Siapa Bilang Pak Harto Tak Bervisi Maritim?

0
1064
Pak Harto, menikmati cerutu sambil memandang lautan

27 Januari 2008, tepat 10 tahun yang lalu, Presiden RI kedua, HM Soeharto wafat dan dikebumikan di Astana Giri Bangun, Wonogiri, Jawa Tengah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan tentunya manusia mati meninggalkan nama.

Di benak rakyat Indonesia, nama Soeharto dikenang sebagai sosok yang berjasa bagi perjuangan bangsa Indonesia sekaligus menuai kontroversi dari beberapa kalangan. Bak 2 sisi mata uang, Pak Harto yang kerap dicaci, juga dirindukan.

Dalm konteks kemaritiman, Pak Harto disebut-sebut sebagai sosok yang telah menggagalkan cita-cita negara maritim Bung Karno. Benarkah tuduhan tersebut? Tokoh kelahiran Bantul, 8 Juni 1921 ini dicap sebagai pemimpin yang bervisi agraris.

Terlepas dari tudingan itu, ada beberapa sisi yang sekiranya patut dicontoh untuk menjadi landasan kita dalam membangun negara maritim yang besar saat ini. Pak Harto yang ditunjuk sebagai Pejabat Presiden pada tanggal 7 Maret 1967 oleh MPRS tercatat memiliki kebijakan strategis dalam mengusung negara Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan disegani.

Beberapa Perjanjian Bilateral tentang perbatasan laut dengan negara tetangga dilakukan pada masanya. Meskipun hingga kini masih meninggalkan PR (pekerjaan rumah-red) yang rumit mengenai perbatasan itu, namun karena kewibawaan dan kepemimpinannya, negara lain pun benar-benar menghargai kedaulatan Indonesia atas lautnya.

Soal Batas Laut dan UNCLOS

Seperti saat melakukan Perjanjian Bilateral dengan Malaysia mengenai batas laut di Selat Malaka. Berdasarkan UU No 4 Prp tahun 1960 sebagai kelanjutan dari Deklarasi Djuanda, Indonesia telah menentukan titik dasar batas wilayah lautnya sejauh 12 mil. Sebagai implementasi dari UU tersebut, beberapa bagian perairan Indonesia yang jaraknya kurang dari 12 mil laut, menjadi laut wilayah Indonesia. Termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka.

Namun, pada Agustus 1969, Malaysia juga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan konvensi Jenewa 1958 (mengenai Laut Wilayah dan Contigous Zone). Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah masing-masing negara di Selat Malaka (di bagian yang sempit) atau kurang dari 24 mil laut. Adapun batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969.

Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari-Maret 1970) yang menghasilkan perjanjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal masing-masing negara.

Meskipun tidak sehebat Bung Karno dalam mempengaruhi gagasan kepada negara lain yang mencakup Asia-Afrika dan Non Blok, pada era Soeharto, Indonesia mampu menginisiasi berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967. Secara tidak langsung, Indonesia menjadi pemegang di kawasan ini. Pengamat Intelijen senior pernah menuturkan pada masa Soeharto, PM Malaysia Mahatir Mohammad dan PM Singapura Lee Kuan Yew pernah “sungkem” di Cendana.

Abdul Rachman Ramly, (liason officer RI pada kasus Usman-Harun) dalam memoarnya menuturkan soal kunjungan Lee Kuan Yew ke Indonesia pasca bersitegang hubungan Indonesia-Singapura terkait dihukum matinya anggota KKO Usman dan Harun tahun 1968.

Tiga tahun setelah insiden itu, Lee Kuan Yew merencanakan kunjungan ke Indonesia. Soeharto lantas mengajukan syarat, “Lee harus menaburkan bunga di makam Harun dan Usman di Taman Makam Pahlawan Kalibata”. Hal itu akhirnya disetujui Lee. Kendati Usman dan Harun dicap sebagai teroris di Singapura, namun pimpinannya justru berziarah di makamnya.

Ditetapkannya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 10 Desember 1982 di Jamaika merupakan perjuangan bangsa Indonesia sebagai negara Kelautan yang menuju negara maritim yang besar sejak Deklarasi Djuanda 1957. Adam Malik dalam Buku Menganbdi Republik tahun 1980, mengisahkan perjuangan UNCLOS 1982 atas instruksi Soeharto kepada Menlu Mochtar Kusumaatmadja. Sang Menlu pun akhirnya segera menyusun persiapan untuk bertempur dalam konvensi yang diselenggarakan oleh PBB tersebut.

Alhasil, sepulangnya dari Jamaika, para delegasi Indonesia pun membawa kemenangan berupa bertambahnya wilayah NKRI menjadi 7.6 juta kilometer persegi dengan luas lautnya seluas 5.8 kilometer persegi. Setelah selesai Sidang MPR tahun 1983 dan penyelasaian konflik Tanjung Priok 1984 serta pembahasan di tingkat DPR, hukum internasional itu baru diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.

Pembangunan Matra Laut dan Penegakan Kedaulatan NKRI

Tidak seperti yang sering disebutkan oleh khalayak luas, bahwa masa Pak Harto tidak memperhatikan sama sekali Angkatan Laut Indonesia, semua hanya berfokus pada Angkatan Darat. Tentunya anggapan itu perlu diluruskan, karena ada beberapa catatan yang justru pada masa itu menempatkan Angkatan Laut jadi prioritas. Secara politis, (Alm) Laksamana (Purn) Sudomo pernah diamanatkan menjadi Menkoplhukam dan Panglima Komando keamanan dan Ketertiban (Pangkokamtib), suatu jabatan yang boleh dibilang memiliki prestis di zaman itu.

Dalam tingkat operasi, tercatat operasi amfibi oleh Korps Marinir TNI AL terbesar terjadi saat Operasi Seroja ke Timor Timur (sekarang Timor Leste). TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan, dan pergeseran pasukan melalui laut.

Dalam operasi ini, BTR-50 yang dilibatkan berasal dari BTP (Batalyon Tim Pendarat)-5/Infantri. Selain melibatkan BTR-50 sebagai panser amfibi, komponen BTP-5 juga diperkuat tank amfibi PT-76 dan elemen artileri seperti howitzer D-30 kaliber 122 mm, serta mortir sedang kaliber 81 mm. Dalam operasi Seroja ini, BTP-5/Infantri dikomandani  oleh Letkol (Mar.) Achmad Sediono.

Dalam modernisasi alutsista laut, pada masa ini beralih mengadopsi teknologi Barat dalam penambahan kekuatan dan kemampuan TNI AL. Terdiri dari beberapa tahap, Indonesia membeli kapal-kapal perang dan peralatan tempur utama lainnya dari berbagai negara, di antaranya Korvet berpeluru kendali kelas Fatahillah dari Belanda, Frigat berpeluru kendali klas ‘Van Speijk’ eks- AL Belanda, Kapal selam klas 209/1300 buatan Jerman Barat, Kapal tempur cepat berpeluru kendali klas’Patrol Ship Killer’ buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim ‘Nomad-Searchmaster’eks-Angkatan Bersenjata Australia.

Terlepas dari pembelian alutsista itu, Pak Harto melalui Menristek BJ Habibie sudah berfikir untuk menciptakan kemandirian alutsista dengan membentuk Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS). Beberapa BUMN strategis Indonesia seperti IPTN, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT LEN dan sebagainya diproyeksikan untuk menjadi leading sector dalam membangunan kemandirian alutsista.

Mantan Menteri Kelautan pertama di era Presiden Gus Dur, Sarwono Kusumaatmadja pernah menyatakan begitu pahamnya Soeharto mengenai posisi strategis Indonesia dalam persilangan dunia. Dalam posisi itu, Indonesia memiliki bargaining politik yang bagus.

“Pernah suatu ketika di masa Pak Harto mau mengadakan latihan gabungan besar-besaran di Selat Lombok, lalu Amerika beserta negara-negara lain panik. Kita tahu Selat Lombok merupakan jalur pelayaran internasional, maka otomatis akan ditutup,” ungkap Sarwono.

Sarwono menambahkan, “Meskipun Amerika sudah mengontak Pak Harto untuk segera diurungkan rencana Latgab tersebut, namun Smiling General ini tidak memperdulikan, Latgab pun tetap terjadi”.

Satu hal lagi, yang sudah bukan rahasia umum, Pak Harto satu-satunya presiden yang memiliki hobi memancing di laut. Minimal setiap sebulan sekali, Pak Harto selalu mengajak keluarganya untuk pergi ke laut. Tentunya hal itu erat dengan kegemarannya memakan ikan.

Maka dari itu, nilai-nilai seperti itu sudah selayaknya dipertahankan saat kita hendak menjadi negara maritim yang besar dan disegani. Salah satu syaratnya ialah adanya Ocean Leadership yang dimiliki oleh Sang Pemimpin begitu juga mental dan keberaniannya.

Dalam berbagai event, semasa kepemimpinannya, Pak Harto sudah buktikan itu meskipun masih banyak kekurangannya dalam sisi-sisi lainnya. Yang terpenting saat ini, pencapaian menjadi negara maritim yang besar dan disegani itu ialah beradanya Indonesia pada poros dan lintasan yang semestinya, yakni Pancasila dan UUD 45 yang asli, murni, dan konsekuen.

 

(Dari Berbagai Sumber)