SAKTI Laporkan Kasus Pelaut yang Di-PHK Tanpa Pesangon

0
1019
Ilustrasi Foto: DPP SAKTI surati Ditkapel Hubla soal PHK pelaut.

Jakarta (Samudranesia) – Seorang pelaut berinisial DD yang sudah bekerja selama 9 tahun 3 bulan di PT. Pelangi Niaga Mitra Internasional (PNMI) harus menerima pil pahit setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. Ia mengadukan kasusnya itu kepada Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) dan berharap keadilan berpihak kepadanya.

Setelah menerima pengaduan DD, Direktorat Jenderal Bidang Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (Ditjen Baham SAKTI) langsung meminta kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditkapel Dutjen Hubla Kemenhub) untuk segera memanggil perusahaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial perselisihan pemutusan hubungan kerja/PHK.

Baca Juga: SAKTI Laporkan Kasus Pelaut yang Di-PHK Tanpa Pesangon

DD merupakan seorang pelaut kelahiran Sragen yang kini sudah berusia 56 tahun. Dengan pengabdiannya di perusahaan selama 9 tahun lebih, dirinya berharap ketika di-PHK bisa mendapatkan hak-haknya untuk bekal usaha di darat nanti.

Pasalnya, dirinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus bekerja sebagai Awak Kapal di usianya yang sudah senja itu.

Berdasarkan salah bukti aduan dari DD ke SAKTI, terdapat surat perincian uang pesangon yang dibuat oleh HR. Coordinator, diperiksa oleh Finance, diketahui oleh Direktur SDM, dan diterima serta disetujui oleh DD.

Dalam surat tersebut tertulis bahwa hak yang semestinya diterima oleh DD pasca PHK tersebut meliputi Uang Pesangon (UP) sebesar Rp. 278.100.000, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar Rp. 61.800.000, Uang Penggantian Hak (UPH) sebesar Rp. 50.985.000, dan Cuti Tahunan sampai dengan bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 13.343.182 dengan total keseluruhan hak sebesar Rp. 404.228.182 (empat ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

“Saya kerja mulai Maret 2009. Pada April 2018, saya menerima surat PHK karena usia pensiun dan terhitung sejak Mei 2018 serta berhak menerima uang pensiun dengan total Rp. 404.228.102, tetapi hanya rincian yang saya dapatkan karena perusahaan belum bisa membayarnya,” ungkap DD.

“Sambil menunggu pembayaran uang pesangon itu, saya diminta untuk bekerja di darat menjadi Maintenance Superintendent dengan sistem kerja kontrak. Tetapi hingga kontrak kerja berakhir tanggal 30 September 2020, uang pesangon saya tidak dibayar juga,” tambahnya.

Menindaklanjuti aduan tersebut, berdasarkan Surat Kuasa dan bukti-bukti yang ada, SAKTI mencoba melakukan upaya persuasif dengan menawarkan permintaan perundingan bipartit untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat. Tetapi berkali-kali dikirim surat, pihak perusahaan tidak pernah merespons surat tersebut.

“Kami sudah berupaya meminta pertemuan dengan pihak perusahaan melalui surat resmi sebanyak lima kali. Ya sampai lima kali karena alamat perusahaan banyak dan tidak jelas kantor aktifnya yang di mana, sebab antara alamat di kop surat perusahaan dengan alamat yang tertera di situs Simlala-Hubla (Pusat Data) berbeda. Jadi kami kirim ke semua alamat yang ada,” kata Sesdirjen Baham SAKTI, Chandra S. Panjaitan.

Menurut Chandra, SAKTI menganggap sudah tidak ada lagi itikad baik dari pihak perusahaan untuk bermusyawarah secara mufakat. Maka sesuai aturan yang ada dan khususnya soal Awak Kapal, Ditkapel diharapkan dapat membantu penyelesaian perselisihan tersebut sebelum perselisihan berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kalau masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan cepat, kenapa tidak. Kalau sampai ke Pengadilan kan para pihak (pengusaha dan awak kapal) sama-sama dirugikan, baik waktu penyelesaian maupun biaya yang nantinya timbul. Di sinilah peran pemerintah dalam hal ini Ditkapel dibutuhkan kehadirannya untuk membantu penyelesaian perselisihan Awak Kapal,” tegasnya.

Untuk diketahui bahwa SAKTI telah melaporkan perselisihan tersebut secara resmi kepada Ditkapel melalui Surat No. P3AK-01/TRIPARTIT/DITKAPEL-DJPL/DPP-SAKTI/I/2021 tertanggal 06 Januari 2021.

“Kami minta Ditkapel segera panggil perusahaan untuk digelar mediasi antara SAKTI sebagai penerima kuasa Awak Kapal dengan perusahaan atau kuasanya dengan difasilitasi oleh Ditkapel sebagai penengah yang netral, agar kasus ini bisa selesai dan tidak berbuntut panjang sampai merugikan para pihak yang berselisih,” tandas Chandra. (*)