Preman Pelabuhan sering Manfaatkan Ketidakjelasan Hukum Maritim di Indonesia

0
551
Pengamat maritim Siswanto Rusdi (kiri).

Jakarta (Samudranesia) – Hukum maritim di Indonesia belum memiliki kejelasan. Alhasil hal tersebut berimbas dengan maraknya ulah sejumlah preman pelabuhan dan oknum untuk menahan kapal, barang, kru kapal, atau pemerasan demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh pengamat maritim Siswanto Rusdi. Ia mencontohkan fenomena tersebut dengan kasus penahanan kapal kargo MV Neha oleh sekelompok orang di Batam, Kepulauan Riau.

“Kalau di hukum kemaritiman seharusnya kapal tidak boleh disita begitu saja, tetapi karena Indonesia tidak ada hukumnya, celah ini dimanfaatkan oleh para mafia dan preman pelabuhan,” kata Siswanto dalam keterangannya, Selasa (1/10/).

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) ini lebih lanjut menyatakan perlunya hukum yang jelas demi menekan angka tindak kejahatan di pelabuhan dan laut. Secara praktik seharusnya setiap kapal yang memiliki kontrak pengangkutan harus menyelesaikan pengiriman terlebih dahulu.

“Tetapi karena ada pihak yang bersengketa dan menggunakan preman pelabuhan, kapal kemudian ditahan hingga akhirnya merugikan pemilik kapal. Jadi kelemahan hukum kita dimanfaatkan. Misalnya ada pihak yang bersengketa, kemudian dipidanakan, barang disita. Sementara kita tidak butuh hal itu dalam bisnis pelayaran. Kita selesaikan saja masalah, tetapi bisnis tetap jalan. Nah, hal ini tidak ada,” tegasnya.

Menurut dia jika pendekatannya seperti itu tidak perlu ada penyitaan kapal. Selama itu tidak diperbaiki, ke depan itu akan begitu terus. Sehingga potret dunia kemaritiman kita semakin buruk.

Belajar dari peristiwa tersebut, Siswanto berharap ke depannya ada hukum yang jelas dan pemerintah dapat bertindak tegas untuk memangkas kegiatan premanisme dan mafia di pelabuhan.

Sebelumnya, intimidasi terhadap awak MV Neha milik Bulk Blacksea Inc. berbendera Djibouti (kapal ini sempat bernama MV Seniha-S berbendera Panama) terjadi pada 7 Desember 2017 di Batam.

Padahal kapal tersebut telah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari KSOP Batam. MV Neha yang sebenarnya sudah siap berlayar, tetapi sekitar 100 orang berpakaian preman tiba-tiba menaiki kapal. Mereka menyandera kapal dan mengancam awak kapal dengan menggunakan senjata tajam.

Dalam UU No. 17/2008 Tentang Pelayaran Pasal 222 ayat 1 menyebutkan bahwa syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah tertulis dari pengadilan. Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis pengadilan dapat dilakukan berdasarkan alasan: a) kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau b) kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata. (Tyo)