Terobosan Trenggono Diapresiasi Komisi IV DPR

0
209
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (9/2).

Jakarta (Samudranesia)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tiga program terobosan untuk masa kerja 2021-2024. Salah satunya program untuk mendongkrak pendapatan negara bukan pajak dari sub-sektor perikanan tangkap dari yang semula Rp600 miliar menuju Rp12 triliun.

Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (9/2) sore, mengatakan, pihaknya tengah menggodok sejumlah skema yang akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan program terobosan tersebut. Di antaranya menggunakan sistem konsesi berdasarkan zonasi penangkapan atau menarik PNBP dari hasil produksi, bukan lagi dari perizinan seperti yang berjalan selama ini.

Program terobosan ini, kata Trenggono, tujuannya bukan sebatas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sub-sektor perikanan tangkap tapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem biota laut. Untuk itu, dia memastikan KKP melibatkan pihak kompeten dan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam menelurkan kebijakan pendukung pelaksaan program nantinya.

“Pertama kita sedang melakukan satu perhitungan dan mere-engineering dari pada kenelayanan ini. Bersama dengan seluruh eselon I di KKP. Saya minta karena implikasinya panjang. Lalu apakah dibuat satu zonasi, misalnya setiap WPP, atau dua WPP, tiga WPP menjadi satu. Kemudian dihitung potensinya berdasarkan kajian dari Komnasjiskan. Dari situ yang boleh diambil berapa. Ini saintifik pendekatannya,” ujar Trenggono.

Alasannya ingin meningkatkan pendapatan negara melalui sub-sektor perikanan tangkap didasari oleh Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pelaku usaha di bidang ini menurutnya harus dapat memberikan kontribusi kepada negara karena sumber daya ikan yang diambil tanpa memelihara.

Pertimbangan lain, kata dia, pendapatan negara dari perikanan tangkap selama ini hanya di kisaran ratusan milyar. Angka tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai ratusan triliun.

Sejalan dengan rencana pelaksanaan program terobosan tersebut, pihaknya akan lebih memperkuat sistem pengawasan di lautan. Baik melalui teknologi maupun secara manual oleh tim Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Tujuannya untuk memberantas praktik illegal-fishing oleh kapal asing sehingga sumber daya laut yang ada benar-benar untuk kesejahteraan nelayan Indonesia.

“Ini sedang dirancang semua tapi belum jadi keputusan,” akunya.

Komisi IV DPR mendukung upaya strategis Menteri Trenggono dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini bahkan menjadi salah satu hasil kesimpulan rapat yang digelar di Gedung Nusantara I tersebut.

Anggota komisi IV Johan Rosihan bahkan mengaku pernah mendengar skema serupa dari ahli perikanan di Mataram. “Soal PNBP ini saya tidak ragu. Saya pernah berdiskusi dengan ilmuan perikanan di Mataram. Sama persis dengan hitungan Pak Menteri Rp12 triliun,” akunya.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi. Program peningkatan pendapatan negara dari sub-sektor perikanan tangkap dinilainya sebagai gagasan cerdas.

“Kemudian (Pak Menteri) membuat kerangka acuan untuk PNBP produksi perikanan dan keluatan. Itukan salah satu gagasan cerdas, tinggal ditindaklanjuti oleh seluruh kelengkapan yang dimilikinya, karena gagasan harus ada perangkat teknis yang melengkapinya,” ujar Dedi.

Sementara itu, dua program terobosan KKP 2021-2024 lainnya adalah menggerakkan perikanan budidaya yang didukung oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat, serta pembangununan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Seperti Kampung Lobster, Kampung Lele, Kampung Nila, Kampung Kakap, Kampung Rumput Laut, dan lainnya.

Inovasi dan Penghematan

Komisi IV pun mengapresiasi langkah Menteri Trenggono yang berani out of the box dalam mengambil kebijakan untuk peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

“Produk Domestik Bruto Perikanan tumbuh positif pada Triwulan IV Tahun 2020, dimana triwulan III lalu terkontraksi sebesar 1,03 persen. Sektor perikanan pada triwulan IV ini tumbuh 1,06 persen yang ditopang oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan permintaan luar negeri,” tutur Trenggono.

Capaian lain, angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 56,39 kg/kapita atau naik sebesar 3,47 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 54,5 kg/kapita. Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada Januari 2021 juga menunjukkan peningkatan dan mencapai lebih dari 100, yakni 102,83 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 101,26 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Dari sisi akses terhadap modal usaha, sambungnya, realisasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 telah mencapai Rp5,26 triliun yang disalurkan kepada 173.355 debitur dengan NPL hanya 0,07 persen. Selama Januari 2021 ini saja, KUR yang terealisasi sebesar Rp365,1 Milyar untuk 10.213 debitur atau 11,06 persen dari target 2021 dalam RPJMN sebesar Rp 3,3 Triliun.

Kemudian untuk realisasi penyaluran dana yang dikelola Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) periode serupa sebesar Rp295,89 miliar kepada 5.462 pelaku usaha kelautan dan perikanan, sedangkan sepanjang Januari tahun ini sudah tersalurkan sebanyak Rp28,49 miliar kepada 407 pelaku usaha.

“Ini merupakan kinerja yang baik,” ujarnya.

Trenggono menambahkan, KKP juga berhasil menangkap 109 kapal dalam kurun waktu Oktober 2019-Februari 2021 dalam rangka operasi pemberantasan illegal fishing.

Dedi Mulyadi, mengapresiasi cara kepemimpinan Menteri Trenggono di KKP. Meski mendapatkan penghematan anggaran tahun 2021 sebesar Rp157 milyar lebih, Trenggono tetap bisa berinovasi dalam mengelola KKP.

Trenggono diakuinya berhasil menginisiasi kebijakan-kebijakan yang out of the box untuk kepentingan menambah pendapatan negara dan kesejahteraan nelayan. Seperti penetapan pajak perikanan tangkap dari hasil produksi bukan lagi dari perizinan, serta mencanangkan dana pensiun untuk nelayan.

“Kita paham pak menteri baru memasang target yang luar biasa. Target pendapatan yang sangat tinggi dengan pola-pola logika terbalik. Biasa yang dipajakin izin, kali ini yang dipajaki produksi. Tetapi yang dipajakin adalah nelayan skala besar, bukan yang kecil. Termasuk saya baca beberapa hari lalu tentang dana pensiun bagi para nelayan,” ujarnya.

Dia juga memuji komitmen Trenggono yang tidak akan mengabaikan kelestarian lingkungan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. Termasuk cara Menteri Trenggono menyikapi isu-isu terkini salah satunya perihal ekspor benih lobster.

“Pak Menteri sudah memulai jadi menteri dengan dua hal, (yakni) meningkatkan pendapatan tanpa menghancurkan konservasi, menghentikan ekspor benih lobster, kemudian membuat kerangka acuan untuk PNBP produksi perikanan dan kelautan. Itu kan salah satu gagasan cerdas, tinggal ditindaklanjuti oleh seluruh kelengkapan yang dimilikinya, karena gagasan harus ada perangkat teknis yang melengkapinya,” ungkap Dedi.

Refocusing dan Realokasi Belanja KKP Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021. Anggaran KKP dihemat sebesar Rp157.665.596.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), sehingga pagu APBN KKP semula Rp6,65 triliun menjadi Rp6,49 triliun. (*)