Sejumlah Dokumen Disita dari Eks Dirjen Perikanan Tangkap

0
113

Jakarta (Samudranesia) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan sejumlah dokumen dari tangan mantan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulfikar Mochtar pada Jumat, 19 Februari 2021.

“Pada yang bersangkutan (Zulfikar) dilakukan penyitaan berbagai barang bukti yang terkait dengan perkara,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 20 Februari 2021.

Sebelumnya Zulfikar menyambangi kantor lembaga anti rasuah tersebut di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 19 Februari 2021 dengan membawa sejumlah dokumen. Penyitaan dilakukan KPK  saat memeriksa Zulfikar.

Ali sendiri masih enggan memberikan keterangan terbuka mengenai isi dokumen yang disita oleh KPK. Ia hanya berujar jika data-data dalam dokumen yang disita tersebut diharapkan bisa membantu KPK membongkar praktik korupsi yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Edhy sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka antara lain Safri dan Andreau Pribadi Misanta, keduanya Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Siswadi pengurus PT ACK, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo. Selain itu, seorang tersangka  diduga sebagai pemberi suap, Direktur PT DPP Suharjito.

Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

KPK mencium adanya praktik monopoli oleh Edhy dan sejumlah stafnya dalam kasus ekspor benih lobster.  KKP hanya menunjuk PT ACK sebagai operator kegiatan ekspor dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.