Terkena Dampak PPKM, Berikut Usulan Asosiasi Industri Pernikahan ke Pemerintah

0
482
Pertemuan Asosiasi Industri Pernikahan. Dok: Asgeprindo

Jakarta (Samudranesia) – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang berdampak kepada para pelaku usaha. Tak terkecuali para pengusaha di industri pernikahan, mereka benar-benar merasakan pukulan telak akibat kebijakan tersebut.  

Hari ini para asosiasi industri pernikahan, antara lain Asgeprindo, APJI, Aspedi, Harpi Melati, Hastana, Appgindo, Hipapi, Hipdi, Ipami, PPJI, dan Parparindo menggelar rapat koordinasi dengan beberapa agenda yang menyangkut usaha mereka.

“Kami merumuskan usulan mengenai ketentuan pelaksanaan Wedding dalam skala PPKM yang diterapkan pemerintah,” kata Ketua Ketua Umum Asosiasi pengusaha Gedung Pertemuan dan Tempat Resepsi Indonesia (Asgeprindo) Dwi Windyarto kepada Samudranesia, Sabtu (28/8).

Dalam pertemuan itu juga diusulkan hal-hal yang terkait kesulitan usaha dan kendala yang dihadapi oleh para asosiasi industri pernikahan .

“Itu harus dipertimbangkan pemerintah pusat mengenai situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pengusaha, pekerja dan semua pihak terkait dalam industri wedding akibat penerapan PPKM,” ungkap Dwi.

Maka dari itu, pihaknya bersama asosiasi lainnya menyampaikan ke pemerintah bahwa pelaku usaha di bidang pernikahan paling tinggi menggelar jumlah vaksin dan telah siap menggelar acara resepsi pernikahan dengan protokol kesehatan.

“Asosiasi-asosiasi industri pernikahan juga berperan aktif membantu vaksinasi dan menyalurkan berbagai bantuan ke masyarakat sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab kami membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi krisis pandemi Covid 19,” jelasnya.

Rakor ini akan memutuskan rekomendasi terkait dengan pemberlakuan PPKM dan dilaksanakannya acara Resepsi pernikahan baik di gedung indoor maupun outdoor. Mereka komitmen akan menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

“Kami meminta agar acara resepsi pernikahan di gedung indoor maupun outdoor bisa dilakukan dengan sistem yang tidak memberatkan pelaku usaha dan tetap mengedepankan prokes,” tandasnya. (*)