SAKTI Sambut Baik Vonis Bebas Nakhoda Kapal TB Transpower 247

0
878
Kapal TB Transpower 247

Banjarmasin (Samudranesia) – Nakhoda Kapal TB Transpower 247, Capt. Irianto Said yang ditahan Ditpolair Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2019 silam telah divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui putusan Nomor 154/PID/2019/PT BJM tanggal 16 Januari 2020.

Putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1050/Pid.B/2019/PN.Bjm tanggal 2 Desember 2019 mengenai status barang bukti.

Sebelumnya, Capt Irianto Said dilaporkan oleh pihak perusahaan dengan tuduhan penggelapan kapal. Tuduhan itu kemudian berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Dengan adanya putusan tersebut, dinyatakan Terdakwa Irianto Said bin Berty Tanod Said tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 372 KUHP.

Kemudian, Menurut keterangan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) Imam Syafi’i, putusan itu juga menyebut telah membebaskan Terdakwa Irianto Said bin Berty Tanod Said dari dakwaan tersebut.

“Putusan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan menetapkan barang bukti berupa barang bukti sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 November 2019 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni PT Transpower Marine melalui Saksi Agus Endro Prabowo, S.E. bin Suharyanto,” ucap Imam kepada Samudranesia, Kamis (25/2).

Lanjut dia, putusan selanjutnya telah membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara. Imam pun yang mengawal kasus ini sejak awal merasa puas dengan putusan tersebut.

“Putusan itu sangat berpihak kepada kita para pelaut yang sedang mencari keadilan. Sejak awal kita berharap bahwa negara harus hadir dalam memberikan rasa keadilan kepada pelaut,” tegasnya.

Masih kata Imam, sejak awal, tuduhan yang dilayangkan PT. Transpower Marine Tbk kepada Irianto Said soal penggelapan dan menguasai kapal sangat tidak benar. Bahkan tuduhan itu hanya buntut dari upaya perusahaan terhadap penolakan atas tuntutan hak-hak ABK (Anak Buah Kapal).

“Sebenarnya masalah ini masalah sederhana dan tidak perlu berujung pada masalah hukum seandainya pihak perusahan menepati janjinya sesuai perjanjian kerja. Dalam Perjanjian kerja yang ditandatangani kedua belah pihak, gaji nakhoda disepakati sebesar 9 juta. Tetapi pada kenyataanya sejak bulan April 2019, gaji yang dibayarkan hanya sebesar 6 juta,” bebernya.

Alhamdulillah tuduhan itu telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi. Akhirnya perjuangan kita selama ini berhasil,” pungkas Imam. (*)