.

Mengenai terobosan pengembangan shrimp estate, Slamet menjelaskan bahwa konsep ini akan menjamin ekosistem bisnis yang efisien dari hulu hingga hilir. Kita berdayakan peran Badan Layanan Umum (BLU)/UPT untuk mendorong siklus bisnis yang dilakukan masyarakat bisa berjalan efektif.

“Shrimp estate ini kita fokuskan untuk komoditas udang dengan target optimalisasi lahan mencapai 10.000 hektare hingga tahun 2024 dengan perkiraan target kapasitas produksi bisa mencapai 400.000 ton. Konsepnya nanti kami menunjuk BLU/UPT untuk memfasilitasi akses kemudahan berusaha bagi masyarakat. Intinya nanti kita kolaborasi dengan stakeholders terkait. Tentu ini penting mengingat Pemerintah punya keterbatasan anggaran,” kata Slamet.

Kaitannya dengan pengembangan kampung budidaya ikan, Slamet menjelaskan bahwa konsep ini selain difokuskan pada komoditas ekspor juga didorong untuk pengembangan komoditas bagi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Di antaranya untuk tahap awal akan dibangun kampung lobster, kampung rumput laut, kampung kakap putih, kampung nila salin, dan kampung lele bioflok. Menurutnya, kampung budidaya ikan sangat relevan untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pengembangan ekonomi berbasis unggulan lokal/daerah.

Khusus untuk konsep kampung lobster, tahun ini KKP akan memulai pengembangan di Kabupaten Lombok Timur. Mengenai konsep bisnisnya, menurut Slamet nanti akan diterapkan pola segmentasi. Mengingat kalau pembudidaya langsung pelihara dari benih bening lobster (BBL) tingkat risikonya tinggi.

“Nanti kami akan tunjuk UPT sebagai buffer yakni beli BBL dari nelayan dan didederkan sampai ukuran yang memiliki tingkat risiko rendah. Pola ini menurutnya akan menekan risiko kematian saat pemeliharaan benih oleh pembudidaya dan dari sisi waktu pemeliharaan lebih efisien,” ungkapnya.

“Saya kira tiga terobosan utama di atas cukup untuk mengaktualisasikan keinginan pak Menteri ya. Beliau sangat ingin ekonomi sub sektor perikanan budidaya ini dapat berkontribusi besar terhadap devisa ekspor dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Slamet.

Sebagaimana diketahui, sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Trenggono langsung menekankan kebijakan optimalisasi kontribusi sektor perikanan bagi pemasukan negara melalui PNBP. Menteri Trenggono menargetkan ada pemasukan PNBP pada tahun 2024 dari sub sektor perikanan tangkap menjadi Rp12 triliun. Sementara dari sub sektor perikanan budidaya senilai lebih kurang Rp139,39 miliar.

Akses Permodalan

Upaya untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha budidaya terus digenjot oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui peningkatan produktivitas dan kemampuan usaha serta membuka ruang seluas-luasnya untuk akses ke sumber pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui kegiatan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Pembudi Daya Ikan (SEHATKAN).

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SEHATKAN di Bogor. Acara yang diadakan secara daring dan luring ini turut mengundang Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta pihak Perbankan dan BUMN terkait.

“Pemberdayaan hak atas tanah bagi pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan mulai dari proses pra sertipikasi yaitu penyediaan subjek dan objek, proses sertipikasi, hingga proses pasca sertipikasi dengan melakukan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar,” jelas Slamet,

Slamet menyampaikan pentingnya kegiatan penyiapan sertipikasi hak atas tanah pembudi daya ikan atau pra sehatkan dengan menyiapkan lahan budidaya yang memenuhi kriteria dan persyaratan agar penerbitan sertipikat hak atas tanahnya dapat diproses sehingga memiliki legalitas yang jelas. Dengan bukti legalitas yang sah, pembudidaya memiliki akses yang terbuka terhadap perbankan maupun sumber pembiayaan lain sebagai modal usaha berbudidaya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menyampaikan usulan daftar nominatif sertipikasi sejumlah 13.661 bidang kepada Kementerian ATR/BPN berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di 26 Provinsi (146 Kabupaten/Kota).

“Mengingat pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon dukungan dan sinergi dari seluruh pihak terkait untuk memperlancar dan menyukseskan program ini,” harap Slamet.

Terkait akses pembiayaan, Slamet juga mengatakan bahwa KKP berupaya untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti perbankan  dengan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun dengan perusahaan BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi pembudi daya yang telah memiliki legalitas lahan.

“Selain itu alternatif lain yang dapat diakses  adalah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP,” ucap Slamet.

Mengingat besarnya harapan pembudi daya untuk penyediaan jaminan akses pembiayaan serta besarnya potensi pemanfaatan lahan produktif yang belum bersertipikat, Slamet mengatakan bahwa KKP akan terus mendukung program pemberdayaan SEHATKAN agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya.

“Saya harap pelaku usaha budidaya yang telah mendapatkan fasilitas akses pembiayaan dapat menjaga kepercayaan yang telah diperoleh dengan menjalankan usaha budidaya secara profesional agar sub sektor perikanan budidaya mendapatkan nilai positif dari perbankan maupun sumber pembiayaan lainnya,” tutup Slamet. (*)