Selamat Tinggal Ekspor Benih Lobster

0
148
Benih Lobster yang dilepasliarkan.

Jakarta (Samudranesia) – Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM KHP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama instansi lain telah melakukan pengawasan ketat di bandara, pelabuhan maupun pintu-pintu perbatasan negara, untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan sumber daya kelautan dan perikanan, terutama Benih Benih Lobster (BBL).

“Penangkapan aksi penyelundupan BBL ini merupakan sinergi dengan seluruh pihak, baik dari lingkup KKP maupun instansi lain seperti Polri, Kejaksaan, TNI AL, Bea Cukai dan lainnya serta pemerintah daerah juga. Kita perlu memperkaya negara ini, dengan sistem perikanan budidaya” ujar Kepala BKIPM, Rina dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/4).

Total kasus pelanggaran yang terjadi sejak 23 Desember sampai dengan 14 April 2021, terdapat sebanyak 35 kasus, dengan nilai sumber daya ikan yang diselamatkan setara Rp210 miliar.

Rina menyampaikan terdapat top 8 kejadian pelanggaran penyelundupan pada periode tersebut, diantaranya 2 kasus di Tarakan, 3 kasus di Makassar, di Gorontalo, Tahuna serta Jakarta I masing-masing 2 kasus, 3 kasus masing-masing dari Surabaya I dan Mataram, serta 8 kasus di Jambi.

Sementara untuk modus operandi yang ditemui di lapangan diantaranya menggunakan alat angkut non reguler (carter) dan speed boat, Pengeluaran dan/atau pemasukan melalui pelabuhan tangkahan, Adanya oknum yang terlibat dalam membantu penyelundupan, Pemalsuan tanda tangan dan stempel pada IPHP (Ijin Pemasukan Hasil Perikanan), SKT (Surat Keterangan Teknis), Sertifikat Kesehatan atau Health Certificate (HC) dan LHU (Laporan Hasil Uji), Penyalahgunaan IPHP dan SKT baik jumlah kuota dan jenis komoditi, Adanya penukaran atau penambahan barang, Tidak melaporkan isi barang sebenarnya, serta penukaran barang ilegal di tengah laut.

Sebagai upaya pencegahan, Rina menyebutkan telah melakukan sejumlah upaya seperti melakukan analisis dan mitigasi risiko di tempat-tempat rawan penyelundupan, melakukan peningkatan pengawasan di tempat-tempat rawan penyelundupan serta membangun sinergitas pengawasan dan penanganan kasus  antar instansi terkait.

“Sekali lagi, keberhasilan dari penanganan penyelundupan BBL ini bukan hanya hasil kerja BKIPM, namun merupakan hasil dari banyak pihak, dan terus kami upayakan,” tegas Rina.

Dalam kesempatan itu, Rina menegaskan bahwa KKP juga berkomitmen tidak lagi mengekspor BBL. Saat ini pihaknya sedang melakukan harmonisasi perubahan Permen KP No.12/2020 dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Ini sesuai ketegasan Pak Menteri dalam hal BBL. Kita akan fokus dibudidaya. BBL nantinya akan diperuntukan untuk budidaya dan itu nanti akan diatur oleh Dirjen Budidaya dan Tangkap,” ucap Rina.

“Kita sedang melakukan harmonisasi dengan kemnterian dan lembaga lainnya terkait peraturan ini ke depannya,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Donny Ismanto menyatakan sinyal kuat yang akan ditetapkan oleh KKP ialah melarang ekspor benih lobster. Hanya lobster besar saja yang dapat diekspor nantinya.

“Saat ini Vietnam sangat bergantung BBL dari kita. Makannnya ketika kita tutup, harapannya kita akan menjadi eksportir nomor satu di dunia,” pungkas Donny.(*)