Refleksi Pemikiran Ir. Djuanda di Peringatan Hari Nusantara 2020

0
688
Ilustrasi Foto: Dok PPAL.

Jakarta (Samudranesia) – Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai seorang tokoh nasional dan negarawan besar NKRI asal tanah Pasundan pernah mendengungkan deklrasi bersejarah pada 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut menjadi tonggak kesatuan wilayah tanah dan air Indonesia yang meneguhkan jati diri sebagai negara kepulauan.

Deklarasi bersejarah itu kemudian diperingati sebagai Hari Nusantara yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126 tahun 2001. Hingga hari ini tanggal 13 Desember kemudian diperingati sebagai Hari Nusantara.

Di balik peristiwa bersejarah itu, peran Ir. Djuanda yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri (Kepala Pemerintahan) sangatlah besar dalam meng-orkestrasi gagasan dan ide di tengah maraknya pemberontakan serta kampanye membebaskan Irian Barat.

Baca Juga: Strategi Indonesia Mengusir Belanda Tanpa Peluru

Pada peringatan Hari Nusantara 2020, Swalamaya Pra Kongres Sunda menggelar webinar bertajuk “Reaktualisasi Pemikiran Kebangsaan dan Kenegaraan PM NKRI dari Pasundan Ir Djuanda Kartawidjaja”, Minggu (13/12).

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain, Prof Sri Edi Swasono, Mantan Menlu Hasan Wirayuda, Mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Dr Ade Supandi, Mantan Menteri Kelautan Sarwono Kusumaatmadja, pengamat politik UNAIR Airlangga Pribadi, pakar ekonomi Faisal Basri, pakar sosio politi Dr Fachry Ali, pakar hukum Tata Negara Dr Indra Perwira.

Dalam paparannya, Hasan Wirayuda menyampaikan bahwa gagasan besar Djuanda perlu diteruskan dan direalisasikan dalam kehidupan sekarang. Terutama terkait pengelolaan laut seiring dengan bertambahnya luas laut Indonesia.

“Deklarasi Djuanda telah menguatkan azas-azas kewilayahan kita yang kemudian dituangkan dalam UU No.4 Prp/1960 tentang Perairan. Deklarasi itu juga diperjuangkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional pertama, kedua dan ketiga,” jelas Hasan.

Akhirnya pada Konvensi Hukum Laut Internasional ketiga, konsep Arcipelagic State disahkan di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982(UNCLOS 1982).

“Kita sudah meluaskan hukum laut kita ke dunia, sekarang luas laut kita mencapai 6,1 juta kilo meter persegi. Itulah yang kemudian menjadi cara pandang kita dalam Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang kita terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam,” jelasnya lagi.

Pemikiran Djuanda ini menurutnya juga sangat relevan dan visi Poros Maritim Dunia yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2014. Namun visi tersebut perlahan-lahan hilang di periode kedua pemerintahannya.

Seiring berjalannya waktu, Hasan sangat prihatin dengan komitmen para penyelenggara negara kita saat ini yang terus menjual tanah dan airnya yang akhirnya lebih mementingkan kepentingan negara lain.

“Saya kaget dan prihatin tentunya, kita telah menjual tanah dan air kita. Ada air dan pasir kita yang dijual ke Singapura. Sampai sekarang termasuk menjual benih lobster,” pungkasnya.

Sementara itu mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto, Sarwono Kusumaatmadja menyatakan jika kita tidak memegang teguh Deklarasi Djuanda maka terus dihantui krisis hingga sekarang.

“Deklarasi ini untuk mengatasi krisis  dan landasan masa depan. Krisis itu terus menghantui kita sampai sekarang, di mana kita belum mampu mengelola laut kita,” ungkap Sarwono.

Melalui deklarasi yang luhur tersebut, sambung dia, Djuanda telah melawan rezim hukum laut internasional yang dianggap tidak bersahabat dengan kondisi Indonesia saat itu.

“Melawan rezim hukum laut internasional, tak ada satu pun butir peluru yang dimuntahkan dalam menghadapi itu. Hanya lewat deklarasi hukum ini kita bisa berdaulat,” pungkas Sarwono.

Sedangkan Kasal periode 2014-2018, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi dalam kesempatan itu mengulas sikap kenegarawanan Djuanda sebagai putra asli Sunda yang gagasannya sangat besar untuk NKRI.

“Beliau putra Sunda yang memegang jabatan di pemerintahan paling lama.  Menjadi menteri hingga akhirnya memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Tidak kita pungkiri bahwa Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan saat itu,” kata Ade.

Dia pun salut dengan gagasan dan sepak terjang Djuanda yang tidak memiliki background militer tapi memiliki strategi maritim yang baik untuk meneguhkan kedaulatan NKRI.

“Kalau almarhum masih hidup mungkin beliau bicara ‘si laing pada kamana?’ Saya sudah merumuskan, lalu whats the next? Luas wilayah yang luar biasa ini harusnya bisa menjadi ruang hidup yang bisa memberikan kesejahteraan,” bebernya. (*)