Target PNBP KKP Terlalu Berlebihan

0
551
Pedagang ikan di pasar tampak murung omzetnya berkurang. Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan hingga mencapai Rp 12 triliun pada tahun 2024 memicu reaksi berbagai pihak.

Hal ini terjadi karena rencana tersebut dilakukan pada saat ekonomi perikanan sedang tumbuh negatif akibat pendataan hasil tangkapan yang belum optimal, pungutan perikanan yang sudah banyak saat ini dan membebani dunia usaha, serta  formula perhitungan PNBP yang dianggap keliru. Repatriasi dan pemanfaatan PNPB perikanan diharapkan dapat memberi rasa keadilan bagi pelaku usaha dan nelayan.

Demikian benang merah diskusi darinng yang dilaksanakan oleh Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan topik “Target Tinggi PNBP Perikanan di Tengah Pandemi” pada Selasa (27/4/2021). Diskusi tersebut menghadirkan pembicara Direktur Perizinan, KKP, Dr Ridwan Mulyana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamadiyah Kendari, Direktur PT Bintang Mandiri Bersaudara, Abrizal, dan Dr Suhana, Direktur Ocean Solution.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UMK Kendari, Syamsu Anam Ilahi mengatakan bahwa menaikan pungutan PNBP perikanan mempertegas sinyalemen bahwa secara umum kebijakan keuangan pemerintah saat ini mengarah kepada resentralisasi fiskal.

“PNBP dan pajak selama in menimbulkan ketegangan yang permanen antara pusat dan daerah, sehingga kebijakan ini harus dikomunikaiskan dengan baik,” kata Syamsu.

Dia mengingatkan bahwa kebijakan pajak dan retribusi selama ini pada dasarnya akan memotong pertumbuhan, yang menyebabkan ekonomi daerah terpuruk.

Syamsu mengatakan bahwa kenaikan pungutan PNBP perikanan nantinya mesti diikuti dengan kebijakan repatriasi manfaat PNBP kepada semua pihak. “Harus clear, manfaat yang didapat harus sama dengan pajak yang diberikan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT Bintang Mandiri Bersaudara, Abrizal mengatakan bahwa selama ini ada gap yang besar antara target dan realisasi PNBP perikanan dan itu mesti menjadi prioritas KKP untuk benahi.

“Sistem saat ini mestinya dieevaluasi, kenapa tidak pernah tercapai, tidak ujug-ujug menaikan target PNBP,” kata Abrizal.

Abrizal juga mengingatkan bahwa salah satu sebab target yang tidak terpenuhi karena infratsruktur pelabuhan tidak memadai.

“Akibat buruknya infrastruktur perikanan menyebabkan tertundanya penanganan ikan, mutu dan produksi,” ungkapnya.

Untuk mengatasi problem PNBP, dia menyarankan agar PNBP pasca panen diberlakukan hanya untuk kapal di atas 200GT serta menghapuskan PPB laut yang juga selama ini dipungut oleh pemerintah. “Fokuskan PNBP dan pengembangan kapal tangkap di ZEE dan laut lepas,” jelas dia .

Direktur Ocean Solutions, Dr Suhana mentakan terdapat kekeliruan formula PNBP yang baru dan perlu dikoreksi sebelum diberlakukan.

“Formula saat ini kurang pas sebab memasukan nilai produksi yang ditangkap oleh semua jenis kapal, padahal selama ini PNBP hanya dipungut pada kapal ukuran di atas 30 GT,” ucap Suhana.

Struktur armada perikanan saat ini hanya 4.828 unit atau 1 persen yang berukuran diatas 30 GT dari total 571 ribu kapal ikan yang ada saat ini. Suhana juga menyampaikan data bahwa saat ini ekonomi perikanan tumbuh negatif dan terburuk setelah krisis 1998.

“Pertumbuhan ekonomi perikanan tahun lalu hanya 0,73 persen, lebih rendah dari tahun 1998 yang 1,92 persen,” tambahnya.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, KKP, Dr Ridwan Mulyana mengatakan bahwa saat ini KKP telah menyiapkan langkah-langkah implementasi PNBP pasca produksi.

“Kami telah melakukan konsolidasi data dan informasi untuk penetapan target PNBP perikanan,” kata Ridwan.

Pihaknya juga akan melengkapi sarana dan prasarana di Pelabuhan perikanan. “Timbangan online, kamera pintar, smart card dan CCTV akan segera kami install di pelabuhan perikanan untuk mendukung kebijakan PNBP ini,” pungkas Ridwan. (*)