Susun Permen Perlindungan Awak Kapal Ikan, KKP harus Libatkan Serikat Pelaut

0
273
Potret nelayan dan awak kapal perikanan. Dok Foto: National Gegraphic.

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan berkomitmen akan meningkatkan perlindukan kepada awak kapal perikanan. Hal itu akan dituangkan secara rinci dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen)

Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) pun langsung mengapresiasi upaya tersebut. Pasalnya, sebagai serikat pekerja pelaut, selama ini SAKTI banyak menerima pengaduan atas ketidakadilan yang terjadi di kapal ikan baik di dalam maupun luar negeri.

“Menurut Menteri Sakti Wahyu Trenggono, PP 27/2021 mengamanahkan untuk menyusun 40 peraturan menteri. Salah satu amanah peraturan menteri dalam PP 27/2021, yakni ketentuan Pasal 180 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pengawakan Kapal Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri,” ujar Sekjen SAKTI Imam Syafi’i kepada Samudranesia, Jumat (5/3).

Menteri KP juga menyatakan bahwa KKP dengan bangga dan dengan tangan terbuka siap berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman yang sama sehingga mudah untuk implementasinya. 

Diharapkan dalam proses penyusunan peraturan menteri amanah Pasal 180 KKP dapat mengundang dan melibatkan partisipasi Serikat Awak Kapal sebagai salah satu pemangku kepentingan utama awak kapal,” ungkapnya.

Imam menyatakan hal itu penting dilakukan oleh KKP sebagai bahan Konsultasi Publik dalam proses penggalian masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) PP 27/2021.

Dia menjelaskan secara umum, PP 27/2021 Paragraf 13, Pasal 171 sampai dengan Pasal 179 sangat bagus isinya, salah satunya di mana Perjanjian Kerja Laut “PKL” merupakan kesepakatan antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal perikanan atau Nakhoda atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, dan jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tentunya dalam rangka menyusun peraturan menteri tersebut diperlukan kehati-hatian dan kecermatan agar dapat menghasilkan peraturan yang secara teknis benar-benar dapat mengakomodir kepentingan para pihak baik pengusaha maupun awak kapal perikanan sehingga harapan hubungan industrial dan hubungan kerja awak kapal perikanan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dapat terwujud dengan baik, yang tentunya juga bukan hanya terwujud dalam sebuah aturan saja, melainkan terimplementasi dengan baik di lapangan,” pungkasnya. (*)