Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di Tengah Stagnasi

0
1286
Foto Ilustrasi: Perikanan hasil budidaya untuk mendukung ketahanan pangan.

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pukulan psikologis hebat setelah Menteri Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap ekspor benih lobster. Alhasil, tata kelola kelautan dan perikan juga terkena imbasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim Syahrul Yasin Limpo yang menjadi nakhoda sementara KKP langsung mengambil tindakan tegas untuk melanjutkan seluruh program tahun 2020 dan penyusunan perencanaan di tahun 2021.

Dengan komitmen membuat integritas dari setiap pelaksanaan program, Syahrul memotivasi seluruh pegawai KKP yang terkena dampak psikologis. Pasalnya banyak PR (pekerjaan besar) besar yang harus dijalankan oleh KKP dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu juga tanggung jawab moral dalam menyejahterakan nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta stakeholder lainnya.

tata kelola kelautan dan perikanan yang mengalami stagnasi ini tentu menjadi beban besar Menteri KP ad interim dan definitif ke depannya. Terlebih dalam masa pandemi Covid 19 dan resesi ekonomi ini seakan beban berat tersebut menjadi berlipat-lipat.

Maka dari itu, diperlukan suatu strategi jitu dalam mengatasi ujian tersebut. Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa menilai sektor kelautan dan perikanan yang sedang stagnan ini harus segera dipulihkan.

Dia menghendaki agar sektor ini turut menjadi pemasok Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara maksimal kepada negara dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional serta basis ketahanan pangan.

“Bagi negara dan pemerintah penting pasokan PNBP sangat diharapkan maksimal ke depan agar terjadi keseimbangan. Karena itu, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah KKP,” ucap Rusdianto kepada Samudranesia, Kamis (17/12).

Di antaranya lanjut Rusdianto ialah membangun awareness dan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya nelayan, pembudidaya, petambak, petani garam, pedagang bakulan, rumah tangga nelayan, pekerja industri, masyarakat perikanan umum, petani rumput laut, pengusaha, eksportir dan lain sebagainya.

“Sikap awareness dan trust adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dalam masa kerja pemerintah agar sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang zona inti dari perputaran ekonomi masyarakat,” ulasnya.

Selain itu, sambung dia, trust perlu diimplementasikan dalam bentuk kebijakan melalui skema mental keterbukaan (open metality) sehingga trust pengelolaan kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dari pembangunan negara.

Rusdianto yang juga didorong menjadi Menteri KP pengganti Edhy Prabowo ini oleh beberapa masyarakat nelayan dan NTB ini menyebut pentingnya valuasi kebijakan KKP sebelumnya.

“Banyak kebijakan yang belum memenuhi standar harapan masyarakat nelayan, pembudidaya, petambak, petani garam, pengusaha, eksportir dan lain sebagainya. Karena masih berkutat pada monopolicy (satu kebijakan) yang selama ini hanya mengatur dan melarang tanpa bisa transfer power desentralisasi ke daerah sebagai basic pengelolaan kelautan dan perikanan,” bebernya.

Menurut dia, munculnya UU Omnibus Law Cipta Kerja justru menjadi energi baru kelautan dan perikanan yang bisa diatur pembagian kewenangan pengelolaan sektor unggulan baik dari aspek perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

“Soal perizinan yang harus tersentralisasi sesuai UU Cipta Kerja yang harus dipercepat sehingga dunia usaha kelautan perikanan dapat bangkit secaa cepat. Hal itu dilakukan untuk percepatan pola gerak ekonomi masyarakat sehingga kegiatan penangkapan dan budidaya dapat mencapai target sesuai roadmap pemerintah,” terangnya.

Selanjutnya soal keberlanjutan ekosistem yang banyak disoroti publik, Rusdianto mengungkapkan ada persaingan nyata antara kelompok konservasionisme dengan empowering (pemberdayaan) sosial ekonomi.

“Ke depan harus ada keseimbangan yang diciptakan melalui harmonisasi sistem keberlanjutan ekosistem yang memperhatikan dari pelbagai aspek, misalnya: pemberantasan illegal fishing harus melibatkan semua pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, dan Polri,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan KKP menjadi isu sangat penting sebagai capaian kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

“Komitmen memberantas korupsi merupakan indikator kemajuan untuk mencapai keberlanjutan, baik dalam proses pemberantasan illegal fishing, perizinan, dan realisasi anggaran. Hal itu menjadi prioritas yang harus dicapai sebagai bentuk komitmen bersama menumbuhkan kepercayaan publik atas berbagai masalah dan karut marut sektor kelautan dan perikanan,” pungkasnya. (*)