Sektor Perikanan Ditargetkan Jadi Roda Penggerak Ekonomi Nasional

0
939
Pembudidaya ikan. Dok: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/16

Jakarta (Samudranesia) – Untuk mencapai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang pemasaran produk dari sektor perikanan dan kelautan, Kemenko Marves bersama dengan K/L terkait melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan. Rakor ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin.

“Kegiatan pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk dalam sektor perikanan,” kata Deputi Safri, Selasa (24/11).

Safri menjelaskan bahwa pemasaran dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas yang dapat mengarahkan pada peningkatan share yang berupa keuntungan bagi produsen, pedagang perantara hingga konsumen. Sementara peran pemerintah dalam kegiatan pemasaran itu sendiri adalah sebagai mediator dan stabilisator hubungan antara produsen dan konsumen.

“Dalam hal ini, kegiatan pemasaran produk yang baik akan berpengaruh pada peningkatan nilai PDB, nilai ekspor dan juga nilai konsumsi. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, pertumbuhan PDB perikanan ditargetkan mencapai 8,7 persen dan pada Tahun 2020 diasumsikan targetnya adalah 5 persen, kemudian nilai konsumsi ikan ditargetkan meningkat menjadi 58,3 kg/kapita/tahun dan pada Tahun 2024 nilai konsumsi dapat tercapai 60,9 kg/kapita/tahun. Lalu terkait ekspor hasil perikanan, pada tahun 2020 ditargetkan tercapai 6,2 miliar dolar AS dan pada tahun 2024 ditargetkan nilai ekspor hasil perikanan 8,0 miliar dolar AS,” jelas Deputi Safri.

Oleh sebab itu, bersama dengan Direktur Pengembangan Produk Ekspor (Kemendag), Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM dan dihadiri perwakilan dari Direktorat Logistik, Direktorat Produksi dan Bina Mutu, Direktorat Pemasaran, BKIPM (KKP), Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Maritim (Bappenas), Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Kemendag), Direktorat Jenderal Angkutan Udara (Kemenhub), Deputi 1 (KSP), Deputi Safri melaksanakan rapat pemasaran ini yang menghasilkan beberapa poin.

Poin-poin tersebut antara lain Kebijakan terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dalam RKP 2021 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Kemudian rapat ini juga membahas mengenai daya dukung BKIPM dalam pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan oleh 47 UPTKIPM yang tersebar di 34 Provinsi. Lembaga tersebut berperan sebagai lembaga inspeksi dan sertifikasi produk perikanan Indonesia yang kini sudah dapat diterima di 158 negara dari 241 negara di dunia. Valuasi nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sampai dengan triwulan III ini sudah mencapai 4.287.201.432 dolar AS.

“Pasar produk perikanan dan makanan laut dunia diperkirakan akan tumbuh dari 146,78 miliar dolar AS pada 2018 menjadi 206,89 miliar dolar AS pada tahun 2026 dengan tren 9,3 persen selama periode 2019-2026. Sektor Produk Perikanan mengalami pertumbuhan di masa pandemi antara Januari – September 2020 sebesar 8,82 persen,” jelas Safri.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menyebut sektor kelautan dan perikanan punya potensi besar menjadi penggerak roda ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Menteri Edhy saat mengisi webinar Jakarta Food Security Summit-5 yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), beberapa waktu lalu.

Ada beberapa alasan utama kenapa Menteri Edhy begitu yakin sektor kelautan dan perikanan berpotensi menjadi penggerak roda ekonomi nasional. Pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas.

“Bangsa kita memiliki keunggulan dalam kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan karena 2/3 dari luas total wilayah kita adalah lautan. Maka tidak salah kalau kita memilih sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak roda perekonomian nasional,” ujar Menteri Edhy.

Kemudian sumber daya di sektor kelautan dan perikanan selalu dapat diperbaharui (renewable resources), sehingga bisa bertahan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif dan berkelanjutan. Apalagi saat ini banyak komoditas perikanan yang bisa dibudidayakan.

“Banyak hal yang dulunya hanya bisa kita ambil dari lapangan, dari lautan, rawa, maupun pantai, sekarang sudah bisa kita hasilkan sendiri dengan dipijahkan. Diantaranya kerapu, kepiting, dan masih banyak lagi,” urainya.

Alasan lain, sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan kuat dengan industri-industri lain. Serta daya serap tenaga kerja industri kelautan dan perikanan cukup tinggi.

“Pada umumnya industri perikanan berbasis sumber daya lokal dengan input rupiah namun dapat menghasilkan output dalam bentuk dolar seperti udang, tuna, cakalang dan lain sebagainya,” lanjut Menteri Edhy.

Di samping keunggulan potensi yang dimiliki, lanjut Menteri Edhy, prospek pasar produk kelautan dan perikanan menunjukkan pangsa yang terus meningkat. Sebab jumlah penduduk dunia terus bertambah jumlahnya yang turut memperbesar permintaan pangan laut (seafood).

Terlebih di masa pandemi Covid-19, masyarakat semakin sadar bahwa kebutuhan gizi hanya akan terpenuhi dari produk pangan yang menyediakan kandungan protein tinggi dan kolesterol rendah, sehingga mampu meningkatkan imun tubuh.

“Tidak cuma kebutuhan pangan, manusia juga membutuhkan kelengkapan hidup yang lain seperti kosmetik dan obat-obatan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut banyak terkandung di dalam sumber daya hayati di perairan Indonesia,” terang Menteri Edhy.

Sementara itu, Menteri Edhy mengapresiasi Kadin terselenggaranya Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-5 sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri pangan nasional. Baik untuk pemenuhan pasar domestik, substitusi impor, maupun peningkatan ekspor guna menopang pertumbuhan perekonomian di tengah tantangan pandemi Covid-19.