Soal KJA Sabang, KKP dan Perinus Berdamai dan Tak Saling Tuntut

1
1019
Proyek KJA Sabang. Foto; Net

Jakarta (Samudranesia) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah menetapkan eks Dirut PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero, Dendi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek perikanan keramba jaring apung (KJA) di Sabang, Aceh. PT Perinus merupakan perusahaan yang menggarap proyek KJA di Sabang dengan nilai kontrak senilai Rp 45,5 miliar.

Proyek itu milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2017. Proyek ini berjalan berdasarkan program anggaran tahun 2017 dengan pagu senilai Rp 50 miliar. PT Perinus menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Dalam perjalanannya, ditemukan indikasi melanggar hukum terhadap paket yang dimenangkan PT Perinus dengan nilai kontrak Rp 45,5 miliar. Beberapa temuan dalam kasus ini di antaranya hasil pekerjaan yang dilakukan rekanan tidak sesuai kontrak dan pekerjaan tidak selesai 100 persen.

Baca Juga:

Hal ini dianggap sebagai kelalaian dari PT Perinus sebagai pelaksana. Selain itu, juga terdapat indikasi kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan termin. Penyidik Kejati Aceh kemudian mengusut kasus tersebut.

Selanjutnya, pada Juli lalu, PT Perinus mengembalikan uang sebesar Rp 36,2 miliar ke penyidik Kejati Aceh. Uang tunai tersebut telah dijadikan barang bukti dalam kasus ini yang juga turut menyeret beberapa oknum di dalam KKP.

Terkait polemik itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah menyurati PT Perinus pada 17 Januari 2020, yang isinya antara lain mengenai perdamaian di antara kedua belah pihak.

“Kita sudah damai antara KKP dan Perinus tanggal 17 Januari kemarin. Isi perdamaiannya ialah bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan sesuai perdamaian tidak saling menuntut gitu,” kata Dirut PT Perinus Yana Aditya saat ditemui di DPR beberapa waktu lalu.

Soal langkah ke depan mengenai kelanjutan proyek, sambung Yana, PT Perinus bersedia menyelesaikan proyek keramba jaring apung sampai 100 persen. Selanjutnya KKP akan menerima proses tersebut.

“Ini untuk proyek keramba jaring apung di semua wilayah (bukan hanya Sabang). Jadi sekarang suratnya sudah kami terima dari KKP dan kita akan balas suratnya,” ungkap Yana.

Proses perdamaian untuk menjalankan proyek yang mangkrak itu telah diusulkan sebelumnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Di mana Edhy meminta bahwa BUMN terkait harus bertanggung jawab.

Pihak Perinus pun terlihat menerima dengan legowo perihal perdamaian itu. Proses ini menjadi sangat penting untuk menjalankan langkah ke depan di antara pihak KKP dan Perinus.

“Yang penting damai dulu, kalau sudah sesuai dengan spec yang baru, baru kita ke tahap berikut. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya. (Tyo)