Tak Kibarkan Bendera KIA Asal Jepang Diperiksa KKP

0
375

JAKARTA (Samudranesia) – Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 05 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dan memeriksa kapal perikanan asing (KIA) asal Jepang. Kapal dengan nama FV. Shofuku Maru No.8 (619 GT) dihentikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) pada Jumat (17/5/2019).

“Proses penghentian atas kecurigaan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman, Senin (20/5/2019).

Dia menuturkan,  saat dilakukan pemeriksaan awal di laut, kapal ditemukan tidak mengibarkan bendera manapun, baik bendera Jepang maupun bendera Indonesia, sebagaimana ketentuan pelayaran internasional. Selain itu, dibagian depan kapal ditemukan bagian-bagian alat tangkap pancing longline yang tidak disimpan di palka.

“Atas dasar temuan awal tersebut, maka FV. Shofuku Maru No. 8 dikawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut”, tambah Agus Suherman.

Saat berada di Pangkalan PSDKP Bitung, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Tim KKP dan Satgas 115. Tidak tanggung tanggung, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa turun langsung untuk melakukan pemeriksaa dibantu Anggota Staf Khusus Satgas 115 Dr. Yunus Husein, Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman, serta Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Sumono Darwinto.

“Hasil pemeriksaan selama 2 hari secara maraton, tidak terdapat bukti  yang cukup untuk menduga kapal tersebut melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,” jelas Agus Suherman.

Plt. Dirjen PSDKP, KKP Agus Suherman (duduk berbaju putih) saat melakukan pemeriksaan di atas kapal diduga pelaku illegal fishing)

Sementara itu, Staf Khusus Satgas 115 Yunus Husein menambahkan bahwa untuk kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal pancing longline diperlukan setidaknya 20 (dua puluh) orang Anak Buah Kapal (ABK), sementara saat ini FV. Shofuku Maru No. 8 diawaki oleh 8 (delapan) orang.

Selain itu, untuk alat tangkap longline juga dioperasikan di bagian belakang kapal, sementara saat pemeriksaan di laut, bagian-bagian alat tangkap ditemukan di bagian geladak depan kapal, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup adanya peristiwa penangkapan ikan di perairan Indonesia. 

“Hanya melintas saja, diberikan catatan secara tertulis, yang pertama harus mengibarkan bendera kapal serta bendera negara yang dilintasi sebagaimana ketentuan pelayaran internasional. Lalu menyimpan alat tangkap di dalam palka selama melakukan pelayaran di perairan Indonesia,” kata Yunus Husein. 

Ketentuan mengenai penyimpanan alat tangkap bagi kapal perikanan asing yang melintas di perairan Indonesia terncantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (ney)