Coast Guard Indonesia dan Kasus Kapal Tanker Iran Jadi Sorotan

0
1176
Kapal Tanker berbendera Iran yang diamankan Bakamla. Dok Foto: Humas Bakamla

Jakarta (Samudranesia) – Keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang merupakan kelanjutan Bakorkamla sebagai Indonesia Coast Guard terus dipertanyakan. Pasalnya, aturan hukum yang mengatur Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia tidaklah kuat.

Dalam UU No.32/2014 tentang Kelautan, pasal 59 ayat 3 hingga 68, tidak disebutkan Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut. Hal ini berbeda dengan ketentuan tentang Penjaga Laut dan Pantai berdasarkan UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa Penjaga Laut dan Pantai merupakan koordinator keselamatan dan keamanan di laut.

Namun institusi Penjaga Laut dan Pantai yang diamanatkan dalam UU Pelayaran itu juga belum terbentuk hingga kini. Institusi yang ada saat ini baru Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub).

Terkait masalah itu, tokoh Natuna sekaligus pemerhati maritim Capt. Rodhial Huda menilai agar dalam membangun Indonesia Coast Guard harus mengacu pada UU Pelayaran.

“Makanya dalam merekonstruksi kembali, kalau Bakamla ingin menjadi Coast Guard harus mereformasi dirinya sendiri sesuai UU Pelayaran yang mengamanatkan pendirian Coast Guard. Mulai dengan hukum laut internasional karena Coast Guard itu fungsinya bukan security, makannya Bakamla sulit menjadi Coast Guard,” kata Rodhial dalam keterangannya, Minggu (14/2).

Rodhial yang juga Wakil Bupati Natuna terpilih itu menyatakan sama halnya dengan KPLP. Menurutnya, KPLP saat ini sulit menjadi leading sector penegakan hukum di laut karena statusnya yang masih berada di bahwa Dirjen Hubla.   

“KPLP itu sulit utk mengordinir menjadi leading di penegakan hukum karena kesalahan Kementerian Perhubungan sendiri yang meletakan KPLP di bawah Perhubungan Laut sehingga skala direktur saja eselon satunya. Tidak mungkin karena Polairud, Bea Cukai, PSDKP itu setara dirjen,” jelasnya.

Dia menyarankan agar Indonesia belajar dari pembentukan Coast Guard Jepang yang berawal dari Maritime Safety Agency. Baru mnejadi Japan Coast Guard pada tahun 2000. Lanjut Rodhial, karena Jepang memiliki kepentingan yang besar di Asia Tenggara, Negeri Sakura itu juga menginisiasi berdirinya Coast Guard Malaysia yang bernama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

“Karena Indonesia lambat merespons ini makannya jepang menginisiasi pendirian Coast Guard malaysia, APMM tahun 2005 dibentuk. Itu sebenarnya jathnya Indonesia karena Jepang menghibahkan seluruh kapal patroli dan infrastrukturnya karena jumlah armada dia yang terbesar lewat di perairan kita,” jelasnya.

Kasus Kapal Iran

Ditangkapnya kapal tanker Iran MT Horse dan kapal tanker Panama MT Freya di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I oleh Bakamla membawa dampak terhadap nama baik Indonesia di dunia internasional.

Rodhial berpandangan bahwa perusahaan kapal Iran sangat mungkin melakukan penuntutan kasus ini ke Mahkamah Internasional karena dirugikan. Sambung dia, hal itupun diperkuat dengan legal standing Bakamla sebagai Coast Guard yang belum jelas.    

“Iran menggugat bisa Bakamla dan pemerintah Indonesia tentang kasus kapal ini supaya orang Indonesia itu paham apa itu Coast Guard, hukum laut itu apa? Dan apa yang kita bicarakan selama ini itu bisa dipahami dengan mudah,” ungkap Rodhial.

“Digugat ke Mahkamah Internasional karena kan hari ini Coast Guard Indonesia itu tidak jelas tapi yang bisa diakui itu adalah KPLP, kenapa KPLP itu bisa diakui? Karena administration pemerintah Indonesia di IMO itu ada Perhubungan Laut, nah KPLP itu bagian dari Perhubungan Laut,” pungkasnya. (*)