Rugikan Awak Kapal Ikan, DFW Kritik Permen KP No 33/2021

0
148
Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33 tahun 2021 tentang logbook penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.

Aturan setebal 307 halaman tersebut merupakan penggabungan beberapa peraturan Menteri sebelumnya. Salah satu yang diatur dalam Permen 33/2021 tersebut adalah tentang tata kelola awak kapal perikanan.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menyampaikan kritik atas aturan pengawakan kapal perikanan dalam Permen 33/2021 tersebut.

“Paradigma perlindungan awak kapal perikanan belum banyak berubah dalam aturan tersbeut karena hanya sedikit memperbaiki aspek perlidungan tenaga kerja yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan,” ungkap Abdi.

Salah satu  masalah tata kelola pengawakan selama ini adalah tentang rendahnya transparansi dan keadilan sistim rekruitmen.

“Selama ini sistim dan mekanisme rekruitmen awak kapal perikanan sangat tidak transparan, penuh tipu daya, informal, adanya praktik percaloan dan adanya pungutan kepada calon awak kapal perikanan,” ujar Abdi.

Oleh karena itu, dia menyayangkan dalam Permen tersebut tidak mengatur tentang ketentuan rekruitmen awak kapal perikanan yang fair.

“Perlu ada pengaturan jika perekrutan dilakukan langsung oleh pemilik kapal atau perusahaan dan perekrutan yang dilakukan oleh agen” kata Abdi.

Jika perekrutan menggunakan agen, pemilik kapal/perusahaan harus memiliki perjanjian atau kontrak tertulis resmi dengan agen  yang mencakup penyediaan layanan perekrutan.

“Pemilik kapal atau perusahaan harus memastikan bahwa awak kapal perikanan yang direkrut dan ditempatkan oleh agen tersebut memahami dan menyetujui persyaratan kerja mereka secara sukarela dan tanpa ancaman hukuman,” tambahnya.

Sementara itu, peneliti DFW Indonesia Laode Hardian mengatakabn bahwa saat ini operasional dan pergerakan kapal perikanan dalam negeri dilakukan melalui pelabuhan resmi dan pelabuhan tangkahan.

“Tak jarang, kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan tidak memenuhi aspek perizinan, pengawakan, aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja  (K3) dan logistik yang mencukupi dan akhirnya berakibat timbulnya masalah antara awak kapal perikanan, nakhoda, pemilik kapal atau perusahaan,” kata Laode.

Untuk memastikan kondisi kerja yang layak diatas kapal perikanan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan terpenuhinya aspek K3 diperlukan mekanisme dan aturan inspeksi bersama diatas kapal perikanan.

“Inspeksi bersama ini perlu dilakukan oleh otoritas Syahbandar Pelabuhan Perikanan, unit kerja Ketenagakerjaan dan unit kerja Perhubungan,” jelasnya.

Dalam Permen KKP tentang tata kelola pengawakan, KKP abai dan tidak mencoba melakukan terobosan dengan memuat mekanisme inspeksi bersama (multidisiplinery).

“Ketiadaan inspeksi bersama di kapal perikanan selama ini menyebabkan mencuatnya sejumlah kecelakaan, kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan penelantaran awak kapal perikanan di kapal ikan domestik,” tutup Laode. (*)