Tata Kelola Maritim Masih Tersandera Perbedaan Kultur Hukum dan Ego Sektoral

0
384
Ilustrasi: Personel Indonesia Coast Guard

Jakarta (Samudranesia) – Kesemrawutan tata kelola maritim kita disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya terkait kultur hukum yang dipahami oleh para aparat penegak hukum di laut. Saat ini banyak lembaga dan instansi yang berwenang melakukan penindakan di laut namun belum terkoordinasi dengan baik.

Hal tersebut dibahas dalam diskusi virtual bertajuk “Menilik Tata Kelola Dunia Maritim Dari Perspektif Penegak Hukum dan Kesempatan Berusaha” yang diselenggarakan oleh Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), Jumat (12/2).

Ketua Umum IKPPNI Capt Dwiyono Soeyono dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dalam melakukan usaha di dunia maritim memerlukan tata kelola yang baik agar mampu mendatangkan manfaat ekonomi buat bangsa dan negara.

“Jadi dalam tata kelola maritim itu perlu standar mutu dan standar mutu itu tidak bisa lepas dari aturan dunia internasional,” ungkap Dwiyono.

Menurut dia, aturan maritim internasional mengacu pada United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Dalam aturan tersebut dunia maritim hanya disebutkan dua pihak yakni niaga dan non niaga.

“Non niaga itu dimaknakan sebagai mesin pengguna anggaran negara dan niaga itu sebagai mesin penghasil anggaran untuk negara. Keduanya harus harmonis agar bisa menghasilkan keuntungan buat negara,” jelasnya.

SambungDwiyono, keharmonisan itu akan menentukan stabilitas dunia usaha maritim untuk peningkatan ekonomi dari sektor maritim. “Sebaliknya jika tidak harmonis maka tercipta instabilitas di dunia maritim,” pungkasnya.

Narasumber lain yakni Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto mengungkapkan hal itu bisa terwujud jika penegakan hukum di laut ada koordinatornya. Hingga saat ini koordinator itu belum ada, padahal dalam amanat UU No.17/2008 tentang Pelayaran, peran koordinator itu dilakukan oleh Penjaga Laut dan Pantai.

“Namun sayangnya Penjaga Laut dan Pantai sampai sekarang belum ada. Lembaga itu seharusnya diatur dalam PP tapi sampai sekarang tidak tahu kenapa PP-nya tidak pernah ada,” jelas Ponto.

Menurutnya, Penjaga Laut dan Pantai itu merupakan penguatan dari Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sekarang. Sedangkan Badan Kemanan Laut (Bakamla), lanjut Ponto, tidak memiliki legal standing sebagai koordinator.

“Kalau sekarang Bakamla mengaku sebagai koordinator, itu mengangkat dirinya sendiri, tidak ada dasar hukumnya. Sebagai penegak hukum, Bakamla juga tidak punya fungsi sebagai penyidik jadi seharusnya tidak bisa menangkap atau menahan kapal,” jelasnya lagi.

Hal itu dicontohkannya dalam kasus penahanan MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama beberapa waktu lalu. Ketik Bakamlam menahan dua kapal tersebut dan menyerahkannya kepada penyidik, tidak ada lembaga yang memiliki fungsi penyidik mau menerima itu.

“Kapal Iran ditangkap Bakamla kemudian Bakamla ngadu ke DPR, kata DPR ini juga tidak jelas. Kapal ditahan itu harus berdasarkan putusan pengadilan,” tegas Ponto.

Penjelasan Ponto tersebut sempat mendapat sanggahan dari narasumber lainnya yakni ahli corporate crime Dr Mangaranap Sirait yang menyatakan fungsi Bakamla hanya menangkap kapal dan menyerahkan ke penyidik.

Menurut Mangaranap, dasar hukum Bakamla sudah jelas di UU No 32/2014 dan Perperes No 178/2014. “Jadi apa betul Bakamla tidak punya kesahihan sebagai penegak hukum? Kita harus lihat legal system yang memiliki unsur berupa substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Nah kita ini bermasalah di mana?” jelas Mangaranap.  

Lanjut dia, masalah yang terjadi adalah kultur hukum yang berbeda-beda di antara para penegak hukum, sehingga praktiknya di lapangan menjadi semrawut.

“Kultur hukum di sini, kita berbeda-beda dan ini sudah menjadi problem hukum. Akibatnya dalam proses penegakannya menjadi kontraproduktif kepada dunia usaha,” tandasnya.

Hal itu kemudian juga diperkuat oleh ahli hukum pidana Dr Rocky Marbun yang menyebutkan dalam asas negara hukum berkaitan dengan truth games dan tidak lepas juga dengan pengaruh lingkaran kekuasaan.

“Kebenaran itu dasarnya adalah logika. Logika memiliki asupan berupa ilmu dan pengetahuan. Nah dari sinilah karena memiliki dasar logika yang berbeda akhirnya muncul egoisme sektoral,” ucap Rocky.

Acara yang dimoderatori oleh Dr Muchsin Mansyur tersebut menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan yang nantinya dapat digunakan untuk menyempurnakan regulasi yang ada. (*)