Tidak Terbuka dengan Mahasiswa, Himapikani Minta Menteri Trenggono Dicopot

0
343
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memiliki tugas berat benahi sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi tertinggi dalam pengaturan regulasi di sektor perikanan dan kelautan harus menjadi contoh baik bagi seluruh komponen yang ada di dalamnya.

Hal tersebut dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) Jan Tuheteru dalam keterangannya kepada Samudranesia, Rabu (30/6)

“Mahasiswa perikanan merupakan komponen utama dalam sektor perikanan. Perjalanan dan pergantian kepemimpinan akan terus bergulir dengan bergantinya zaman. Perlu disadari bahwa Mahasiswa Perikanan ialah iron stock di bidang perikanan dan kelautan,” ucap Jan.

Dengan demikian, sambung dia, pemerintah khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan harus memahami hal ini sebagai urgensi substantif dalam keberlanjutan pembangunan di sektor Perikanan.

“Melihat kondisi tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan perlu terbuka dalam menerima setiap ajakan diskursus yang berasal dari mahasiswa maupun stakholders lainnya. Hal ini bertujuan agar mampu memproduksi argumentasi positif dalam pembangunan perikanan ke depan,” jelasnya.

Masih kata Jan, sayangnya hal itu belum dipahami oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Terbukti pihaknya terus mengundang Menteri Trenggono untuk diskursus perikanan, namun undangan itu tidak pernah dihiraukan.

“Himapikani sebagai organisasi keprofesian yang koheren bicara mengenai keberlanjutan pembangunan perikanan menilai Menteri Kelautan dan Perikanan kurang terbuka dengan mahasiswa perikanan,” tegasnya.

Hal ini dibuktikakan dengan undangan audiensi dan permohonan untuk menjadi pemateri di kegiatan Rakernas Himapikani dengan nomor Surat 017/SEKJEN/V-2/2021 yang telah dikirimkan dari bulan Mei 2021. Namun hingga saat ini tidak direspons sama sekali oleh menteri.

“Beberapa undangan yang sudah dilayangkan namun tidak direspons sama sekali,” tegasnya.

Maka Himapikani telah bulat meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan karena sikapnya yang tidak bisa merangkul stakeholder perikanan.

“Inilah kondisi Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini. Ketidakterbukaan Menteri KP menandakan kemampuan  menteri dalam pembangunan sektor perikanan yang setengah-setengah. Oleh karena itu kami meminta untuk Menteri KP, Bapak SWT untuk diganti,” tandas Mahasiswa asal Maluku tersebut.

“Pemerintah pusat terkhususnya Menteri KP harus segera merefleksikan hal ini sebagai momentum penyatuan atau kolaborasi antara semua komponen yang ada. Oleh karena itu Menteri KP perlu terbuka atas setiap undangan diskursus demi menemukan solusi bagi pembangunan perikanan dan kelautan,” tutupnya. (*)