Resmi Dilantik, Dirjen PRL Diminta Genjot PNBP

0
505
Pelantikan Dirjen PRL di Gedung Mina Bahari IV

Jakarta (Samudranesia) – Dirjen PRL punya peran strategis khususnya dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat melantik Dirjen PRL TB Haeru Rahayu.

Sebelumnya, pria yang akrab dengan sebutan Tebe itu menjabat sebagai Plt Dirjen PRL sejak Oktober 2020 menggantikan posisi Aryo Hanggono yang wafat akibat Covid-19 serta mengemban tugas sebagai pejabat Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Dalam pidatonya, trenggono memberi amanah kepada tebe dalam menjalankan tugasnya sebagai dirjen PRL “Saya ucapkan selamat, semoga saudara Dirjen dapat mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan kemajuan kea rah yang lebih baik dari kondisi dan prestasi yang telah dicapai selama ini,” ungkap Trenggono.

Oleh karena itu, ia berharap TB Haeru serius mengawal kelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir, aktif dalam penegakan regulasi terhadap limbah industri, hingga aktif mengelola mangrove termasuk mengimbau masyarakat untuk turut serta menanam dan menjaga kawasan mangrove. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, sambungnya, PRL dapat mengadopsi pola yang dipakai masyarakat (local wisdom).

“Sejalan dengan itu saya minta saudara segera melakukan tugas-tugas secara cepat dan cermat, khususnya soal kesejahteraan petambak garam,” tegasnya.

Tak hanya itu, dirjen PRL diminta untuk terus berinovasi dalam menumbuhkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak sebatas berbasis proses izin, melainkan lewat presentase keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam yang diolah setiap tahunnya.

Dalam mencapai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang ter-deliver dengan tepat sasaran dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, “untuk itu saya mengimbau kepada seluruh pegawai serta para pejabat KKP agar profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” tutup Trenggono.