SPSU Kecewa, PPS Bitung Tak Punya Taring Selesaikan Kasus PHK Sepihak

0
434
Mediasi SPSU dengan PPS Bitung.

Bitung (Samudranesia) – Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU) terus menindak lanjuti masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sepihak oleh perusahaan kepada kapten kapal ikan Iksi Johni Wawoh. Dia merupakan kapten kapal ikan milik PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi.

Ketua Umum SPSU Anwar Abdul Dalewa menyebut mediasi/tripartit pertama yang ditengahi oleh Kepala PPS (Pelabuham Perikanan Samudra) Bitung, Tri Aris Wibowo di kantornya pada 26 Maret 2021 lalu dalam permasalahan itu tidak menememukan kesepakatan.

“Permasalahan tersebut kami membawanya untuk minta bantuan PPS karena PKL (Perjanjian Kerja Laut) disahkan oleh PPS atau pejabat pelabuhan perikanan Bitung dan sesuai acuan Permen-KP No 42 tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Awak Kapal Perikanan,” ucap Anwar kepada Samudranesia, Kamis (8/4).

Baca Juga:

Nakhoda Kapal Ikan Di-PHK Sepihak, SPSU Minta KKP Turun Tangan

SAKTI dan SPSU Bahas Kesejahteraan Awak Kapal Perikanan Sulut

Sambung Anwar, pihaknya sebagai penerima kuasa dari pemberi kuasa merasa kecewa dengan mediasi yang dilaksanakan di PPS Bitung di mana seakan tidak ada presure terhadap perusahaan.

“Padahal jelas KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) saat ini concern terhadap perlindungan Awak Kapal Perikanan sehingga di Sulut Terbit SK Gubernur no 117 tahun 2020 tentang perlindungan Awak Kapal Perikanan,” tegasnya.

Menurut dia, PPS seakan tidak punya taring dalam permasalahan ABK yang dikuasakan pada SPSU. Maka jika PPS tidak punya taring, sebaiknya PKL dilaksanakan di Disnaker.

“Menurut hemat kami karena jelas dalam UU Pelayaran No 17 tahun 2008 pasal 337 yang menyebutkan bahwa segala ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan,” bebernya.

Anwar menyatakan pihaknya juga mendapat dua undangan di hari yang sama dalam kasus yang sama yakni di PPS dan Disnaker Kota Bitung.

“Maka kami berlanjut tripartit di Disnaker kota Bitung yang ditengahi oleh mediator andal dari Disnaker Kota Bitung. Hampir semua pertanyaan mediator tidak mampu dijawab oleh pihak perusahan yang diwakili oleh Yopi Masi sebagai manager HRD,” tegasnya lagi.

Bahkan dalam kesempatan itu, mediator Disnaker yang bernama Ronaldo telah meminta nomor telepon pemilik perusahan untuk klarifikasi, namun sayangnya Yopi tidak memberikannya.

“Pada 29 Maret 2021 pihak Disnaker minta SPSU untuk menghadap ternyata ada penyampaian Yopi sebagai pihak perusahaam bahwa pekerja yang sudah di-PHK ditawarkan akan dipekerjakan kembali mulai awal April 2021 serta gajiinya dibayar Februari sampai Maret 2021 namun pekerja menolak begitu juga dengan SPSU sebagai penerima kuasa,” ungkapnya.

“Selesaikan dulu yang sudah diputuskan baru mulai baru lagi bekerja. Dan sesuai risalah bipartit pertama di mana pihak perusahaan mencantumkan bahwa yang diberhentikan sudah tidak dalam usia produktif namun kenapa malah ditawarkan bekerja kembali?” tanyanya.

Sementara, Tripartit kedua di Disnaker pada tanggal 7 April 2021 pihak perusahaan tidak hadir dan saat ini menunggu jadwal tripartit ketiga.

“SPSU berencana akan membawa kasus ini ke rumah rakyat Kota Bitung untuk minta Hearing atau RDP sebelum ke pengadilan jika deadlock dan Nota Anjuran sudah kami miliki,” pungkasnya. (*)