Siapapun Presiden AS, Indonesia harus Bisa Tarik Keuntungan

0
395
Foto Ilustrasi: 2 Capres AS, Donald Trump dan Joe Biden.

Jakarta (Samudranesia) – Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat keputusan amat penting yakni memecat Menteri Pertahanan (Menhan) AS Mark Esper. Jabatan Menhan AS kemudian diserahkan kepada Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional, Christopher C.Miller. 

Pemecatan itupun mengundang spekulasi yang luar biasa dari dunia internasional, termasuk Indonesia mengingat sebelumnya Menteri Esper sempat mesra dengan Menhan RI Prabowo Subianto saat melakukan lawatan ke Negeri Paman Sam Oktober 2020 lalu.

Indonesia sebagai negara penting di kawasan Indo pasifik, sedikit banyaknya tentu akan memiliki dampak dari keputusan politik Trump tersebut, sekaligus menyorot rencana AS ke depan di bawah Joe Biden.

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati menyatakan bahwa Indonesia tetap menjadi penentu eskalasi kawasan di tengah menghangatnya ketegangan antara AS dengan China beberapa tahun terakhir.

”Sebagai pendulum, kita menentukan diri sendiri. Kalau kita berbaik hati kepada China dan Amerika, kita harus dapat porsi keuntungan yang jelas, jangan sampai kita hanya terbawa pada permainan kawasan yang dimainkan oleh China dan Amerika. Kita jangan sampai jadi objek,” ujar Nuning biasa disapa dalam webinar bertajuk ‘Forbidden For Biden’ yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (14/11).

Sambung dia, Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa untuk kepentingan dua negara adidaya antara AS dan China. Namun hal yang terpenting menurut Nuning adalah bagaimana Indonesia bisa memaksimalkan potensi tersebut untuk sebesar-besarnya kepentingan nasionalnya.

“Kita juga harus berpikir bahwa kita sangat mengharapkan apabila memang Biden yang diputuskan sebagai pemenang akan melakukan satu investasi yang positif di Indonesia juga kerja sama yang baik, yang friendly di kawasan, sehingga tidak memperuncing keadaan yang ada,” bebernya.

“Indonesia harus cerdas dalam menyikapi (situasi ini) dan berdiplomasi. Diplomasi itu tentu tidak bisa hanya tugas Kementerian Luar Negeri (Kemlu), di sana ada juga Athan (atase pertahanan) dan Perbinlu (Perwakilan BIN Luar Negeri) yang dalam sistem kerjanya terintegrasi. Mereka saling memberikan masukan untuk akhirnya ada output yang bermanfaat bagi negara,” tambahnya.

Mantan Anggota Komisi I DPR itu menyebut jika nantinya AS di bawah kepemimpinan Biden, maka tetap akan mempertahankan eksistensinya sebagai polisi dunia.

“Dia (Biden) seorang globalis, maka akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain seperti urusan HAM, seperti kasus-kasus demokrasi Hong Kong, Uighur di Xinjiang, mungkin juga Papua,” telisiknya.

Oleh karena itu, Nuning mengimbau agar athan kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang kognitif, hybrid, yang bisa saja terjadi di kawasan.

“Itu bisa diantisipasi apabila athan aktif melakukan deteksi dini,” harap dia.

Masih kata Nuning, Amerika dengan alasan kebebasan navigasi (freedom of navigation) dan komitmen keamanan dengan negara-negara di kawasan akan terus berupaya menancapkan hegemoninya.

“Di sisi lain, China begitu aktif dengan platform militernya, memperkuat dan memodernisasi alutsistanya. Termasuk melakukan cyber defence yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Hal inilah yang membuat Nuning mengingatkan tentang pentingnya kemampuan diplomasi RI di bawah koordinasi Kemlu. Kecakapan dan kemampuan Indonesia dalam berdiplomasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.  

“Saya rasa itulah harapan kita semua. Semoga siapa pun yang menjadi Presiden Amerika akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia,” pungkasnya.