Segudang Masalah Pelaut Dibeberkan IKPPNI kepada Komisi V DPR

0
1121
Ketua Umum IKPPNI Capt Dwiyono Soeyono. Foto: Dok Pribadi

Jakarta (Samudranesia) – Organisasi profesi Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) hari ini melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae.

RDPU ini merupakan sarana dalam menyampaikan aspirasi terkait permasalahan-permasalahan di bidang maritim khususnya pelayaran niaga.

Ketua Umum IKPPNI Capt. Dwiyono Soeyono mengawali RDPU ini dengan menjelaskan latar belakang berdirinya organisasi profesi ini sebagai wadah profesi Perwira Pelayaran Niaga Indonesia dalam berkarya melalui visi misi yang jelas.

“Kita berdiri sejak 2013 dan sudah melahirkan Kode Etik untuk dijadikan acuan marwah profesi Perwira Pelayaran Niaga sejak tahun 2012 yang udah melekat dalam Kartu Tanda Anggota sejak 2013. Dan pada tahun 2019 diadopsi oleh DJPL (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) untuk menjadi acuan baku kode etik Pelaut Pelayaran Niaga,” kata Capt Dwiyono.

Baca Juga: Sampaikan Aspirasi Terkait Maritim Niaga, IKPPNI Sambangi Komisi V DPR

Berbagai terobosan untuk kemajuan dunia maritim Indonesia telah dilakukan oleh IKPPNI selama berkiprah sejak 2013. Di antaranya, dalam memerangi maraknya ijazah pelaut palsu.

“Secara pro aktif, IKPPNI membentuk Satgas Pemberantasan Pemalsuan Dokumen Kepelautan sebagai antisipasi Ijazah Palsu kepelautan. Sampai sekarang kita tetap bergerilya bekerja bersama timsus yang dibentuk Kemenhub,” ucap Capt Dwiyono.

Di tahun 2018, IKPPNI telah mengeluarkan petisi yang berisikan masalah SDM maritim, ketenagakerjaan pelaut, implementasi lembaga negara di bidang maritim, dan pembentukan organsisasi keselamatan pelayaran beserta perangkat hukumnya.

“Petisi Perwira Pelayaran Niaga (PPN) sampai saat ini belum ada respons atau tanggapan dari DPR-RI pada periode 2014-2019. Saya berharap di periode ini ada tanggapan yang positif,” ungkapnya.

Capt Dwiyono juga menyoroti UU No.18/2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bahwa seharusnya terkait definisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu dibagi dalam dua kategori yaitu PMI tenaga ahli dan PMI tenaga terampil.

“Disebut Tenaga Ahli karena pendidikan yang panjang dasarnya. Ijazah tenaga ahli sebagai bukti dokumen kompetensi termasuk Lex Spesialis. Pelaut adalah termasuk tenaga profesi Lex Spesialis,” tegasnya.

Baca Juga: Ini Masukan IKPPNI untuk Penyempurnaan UU PPMI

Dalam Petisi 2018 itu, IKPPNI juga mengusulkan adanya Undang-Undang Perlindungan Profesi Perwira Pelayaran Niaga. Hal demikian mengingat bahwa secara yuridis profesi profesi tenaga ahli setara lainnya telah memiliki UU Perlindungan Profesi.

“Di mana adalah hal yang wajar bila Perwira Pelayaran Niaga pun menuntut hak yang sama sebagai profesi tenaga ahli. Kami sebagai tenaga ahli maritim niaga mendesak induk Lembaga Kementerian yang melahirkan profesi, untuk segera dibuatkan Undang-Undang Perlindungan Profesi Perwira Pelayaran Niaga,” beber Capt. Dwiyono.  

Kemudian soal penerapan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 atau Konvensi Ketenagakerjaan Maritim yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No.15/2016, IKPPNI menegaskan bahwa kontrol dari UU ini tetap di bawah Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut.

“Saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pehubungan tengah mempersiapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikat Kapal Berbendera Indonesia dalam pemenuhan MLC 2006 namun sepengetahuan kami pada proses penerbitan PM ini terjadi kendala karena ada masukan dari Kementerian Tenaga Kerja yang ingin ikut serta dalam mengontrol dan pengawasan pemenuhan MLC 2006 bagi kapal kapal berbendera Indonesia,” bebernya lagi.

Baca Juga: Sandang Profesi Penting di Dunia, Ini Masukan IKPPNI untuk Penguatan Pelaut

Mendengar paparan dari Capt. Dwiyono tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae berjanji akan mempelajari seluruh aspirasi dari Perwira Pelayaran Niaga, serta mendesak pemerintah dalam hal Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti masukan-masukan itu dalam rangka memperkuat visi Poros Maritim Dunia.

“Penyampaian dari Ketua dan jajaran IKPPNI akan segera kami bahas lebih mendalam dan kami akan segera koordinasikan kepada stakeholder departemen terkait. Seluruh harapan dan penyampaian dari kawan-kawan IKPPNI akan kami tindaklanjuti saat rapat dengan Kemenhub dalam waktu dekat ini,” tandas Ridwan.