Perlindungan Awak Kapal Perikanan Perlu Rencana Aksi Nasional

0
255
Ilustrasi: Awak kapal perikanan perlu mendapat perlindungan dari pemerintah.

Jakarta (Samudranesia) – Walaupun menyerap hampir 2 juta pekerja, profesi awak kapal perikanan belum mendapat perlindungan yang maksimal dari negara. Padahal awak kapal perikanan merupakan aset dalam sistem produksi dan memiliki kontribusi yang besar dalam pemenuhah gizi dan kesehatan masyarakat.

Ironisnya hanya sekitar 30 persen dari total awak kapal perikanan yang memiliki kontrak kerja. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyusun dan mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) perlindungan awak kapal perikanan. RAN tersebut diharapkan dapat memuat upaya dan program untuk harmonisasi regulasi, pengawasan bersama dan edukasi  dan penyadaran masyarakat.

Demikian benang merah diskusi daring yang dilaksanakan oleh Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan topik “Mendorong lahirnya RAN Perlindungan Awak Kapal Perikanan” pada Senin, (3/5/2021).

Diskusi tersebut menghadirkan pembicara Ketua Umum ISKINDO, M. Zulficar Mochtar, Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ISKINDO Provinsi Jawa Tengah, Riyono dan Pengelola Fishers Center Bitung, Laode Hardiani. 

Ketua Umum ISKINDO, M. Zulficar Mochtar mengatakan bahwa mengingat urusan awak kapal perikanan saat ini terfragmentasi dan tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga menyebabkan upaya perlindungan yang dilakukan menjaid tidak maksimal.

“Perlu ada rencana aksi nasional yang mengingat strategi, program, kegiatan dan pendanaan dalam satu frame bersama agar isu ini dapat ditangani dengan lebih baik” kata Zulficar.

Seperti diketahui berbagai kementerian saat ini memiliki mandate dalam penanganan awak kapal perikanan. Kementerian dan Lembaga tersebut antara lain, KKP, Kementerian Perhubungan, Kemnetreian Tenaga Kerja, BP2MI dan Kementerian Luar Negeri.

Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono mengatakan selama ini keberadaan awak kapal perikana tidak di recognize oleh pemerintah, padahal mereka adalah kelompok rentan yang patutu dibela.

“Sistem pengupahan yang ada saat ini sangat tidak adil karena sistem bagi hasil yang berlaku bukan sharing profit tapi share risk,” kata Nono.

Kendati telah ditetapkan upah mereka setara atau di atas dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tapi kenyataannya yang diterima oleh mereka jauh dari ketentutan tersebut.

“Masih ditemukan upah harian Rp 30.000/hari,” jelasnya.

Field Manager Destructive Fishing Watch Indonesia untuk SSP dan juga pengelola Fisher’s Center Bitung, Laode Hardiani mengatakan bahwa pihaknya telah menginisiasi sistim deteksi dini dan pencegahan agar awak kapal perikana tidak terjebak pada praktik kerja paksa.

“Kami bekerjasama dengan Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara telah mendorong adanya dialog dengan perusahan dan pemilik kapal yang ada di kota Bitung untuk membicarakan masalah yang muncul,” ucap Diani biasa disapa.

Pihaknya juga telah mendorong pemerintah kelurahan untuk mengeluarkan Surat Edaran Lurah tentang sistim perlindungan awak kapal perikanan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ISKINDO Provinsi Jawa Tengah dan juga anggota DPRD Jawa Tengah, Riyono mengatakan bahwa upaya penguatan organisasi dan serikat awak kapal perikanan perlu dilakukan.

“Aturan dan regulasi sudah terlalu banyak tapi implementasinya lemah, sehingga pada tingkat akar rumput perlu dibangun kesadaran kolektif bagi awak kapal perikanan untuk berjuang bersama dalam satu wadah organisasi serikat pekerja,” tandas Riyono. (*)