Terapkan PPKM Darurat, Pemprov DKI Dituntut Berikan Bansos ke Pekerja

0
202
Anggota DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul.

Jakarta (Samudranesia) – Anggota DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha Syamsul menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar dapat memberikan bantuan sosial ke sektor pekerja yang gajinya UMR atau bahkan di bawah UMR. Hal itu bukan tanpa sebab ia katakan, melainkan saat ini diberlakukannya PPKM darurat mengakibatkan banyak para pekerja ada yang dirumahkan sementara dan dipotong gajinya karena kebijakan Work From Home (WFH) 100% kantor non esensial.

“Saya berharap agar Pemprov DKI memikirkan nasib para pekerja yang gajinya UMR bahkan di bawah UMR. Mereka banyak yang terdampak, ada yang dirumahkan, ada yang dipotong gajinya karena hitungannya pekerja harian lepas. Mereka ini salah satu ujung tombak dari ekonomi rakyat, karena berada di lapisan bawah, maka dari itu harus dipikirkan nasibnya,” kata Thopaz kepada media, di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Lebih jauh, Wakil Ketua DPD Gerindra Jakarta itu juga menambahkan, Pemprov DKI sebetulnya mampu memberikan bantuan sosial tersebut kepada pekerja yang terkena dampak PPKM Darurat.

“Saya optimis sebenarnya jika Pemprov bisa merealisasikan bantuan tersebut. Karena sejauh ini yang saya tahu Pemprov DKI memiliki anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan covid-19 itu, dan itu secara bersama-sama sudah disetujui dengan DPRD DKI beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Namun, jika dirasa berat untuk menjalankannya lebih baik Pemprov DKI Jakarta mengkomunikasikan hal ini dengan Pemerintah Pusat bagaimana baiknya.

“Karena sepengetahuan saya saat ini juga Pemerintah Pusat sedang menggodok Bansos yang nantinya akan diberikan ke masyarakat selama PPKM Darurat. Yang penting pada prinsipnya tetap masyarakat Indonesia khususnya Jakarta tidak boleh kelaparan meski dengan adanya PPKM Darurat ini. Saya harap semua instrumen Pemerintah baik pusat maupun daerah bahu-membahu untuk masyarakat agar tidak ada yang kelaparan dan kesusahan,” pungkasnya. (*)