Survey Kapal Asing di Selat Sunda dan Laut Natuna Utara Menurut UNCLOS 1982

0
384
Kapal Survey China Xiang Yang Hong-03 pernah melakukan survey di Selat Sunda.

Oleh:Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E., M.M.Pol*

Akhir-akhir ini marak berita tentang adanya kapal survey dari negara lain yang beroperasi di perairan Indonesia di antaranya di Selat Sunda dan juga Laut Natuna Utara. Lalu bagaimana sebenarnya hukum laut internasional mengaturnya? Tulisan ini mencoba menguliknya.

Dalam UNCLOS 1982, hak Indonesia atas perairan dan lautnya dibagi menjadi 2 kategori besar. Pertama adalah Perairan Kedaulatan Indonesia (sovereignty) yang terdiri atas Perairan Pedalaman (sungai, teluk dan pelabuhan), Perairan Kepulauan (Selat dan Laut di antara pulau-pulau di Indonesia yang berada di dalam Garis Pangkal) dan Laut Territorial (12 NM dari Garis Pangkal). Pada Perairan Kedaulatan ini, negara pantai (Indonesia) memiliki kedaulatan penuh atas air, wilayah udara di atasnya, dasar laut dan bawah laut.

Penggolongan kedua adalah Hak Berdaulat (sovereign right) atas kekayaan alam. Yang termasuk dalam penggolongan ini adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (12 sd 200 Nm dari Garis Pangkal) dan Landas Kontinen Tambahan (extended continental shelf sejauh maksimal 350 Nm dan harus dibuktikan secara ilmiah untuk submit ke the Commission on the Limits of the Continental Shelf – CLCS/Komisi Landas Kontinen PBB). Pada jarak 12 s.d. 24 NM dari garis pangkal, ada Zona Tambahan yang pada dasarnya di bawah hak berdaulat akan tetapi negara pantai punya hak penegakkan hukum domestik tambahan dalam hal fiscal, sanitary, custom and immigration.

Pada Perairan Kepulauan dan Laut Territorial, kapal-kapal negara asing boleh menikmati hak lintas yang disebut hak lintas damai dan hak lintas ALKI. Berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 19, ada 12 klausul yang membuat lintas tidak lagi dianggap lintas damai. Pada ayat 2.j disebutkan bahwa lintas dianggap bukan lagi lintas damai apabila lintas tersebut dalam rangka melakukan riset dan survey. Dengan demikian, sangat jelas bahwa melakukan survey adalah pelanggaran lintas damai.

Sedangkan pada lintas ALKI, pada pasal 49 ayat 4 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa pengaturan lintas ALKI tidak mempengaruhi status kedaulatan perairan kepulauan. Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam lintas ALKI salah satunya di Selat Sunda, merupakan pelanggaran kedaulatan Indonesia apabila kapal tersebut melakukan survey tanpa seizin Pemerintah Indonesia.

Sedangkan pada ZEE, yang mana Laut Natuna Utara adalah bagian dari ZEE Indonesia, UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai berhak atas eksplorasi, eksploitasi, pelestarian dan manajemen sumber daya alam hayati maupun non-hayati di kolom air, dasar laut maupun bawah laut.

Konvensi menetapkan pula bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Dengan demikian, maka penelitian/survey di ZEE perlu seizin negara pantai.

Pada pasal 7 UU no 5/1983, sangat jelas bahwa barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pasal 16 pada UU tersebut menyatakan bahwa tindakan yang melanggar pasal 7 tersebut merupakan tindakan pidana. Jadi jelas sekali bahwa melakukan survey tanpa izin di Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia merupakan pelanggaran hak berdaulat Indonesia.

Terkait dengan aturan lintas, pada ZEE sebagaimana Laut Bebas atau high seas berlaku freedom of navigation/kebebasan bernavigasi. Dengan demikian kapal negara lain bebas melintas di ZEE dengan ketentuan tidak mengganggu/melanggar hak negara pantai atas eksplorasi, eksploitasi, pelestarian dan manajemen sumber daya alam hayati maupun non-hayati di kolom air, dasar laut maupun bawah laut. Salah satu pelanggaran tersebut seperti dijelaskan di atas adalah melakukan survey.

Jadi kesimpulannya adalah, melakukan survey di Selat Sunda tanpa izin Pemerintah Republik Indonesia merupakan pelanggaran kedaulatan Indonesia. Sedangkan untuk Laut Natuna Utara, melakukan survey tanpa izin Pemerintah Indonesia adalah merupakan pelanggaran hak berdaulat Indonesia.

*Penulis adalah praktisi dan peneliti kebijakan maritim/maritime policy