Perpres EBT Tak Kunjung Lahir, Padahal Sudah Banyak yang Menunggu

0
364

Jakarta (samudranesia)-Sudah memasuki tahun 2021 namun pemerintah belum juga mengesahkan Rancangan Peraturan Presiden terkait  Energi Baru Terbarukan (EBT). Padahal dulu Perpres EBT ini ditargetkan selesai pertengahan tahun lalu. Draft rancangan ini sebelumnya disebut sudah berada di tangan Sekretariat Negara (Setneg) dan tinggal menunggu proses pemberian paraf dari beberapa menteri terkait.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE),  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatakan rancangan Perpres EBT saat ini masih dalam proses pemberian paraf dari beberapa menteri terkait di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara.  Ia sendiri belum bisa memastikan kapan Perpres tersebut terbit. “Masih berproses, saya tidak bisa menargetkan secara pasti,” ujar Dadan seperti dikutip dari Katadata.co.id, Selasa, Januari 2021.

Perpres EBT banyak ditunggu oleh calon pengembang EBT dan juga PLN karena di dalamnya memuat kepastian terkait harga jual beli listrik. Penerbitan Perpres EBT ini juga dinilai akan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi pengembangan EBT di Indonesia. Bahkan diharapkan akan mampu  mengakselerasi pengembangan EBT sehingga target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dapat tercapai.

Dalam rancangan Perpres tersebut dibahas mengani skema harga listrik dari EBT telah diatur jauh lebih menarik dari regulasi-regulasi sebelumnya. Salah satunya adalah mekanisme harga feed in tariff sampai 5 MW yang memudahkan pelaku bisnis untuk bisa berinvestasi. Dengan feed in tariff, harga sudah ditetapkan dan tidak ada negosiasi lagi.

Tak hanya itu, dalam Perpres EBT, pemerintah juga telah menyediakan insentif tambahan berupa kompensasi untuk menutup selisih jika ada perbedaan harga yang diatur dalam perpres dengan biaya pokok penyediaan listrik PT PLN (Persero).

Ada juga pembahasan tentang opsi harga patokan tertinggi untuk kapasitas listrik besar di atas 5 persen hingga harga kesepakatan tenaga listrik berasal dari pembangkit yang menjadi peaker atau pembangkit bersumber bahan bakar nabati (BBN) dan yang belum didefinisikan potensi dan harganya. “Misal, ada pembangkit di laut, belum tahu harganya berapa. Itu business-to-business saja,” kata Dadan.

Perlu diketahui, pembahasana mengenai draft Perpres ini sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM sejak satu tahun lalu, tepatnya pada Desember 2019.  Namun, karena masalah pandemi Covid-19 pembahsan lebih lanjut tertunda. Pada Desember 2020, draft Perpres dinyatakan selesai pembahasan dan selesai sinkronisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma,  berharap dengan terbitnya Perpres ini akan menjadi daya tarik investasi. Beleid ini, menurutnya, dibutuhkan oleh investor yang selama ini menemui kendala dari aturan sebelumnya dalam mengembangkan energi terbarukan. Yaitu Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 yang menurut mereka kurang menarik.

Potensi besar EBT di Indonesia

Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar, mencapai 417,80 gigawatt (GW). Namun, pemanfaatannya baru mencapai 2,50 persen atau 10,40 GW.  Data Kementerian ESDM menyebut potensi terbesar yang bisa dikembangkan adalah energi matahari atau solar energy yang potensinya mencapai 207,80 GW dan pemanfaatannya baru mencapai 0,15 GW. 

Kemudian pemanfaatan energi air baru mencapai 6,08 GW dari potensi 75 GW, energi angin 0,15 GW dari potensi 60,60 GW, bioenergi 1,89 GW dari potensi 32,60 GW, panas bumi 2,13 GW dari potensi 23,90 GW.  Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi laut sebesar 17,90 GW, tetapi hingga saat ini belum dimanfaatkan sama sekali.

Sampai dengan semester I/2020, porsi EBT dalam bauran energi nasional tercatat baru mencapai 10,90 persen.