Strategi Indonesia Mengusir Belanda Tanpa Peluru

0
992
Kepulauan Indonesia pasca Deklarasi Djuanda.

Jakarta (Samudranesia) – Deklarasi Djuanda yang didengungkan pada 13 Desember 1957 merupakan tonggak kesatuan wilayah tanah dan air Indonesia yang meneguhkan jati diri sebagai negara kepulauan. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi deklarasi itu salah satunya ialah adanya konfrontasi dengan Belanda soal Irian Barat.

Pada tahun 1956, diadakan nasionalisasi besar-besaran aset Belanda di Indonesia. Djuanda juga termasuk aktor penting di balik program nasionalisasi tersebut.

Terkait adanya Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939 yang menyatakan laut teritorial hanya dihitung sejauh 3 mil menyebabkan laut dalam di kepulauan Indonesia menjadi laut bebas. Atas dasar itu, kapal-kapal perang Belanda bebas lalu lalang mengirim logistik untuk menguatkan basis pertahanan di Irian Barat.

“Melawan rezim hukum laut internasional yang tak bersahabat, tak ada satu pun butir peluru yang dimuntahkan dalam menghadapi itu. Hanya lewat deklarasi hukum ini kita bisa berdaulat,” kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja dalam webinar bertajuk “Reaktualisasi Pemikiran Kebangsaan dan Kenegaraan PM NKRI dari Pasundan Ir Djuanda Kartawidjaja” yang diselenggarakan oleh Swalamaya Pra Kongres Sunda, Minggu (13/12).

Praktis dengan adanya deklarasi ini kapal-kapal perang Belanda akhirnya harus berputar untuk menuju Irian Barat. Hingga akhirnya PBB bisa menekan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat secara penuh kepada Indonesia.

Penyelenggaraan webinar ini dalam rangka peringatan Hari Nusantara 2020. Narasumber lainnya yaitu Kasal periode 2014-2018, Laksamana TNI (Purn) Dr Ade Supandi. Dia juga menegaskan dengan adanya Deklarasi Djuanda, Belanda terusir secara hukum.

“Beliau tidak memiliki background militer tapi memiliki strategi maritim yang baik untuk meneguhkan kedaulatan NKRI. Lewat deklarasi ini beliau bisa Belanda dengan hukum,” ujar Ade.

Lulusan AAL tahun 1983 itu lebih lanjut mengutarakan bahwa deklarasi itu juga diiringi dengan penguatan armada TNI AL dan SDM pelayaran niaga.

“Dalam kampanye Irian Barat ini beliau memperkuat Armada AL dan ini sudah diimplementasikan saat beliau menjadi Menhan. Di tahun 1950-an juga banyak berdiri Perguruan Tinggi lalu SDM pelayaran niaga dengan berdirinya AIP (Akademi Ilmu Pelayaran – sekarang STIP),” ucapnya.

“Perluasan laut teritorial 12 mil ini tentu ada konsekuensi logis bahwa kemampuan bangsa untuk mengelola lautnya juga harus disiapkan. Jadi ini paralel dengan penyiapan SDM,” tambah Ade.

Dalam kesempatan itu, Ade juga menjelaskan kiprah Djuanda saat menjadi Sekretaris I Paguyuban Sunda di tahun 1930-an. Dia melihat dari situ gagasan kebangsaannya tumbuh dan berkembang.


“Dalam buku Bu Nina Lubis, saat Pak Djuanda menjadi sekretaris I Paguyuban Sunda pertama dinyatakan bahwa Indonesia harus berdiri di tengah-tengah dengan bangsa lain. Kedua terkait pendidikan dan berkaitan dengan mengembangkan kelompok menengah untuk berkembang bisa mengembangkan ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Masih kata Ade, sosok Djuanda juga merupakan tokoh yang bisa menerima secara kultural perbedaan bangsa Indonesia ini. Dengan kata lain, persatuan dan kesatuan merupakan hal penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Terkait bertambahnya luas wilayah hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada UNCLOS 1982, Ade menyebut bahwa Djuanda telah memikirkan jauh ke depan tentang kemampuan bangsa ini dalam mengelola lautnya.

“ZEE kita luas tapi kompetensi kita masih kurang. Nah dalam Poros Maritim Dunia ini bisa menjadi acuan untuk meneruskan lagi gagasan-gagasan Pak Djuanda,” pungkasnya. (*)

.