Tata Ruang Perairan Pangkalan TNI AL Perlu Sinkronisasi

0
109
Dok Foto: Dispenal

Jakarta (Samudranesia) – Dalam rangka penataan ruang perairan di sekitar  Pangkalan TNI AL untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan, TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini  Dinas Hukum TNI Angkatan Laut (Diskum TNI AL) menggelar  Focus Group Discussion (FGD)  yang dibuka Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han) bertempat di Kantor Diskum AL, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/10).

Materi FGD kali ini yakni berkaitan dengan  “Tata Ruang Perairan Pangkalan  TNI AL Sebagai Wilayah  Pertahanan Laut Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara.” Mengingat kondisi sekarang ini terjadinya perubahan wujud pembangunan dan pengoperasian sektor perekonomian di sekitar Pelabuhan.

Asops Kasal dalam sambutannya mengatakan bahwa, diperlukan sinkronisasi penataan ruang perairan sekitar perairan pelabuhan dalam mengakomodir  kepentingan perekonomian maupun kepentingan pertahanan secara seimbang.

Dijelaskan Asops kasal bahwa kondisi saat ini perairan di sekitar Pangkalan TNI AL yang merupakan bagian wilayah pertahanan telah mengalami perubahan kepentingan dan peruntukannya dalam wujud  pembangunan dan pengoperasian  perekonomian di sekitar perairan pelabuhan. 

“Pembangunan tersebut  kadang-kadang belum bersinergi dengan kepentingan tata ruang pertahanan laut, sehingga secara tidak langsung berdampak pada keterbatasan oleh gerak unsur-unsur TNI AL (KRI) dan mobilitas pasukan dari dan ke Pangkalan TNI AL,” kata Aspos Kasal.

Lebih lanjut Asops Kasal menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang merupakan penjabaran dari UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

“Di mana peraturan  tersebut menjadi dasar  pentaan wilayah pertahanan yang mencakup  proses penetapan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian wilayah pertahanan, dalam aturan ini belum mengatur perairan di sekitar Pangkalan TNI AL sebagai zona wilayah pertahanan, sehingga perlu diakomodir,” jelasnya.

Adanya FGD ini diharapkan para narasumber dan peserta selain bertukar pengalaman serta dapat menghasilkan ide cemerlang dalam langkah-langkah nyata mengakomodir perairan di sekitar Pangkalan TNI AL sebagai wilayah pertahanan. FGD ini merupakan penjabaran program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., tentang peningkatan sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul.

FGD yang diselenggarakan secara daring ini diikuti  209 orang  dipandu oleh moderator Nurul Cinta, S.H., M.H., presenter TV Indosiar,  dengan narasumber Kabiro Perundang-undangan Sekjen Kemhan, Marsekal Pertama TNI  Muhamad Idris, S.H., M.H.,  dengan materi “Regulasi Bidang Pertahanan dalam Mendukung Tata Ruang Pangkalan TNI AL”,  Direktur Kepelabuhan, Dirjen Perhubungan Laut Ir. Subagiyo, M.T.,  dengn materi tentang “Tatanan Kepelabuhan Nasional” dan  Pejabat Pengelola Ekosistem Laut, Abdi T. Priyanto, M.T, MSc. Ph.D , dengan materi “Perencanaan dan Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Pertahanan’.

Sementara itu di akhir acara  Kadiskum TNI AL Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung, S.H., M.H., menyampaikam hasil kesimpulan FGD  antara lain bahwa  Politik hukum dalam penyusunan regulasi terkait pengaturan wilayah pertahanan di sekitar perairan Pangkalan TNI AL sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksankan melalui Program Legislasi Pertahanan (Proleghan),  PP 68 tahun 2014 akan dikaji ulang, pengelolaan pelabuhan dengan hierarki pengumpan regional dan lokal akan diserahkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan apabila dibutuhkan dalam rangka kepentingan wilayah pertahanan atau dalam kondisi darurat.

“Maka pelabuhan akan memberikan  dan mengakomodir kepentingan pertahanan. Selain itu juga pada prinsipnya pengelolaan ruang laut untuk berbagai kepentingan dikelola secara simultan dan bersama-sama untuk kepentingan secara sinergis tanpa mengutamakan atau mengesampingkan kepentingan tertentu,” pungkas Kadiskumal. (*)