Pelaut Indonesia Geruduk Istana Negara Tuntut Dirjen Hubla Mundur

0
892
Komunitas Pelaut KPI akan menggelar aksi damai di depan Istana Negara menuntut pembenahan KPI.

Jakarta (Samudranesia) – Puluhan pelaut Indonesia akan menggelar aksi di depan Istana Negara pada Kamis (17/12/20). Mereka menuntut negara hadir dalam pembenahan terhadap Pengurus Pusat (PP) Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang dianggap menyimpang dari landasan dasar organisasi ini dibentuk.

Komunitas pelaut yang menamakan dirinya sebagai Pelaut KPI ini memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan eksistensi organisasi KPI yang kini dinilai sudah jauh meninggalkan cita-cita luhur organisasi dalam memperjuangkan kepentingan pelaut Indonesia.

Kepengurusan KPI yang kini dipimpin oleh Mathias Tambing dianggap cacat hukum dan lalai memperjuangkan kepentingan pelaut. Kepengurusan saat ini juga dituding telah menyalahgunakan uang organisasi yang merupakan hasil keringat para pelaut anggota KPI.

Sekelompok pelaut yang dipimpin oleh Hasoloan Siregar (Solo), Ricardo Hutabarat, Binsar Effendi, Teddy Syamsuri dan sejumlah tokoh pelaut senior lainnya telah berbagai cara melakukan upaya untuk menyelamatkan organisasi KPI. Mereka gencar menemui pemangku kepentingan terkait di negeri ini mulai dari Kemenko Maritim dan Invesatasi serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan.

Namun usaha tersebut seakan menemui jalan buntu. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk aksi di depan Istana Negara agar mendapat respons dari Presiden Joko Widodod (Jokowi).

Salah satu yang menjadi tuntutan mereka di Istana Negara ialah meminta Presiden untuk mengganti Dirjen Hubla Agus Purnomo karena dianggap absen membenahi KPI dan memperjuangkan kepentingan pelaut.

“Dirjen Hubla, Dirkapel atau Kasubdit Kepelautan terkesan seperti bukan Pembina KPI ex officio yang sejak dulu disematkan di pundaknya. Ini sangat memprihatinkan, seperti sulit ambil suatu kebijakan. Terkesan berat sebelah, bahkan cenderung ada keberpihakan terhadap Pengurus Pusat (PP) KPI yang Presiden KPI-nya nyata-nyata bukan pelaut. Ada apa?” ujar Hasoloan dalam keterangannya, Rabu (16/12).

“Padahal berulangkali Presiden Joko Widodo ingatkan agar pejabat pemerintah harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya, dan tak terkecuali untuk jabatan Dirjen Hubla serta jajaran dibawahnya untuk berkewajiban melayani masyarakat pelaut. Itu perintah dari Presiden Joko Widodo, bukan mengada-ada,” tambahnya.

Merasa jengkel dengan sikap Dirjen Hubla serta jajaran di bawahnya, Penasehat Pelaut KPI atau Pelaut NKRI Binsar Effendi mengecam keras Dirjen Hubla Kemenhub yang diduga menghalang-halangi negara hadir untuk membenahi serikat pekerja profesi pelaut KPI.

‘Ini sama artinya menyepelekan Aspirasi Pelaut KPI pada tangga 8 September 2020 yang menuntut Reformasi Total KPI. Dugaan tersebut bukan tidak berdasar atau kacang-kacang. Sebab pihak komunitas Pelaut KPI sudah beberapa kali melayangkan surat resmi mohon audiensi tapi tidak pernah Dirjen Hubla tanggapi bahkan tak pernah terkonfirmasi sekalipun,” ucap Binsar.

“Dirjen Hubla kan pejabat publik juga, bukan pejabat elitis yang feodalis dan borjuis,” tegas Binsar.

Selain itu, dia menilai bahwa Dirjen Hubla pada realitanya bukan orang yang memiliki kompetensi terkait bidang yang diembannya saat ini.

“Yang jelas-jelas tidak akan amanah dalam posisi jabatannya mengelola pembangunan sektor perhubungan laut. Termasuk akan sangat minim terhadap pembangunan SDM pelaut yang juga bagian yang harus diurusnya,” imbuh dia.

Menurut Binsar, banyak kasus pelaut seperti tragedi penyanderaan pelaut Indonesia oleh teroris Abu Sayaf di Filipina Selatan, pelarungan mayat awak kapal Indonesia ke laut, masih bercokolnya broker calo pelaut yang berkolaborasi di tubuh Ditkapel, masih terdengarnya suap menyuap dan sogok menyogok di urusan perekrutan dan penempatan awak kapal, sampai pada masih beredarnya praktik penerbitan ijazah pelaut palsu.

Sebab itu dirinya meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan Menhub Budi Karya Sumadi agar memecat Dirjen Hubla yang bukan ahlinya dan tidak punya kompetensi memadai itu.

“Melalui komunitas Pelaut KPI, saya selaku penasehat akan memusatkan tuntutan ke arah Dirjen Hubla jika Tuntutan Reformasi Total KPI yang aspirasinya sudah diserahkan kepada Kasubdit Kepelautan Ditkapel pada 8 September 2020 tidak juga ditanggapi oleh Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI ex officio,” jelasnya.

“Dengan memohon kepada Presiden Jokowi agar memecat Dirjen Hubla karena diduga menghalang-halangi negara hadir membenahi KPI. Padahal Menko Marinves Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Panjaitan telah merespons sebagai bentuk negara hadir, ini kan kesannya seperti ada pembangkangan yang diperbuat oleh Dirjen Hubla Agus Purnomo,” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Teddy Syamsuri menceritakan cikal bakal sejarah organisasi profesi pelaut Indonesia mulai terbentuknya organisasi pelaut PPI (Persatuan Pelaut Indonesia).

Saat dibentuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paripurna PPI oleh Direktur AIP Capt. Istopo mengijinkan salah satu gudang di komplek AIP untuk menjadi Kantor Pusat PPI. Bertepatan pada tahun 1970 mulai PPI menyalurkan pelaut Indonesia ke kapal-kapal asing di luar negeri.

“Itu sebabnya Dirjen Hubla Laksda TNI Haryono Nimpuno pada 29 Maret 1975 mengeluarkan SK No. DLR.87/2/27 tentang Pengesahan PPI sebagai organisasi tunggal pelaut Indonesia yang membuat PPI eksis dan punya legitimate kuat. Bulan Juni 1975 PPI pun berhasil menyalurkan pelaut anggotanya ke kapal-kapal asing di luar negeri sebanyak 5.049 awak kapal dalam berbagai jabatan,” terang Teddy.

Lanjut dia, pada 24 November 1975 muncul organisasi SPI (Serikat Pelaut Indonesia) yang menginduk di FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang terbentuk pada 20 Oktober 1973. Namun para tokoh pelaut untuk menghindari adanya polarisasi kepentingan-kepentingan pelaut di luar organisasi, maka oleh Dirjen Hubla disarankan untuk dibuat ikrar bersama antara pengurus PPI dan pengurus SPI yang siap meleburkan diri dalam satu organisasi kesatuan yang integral. Maka pada 27 April 1976 dideklarasikan nama organisasi baru KPI.

“Atas jasa besar Dirjen Hubla maka dalam Munas I KPI pada 28-29 April 1976, nama Dirjen Hubla Laksda TNI Haryono Nimpuno diposisikan sebagai Ketua Dewan Pembina DPP KPI periode 1976-1981. Dan selanjutnya dari situlah untuk selanjutnya setiap jabatan Dirjen Hubla dan jajaran dibawahnya disematkan sebagai Pembina KPI ex officio,” terangnya lagi.

Dalam perkembangannya atas peran besar Dirjen Hubla dan dengan dasar SK No. DLR.87/2/27 yang belum tercabut oleh Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, jabatan Dirjen Hubla diberikan kewenangan penuh untuk menyetujui (approved) dengan tanda tangan dan stempel institusinya Perjanjian Kesepakatan Bersama atau Collevtive Bargaining Agreement (CBA) yang dibuat oleh KPI dan perusahaan angkutan laut atau pemilik atau operator kapal.

Sambung Teddy, hal itu dituangkan dalam Pasal 1 angka 4 Permenhub No. 84 tahun 2013, yang disebut serikat pekerja pelaut sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Permenhub tersebut. Di mana KPI sudah terdaftar di Kemenaker sejak 1975 berdasarkan SK No. 2236/DP/1975 dan pada tahun 1971 sudah masuk dalam organisasi ITF (International Transportworkers Federation) dengan nomor anggota afiliasi 8151.

“Jadi jelas yang dimaksud serikat pekerja pelaut dalam Pasal 1 angka 4 Permenhub No. 84 Tahun 2013 adalah organisasi serikat pekerja profesi pelaut KPI. Dengan demikian semakin jelas dan terang benderang jika Dirjen Hubla di samping sebagai Pembina KPI ex officio juga pengambil keputusan sebagai persetujuannya terhadap CBA yang dibuat antara KPI dan pihak perusahaan. Ini jelas sudah final dan mengikat. Tidak elok jika Dirjen Hubla mengelak apalagi membantahnya,” beber Teddy.

Bagi kepentingan komunitas Pelaut KPI, menurut Teddy terletak pada konten CBA yang terdapat dalam salah satu pasal mengenai kontribusi. Disebutkan perusahaan wajib menyetor kontribusi ke KPI melalui transfer ke satu rekening bank KPI yang disepakati, dengan hitungan menyetor kontribusi dari 4 persen gaji pokok pelaut dikalikan jumlah pelaut yang dipekerjakan sebagai awak kapalnya.

“Itu kewajiban mutlak dan pastinya Dirjen Hubla mengetahui secara pasti sebelum menyetujui CBA tersebut,” ungkapnya.

“Nah dari setoran kontribusi itu, PP KPI punya kantor baru di Pusat Perkantoran Cikini tahun 1985, memiliki poliklinik Baruna Medical Center tahun 1987 dan tanah seluas 50 hektar untuk bangun Kampus Diklat Pelaut KPI Februari 2001 yang mangkrak dan tidak jelas sampai saat ini. Artinya kegunaan setoran kontribusi dari pihak perusahaan dalam program kegiatan sosial seperti kantor, pelayanan kesehatan dan rencana bangun kampus diklat yang mangkrak sudah bisa dilihat hasilnya,” pungkas Teddy. (*)