Sistem TI Kemaritiman ‘Amburadul’, Pengusaha Menjerit, Rakyat Kena Getahnya

0
199
Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Dalam kurun waktu dua pekan terakhir, sistem pengurusan dalam jaringan ekspor-impor milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sempat lumpuh. Customs Excise Information System and Automation (CEISA), begitu namanya, bermasalah karena ada force majeure di sistem.

Akibatnya aktivitas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok mengalami masalah. Kendati pihak pelabuhan dan DJBC membantah dampak tersebut dan berhasil menemukan solusi alternatifnya, namun bau amis kebobrokan sistem Teknologi Informasi (TI) bidang kemaritiman kita tak bisa ditutupi.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengungkap bahwa masalah malfungsi TI di Indonesia tidak hanya terjadi di Bea Cukai saja, melainkan banyak instansi yang mengalami masalah serupa.

“Itu juga berlaku di instansi dan perusahaan pelayaran di berbagai belahan bumi. Malah TI pelayaran sering diincar oleh para hacker. Perbedaan di antara mereka adalah kecepatan recovery. Di luar sana, recovery speed-nya relatif baik sehingga sistem bisa segera pulih dan kembali melayani users,” ucap Siswanto kepada Samudranesia, Minggu (25/7).

Namun di Indonesia, perlu waktu seminggu lebih buat CEISA agar kembali berjalan normal. Parahnya lagi, kejadiannya berulang sehingga pengusaha merugi miliaran rupiah. Kemudian pihak DJBC terkesan lepas tangan terhadap permasalahan tersebut.

“Tentu saja muncul pertanyaan di benak publik. Bagaimana sih sebenarnya keandalan sistem TI yang dipakai oleh DJBC? Apakah ia memakai sistem terbaik yang bisa dibeli oleh uang? Atau, jangan-jangan, sistem itu produk abal-abal atau kaleng-kaleng?” tanyanya heran.

Menurut dia, pertanyaan ini sah-sah saja dilontarkan mengingat krusialnya sektor ini. Bahkan ia meminta agar pihak DJBC melakukan investigasi menyeluruh bahkan dengan melibatkan pihak-pihak di luar DJBC agar lebih transparan.

“Zaman sudah makin maju, masak urusan TI masih tidak profesional juga,” selorohnya.

Yang membuat lebih geramnya lagi, DJBC enggan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengusaha ekspor-impor. Artinya, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurusi dokumen-dokumen bisnis mereka tetap harus dikeluarkan tanpa sedikit pun ada kortingan akibat disrupsi yang terjadi.

Menariknya, di tengah situasi yang ada, agen-agen pelayaran justru mengenakan biaya tambahan atas keterlambatan proses dokumentasi menyusul down-nya CEISA. “Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Begitulah nasib pemilik barang alias shipper,” selorohnya lagi.

Sudah beberapa kali situasi serupa terjadi sebelumnya. Dalam setiap kejadian yang berlangsung, beberapa hal selalu sama, pengusaha mengalami kerugian besar karena barangnya terlambat dikirim lantaran dokumennya diproses manual.

“BC juga tidak menggratiskan biaya-biaya yang harus dibayarkan terkait pengurusan dokumen tadi. Walaupun dirugikan, shipper ini tidak ada yang mengambil langkah hukum atas kerugian yang mereka dera,” ujarnya.

“Kalau membuat statement di media massa sering. Mereka (para shipper) tetap saja membayar biaya pengurusan dokumen ekspor-impor. Biaya yang mereka keluarkan ini pada ujungnya akan diganti oleh masyarakat dengan harga jual yang relatif tinggi, persis seperti rantai makanan,” pungkasnya.

Sungguh ironis di masa perekonomian bangsa sedang mengalami pemulihan total akibat pandemi Covid-19, masalah baru muncul akibat kerusakan TI kita. Alhasil rakyat makin kena getahnya di tengah kondisi yang semakin sulit akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kabarnya terus berlanjut hingga awal Agustus 2021. (*)