Silaturahmi DPP SAKTI dengan Ditkapel Bahas Masalah Pelaut

0
1412
Kunjungan DPP SAKTI ke Ditapel Ditjen Hubla Kemenhub, Kamis (17/12).

Jakarta (Samudranesia) – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) mengunjungi kantor Direktorat Kapal dan Kepelautan (Ditkapel) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kamis (17/12), guna membahas permasalahan-permasalahan yang menimpa pelaut Indonesia.

Ketua Umum DPP SAKTI Dewa Nyoman Susilayasa didampingi oleh Waketum Bidang Kerja Sama Ganti Lubis dan Bendahara Umum Syofyan sudah tiba sejak pagi hari di kantor Ditkapel. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Kasubdit Kepelautan Capt. Djaja Suparman.

Dewa menyatakan bahwa pertemuan ini meruapakan bagian dari silaturahmi sekaligus mengenalkan SAKTI sebagai serikat pekerja pelaut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Yang paling penting SAKTI datang untuk bersilaturahmi mengenai pendirian serikat SAKTI. Selain itu ada beberapa permasalahan juga yang kita bahas bersama Kasubdit Kepelautan terkait temuan-temuan di lapangan,” ungkap Dewa.

Permasalahan yang dibahas di antaranya mengenai maraknya ijazah dan sertifikat palsu serta masalah hubungan industrial antara pelaut dengan perusahaan.

“Terkait dengan banyak ijasah palsu, Subdit juga siap menerima pengaduan jika didukung dengan fakta-fakta yang kuat. Kemudian terkait hak-hak pelaut jika owner tidak memenuhi sesuai PP (Kepelautan), Subdit juga siap menjadi mediator untuk mendapatkan hak-hak dari pelaut tersebut sesuai PP,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dewa juga meminta supaya ada surat edaran dari Ditjen Hubla mengenai BPJS terhadap awak kapal berbendera Indonesia sesuai dengan pasal 40 PP 51 tahun 2012.

“Ini supaya tidak ada lagi ABK kita yang terlantar hidupnya,” tegasnya.

Dari sisi kasus, SAKTI melaporkan banyaknya perselisihan pelaut baik pelaut yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal niaga di dalam negeri maupun kasus pelaut niaga dan pelaut penangkap ikan di luar negeri yang tidak terselesaikan dengan baik agar ada penyelesaian yang berdasarkan asas cepat, tepat, dan biaya ringan.

“Di lapangan kami menemukan kendala-kendala dalam advokasi kasus di antaranya ketika terdapat perselisihan dalam hubungan kerja, pihak pengusaha kerap mengabaikan surat permohonan perundingan bipartit (musyawarah) baik permohonan yang diminta oleh pelaut selaku pekerja atau serikat pelaut selaku pihak kuasa si pelaut, sehingga perselisihan berpotensi berlanjut dan berkepenjangan hingga melibatkan pihak pemerintah (tripartit),” ujar Bendahara SAKTI Syofyan.

Dalam tahap tripartit, smbung dia, karena belum terdapat aturan yang bersifat khusus yang mengatur mengenai tata cara perselisihan hubungan kerja pelaut dengan pengusaha, yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, maka pihaknya menggunakan dasar advokasi kasus dengan mengacu pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Mendengar banyaknya laporan terkait masalah pelaut itu, Capt Jaja sangat berterima kasih pada kepedulian SAKTI dalam memperjuangkan pelaut Indonesia. Dia pun berjanji akan mempelajari poin-poin yang telah dirangkumnya.

Ke depan, Capt. Jaja juga berharap bahwa SAKTI bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pelaut Indonesia berdasarkan amanat undang-undang.

“Kami sangat berterima kasih juga telah diberikan masukan-masukan terkait kondisi di lapangan,” pungkas Capt. Jaja. (*)