Soal Data Maritim, Kepala Bakamla: Kita Selalu Dirugikan Oleh IFC, IMB dan ReCAAP

0
425
Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia saat memberikan paparan soal catatan akhir tahun 2020 di Kantor Bakamla, Jakarta (30/12).

Jakarta (Samudranesia) – Keberadaan Indonesian Maritime Information Center (IMIC) sebagai pusat informasi maritim yang diinisiasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menjawab eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia menyebut saat ini kejadian yang ada di perairan Indonesia dipegang oleh lembaga-lembaga informasi maritim milik negara lain.

“Jadi saya perlu cerita di sini bahwa sejak republik ini berdiri kita belum mempunyai pusat informasi maritim. Kalau ada kejadian misalnya di  report-nya selalu ke IFC (Information Fusion Center) yang ada di Singapura atau International Maritime Berau (IMB) yang ada di Kuala Lumpur atau punyanya Jepang, ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia),” ujar Aan dalam acara konferensi pers Capaian Kinerja Bakamla RI tahun 2020 di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Sambung dia, saat ini Indonesia banyak dirugikan oleh data-data dari lembaga informasi milik negara lain tersebut.

“Kita membuat IMIC ini karena kita selalu dirugikan oleh IFC, IMB, ReCAPP, kenapa? Contoh kadang ada pencurian dibilangnya pembajakan. Itukan dunia internasional menganggap perairannya Indonesia tidak aman. Padahal hanya mencuri kaleng cat, nyuri cat, nyuri tali tapi report-nya ke IMO ada perompakan. Nah ini kita tidak mau,” tegasnya.

Lulusan AAL tahun 1987 ini menyatakan seluruh kejadian yang ada di perairan Indonesia agar ditanyakan kepada pihak Indonesia. Maka dari itu sangat perlu Indonesia memiliki pusat informasi maritim sendiri.

“Saya berinisiatif agar kita jangan seperti FIR (Flight Information Region). Nah ini saya tidak mau di laut juga seperti itu. Ya harus ke Indonesia. Ini makannya kita harus membuat Pusat Informasi Maritim Indonesia,” tegasnya lagi.

Bakamla me-launching IMIC pada 22 Juli 2020 lalu. Aan menyebut upayanya itu mendapat apresiasi yang besar dari negara-negara lain.

“Selama ini kita masih tidurlah, kenapa kita tidak membikin Pusat Informasi Maritim Indonesia). Tapi Alhamdulillah 22 Juli tahun kita launching. Kemudian sambutan, tanggapan dari negara-negara sahabat luar biasa. Nah bukunya tiap bulan kita keluarkan, itu bilingual, Bahasa Indonesia dan Inggris,” jelasnya.

Dia juga menyebut bahwa IMIC hadir dalam aplikasi di handphone, sehingga siapapun bisa mengaksesnya untuk berbagai kepentingan terkait maritim.

“IMIC ini bukan hanya untuk Kementerian/Lembaga aparat penegak hukum saja, tapi untuk teman-teman pelaku ekonomi, nelayan, kapal tanker dan akademisi juga,” bebernya.

“Ini salah satu upaya dari Bakamla untuk memperkanalkan bahwa kita ini negara laut. Bahwa laut itu ada di depan kita bukan di punggung kita. Inilah kepedulian Bakamla terhadap pentingnya pusat informasi maritim Indonesia,” ungkap Aan.

Ketika disinggungg mengenai sumber data IMIC berasal dari mana, mantan Pangkoarmabar itu menjelaskan sumber data IMIC bisa berasal dari masing Kementerian/Lembaga. Dia pun menghendaki di antara stakeholder maritim memiliki satu data.

“Kita punya sistem sendiri untuk mendeteksi kapal. Kita berkoordinasi dengan 13 Kementerian/Lembaga. Masing Kementerian/Lembaga punya pusat informasinya masing-masing, namun belum ada ketua kelasnya,” ucapnya.

“Jadi kalau tanya data maritim ini harusnya menjadi satu atap, satu pintu. Tidak harus ke banyak pintu. Dari banyak sumber (data) kita terima, yang penting bukan berita hoax. Makannya harus ada koordinasi agar datanya satu,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Aan juga menyampaikan sejarah Bakamla dan pencapaian yang telah diperoleh, di antaranya pembentukan Relawan Penjaga Laut (Repala), pengamanan perbatasan, pemberantasan IUU Fishing dan sebagainya. (*)