Perizinan Masih Menjadi Momok Industri Udang Nasional

0
461

Jakarta (Samudranesia) – Forum  Undang Indonesia (FUI) mencatat nilai ekspor udang  Indonesia tahun 2019 sebesar 1.7 Milyar USD. Meski masih dilanda pandemi, namun Ketua FUI Budhi Wibowo masih optimis bisa meningkatkan target tersebut hingga 2,5 kali lipat menjadi 4.25 M USD di akhir  tahun 2024. 

“Ada 2 hal yang perlu dilakukan secara bersama yaitu  meningkatkan  Value udang  yang diekspor  dengan memperbanyak produk value added terutama  produk ready to cooked atau ready to eat dan meningkatkan volume produksi udang nasional,” jelas Budhi dalam diskusi virtual, Minggu (10/1/2021).    

Dia menambahkan untuk mencapai target tersebut diperlukan  pertumbuhan volume dan nilai ekspor udang masing-masing sekitar 14 persen dan 20 persen per tahun. Sementara itu, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk ekspor udang Indonesia tahun 2020 menggembirakan.  Walaupun pasar food service (restaurant, café dan catering) mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi Covid19,  namun eksportir udang di Indonesia mampu melakukan switching ke pasar retail LN  sehingga nilai ekspor udang olahan Indonesia telah naik sekitar 35 persen di tahun 2020 .  

“Saat ini Indonesia telah menjadi peringkat pertama eksportir  produk breaded shrimp ke pasar Amerika Serikat, setelah ekspornya meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020.  Hal tersebut merupakan peningkatan yang luar biasa mengingat pada tahun 2019 Indonesia masih berada pada peringkat ke 4 eksportir breaded shrimp ke Amerika Serikat,” urai Budhi.

Menurutnya, FUI telah melakukan penelahaan yang mendalam terhadap interaksi berbagai permasalahan utama perudangan di Indonesia dan telah menghasilkan 6 rekomendasi yang rencananya dalam waktu dekat ini akan disampaikan kepada Kemenkomarves, KKP dan berbagai institusi terkait lainnya.   

Hal itu disampaikan Coco Kokarkin, Sekjen FUI. Rekomendasi  pertama dari FUI kepada pemerintah yang sangat mendesak adalah  perlunya  penyederhanaan praktek perijinan baik di tingkat pusat maupun daerah  serta adanya kesamaan  peraturan daerah.  Selain itu  mengingat masih banyaknya keluhan perijinan hingga  saat ini, Kemenkomarves dan KKP diharapkan mempunyai Desk perijinan/hotline yang siap menerima pengaduan/klarifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan perijinan tambak udang  dan mengkoordinasikan  penyelesaian berbagai permasalahan perijinan dengan institusi terkait baik dipusat maupun daerah.     

“Kalau masalah perijinan ini bisa diatasi  tentunya akan  menambah semangat para pembudidaya udang untuk bekerja, terlebih apabila ditunjang dengan keterbukaan pemda serta  berbagai insentif fiskal, investasi baru akan tumbuh dimana-mana tanpa pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang besar.   Selain tentang perijinan 5 rekomendasi FUI lainnya berkaitan dengan teknik budidaya udang, sertifikasi  dan pengembangan pasar ekspor udang,” beber Coco.

Untuk peningkatan produksi udang  FUI merekomendasikan  agar Pemerintah lebih memprioritaskan  program revitalisasi tambak  tambak tradisional

 Langkah tersebut dilakukan melalui  upaya peningkatan produktivitas tambak dan peningkatan teknologi  tradisional  menjadi semi intensif dengan memanfaatkan   teknologi tepat guna.  Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah bekerja sama dengan kelompok pembudidaya perlu membuat pilot project peningkatan produktivitas tambak tradisional.  Pemerintah juga perlu  bekerjasama dengan pihak swasta  untuk membangun pilot project transformasi tambak tradisional menjadi tambak semi intensif yang ramah lingkungan dan  membangun kawasan-kawasan tambak dengan memanfaatkan lahan – lahan pemerintah dan BUMN.

Berdasarkan data  yang ada  dan pengamatan lapangan, FUI memperkirakan saat ini beroperasi sekitar 6000 Ha tambak intensif, 10000 Ha tambak semi intensif dan 300000 Ha tambak tradisional.  Selain dari  tumbuhnya tambak intensif baru, diharapkan terjadi revitalisasi sekitar 5 persen tambak tradisional menjadi semi intensif dan  adanya peningkatan produktivitas tambak tradisional  maka   target pertumbuhan produksi udang pada tahun 2024 diperkirakan bisa tercapai. 

Revitalisasi tambak tersebut sangat membutuhkan komitmen pemerintah pusat dan daerah berupa pembangunan infrastruktur terutama  saluran irigasi tambak dan supplai listrik serta jalan produksi untuk menjaga kualitas udang.  Program  revitalisasi tambak-tambak tradisional  tersebut  akan mensejahterakan banyak rakyat kecil dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. 

FUI  sangat optimis program peningkatan nilai ekspor udang 2.5 kali lipat bisa terwujud melalui sinergi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan industri udang Indonesia baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan akademisi.  Forum Udang Indonesia (FUI)  adalah organisasi yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan industri udang dari hulu ke hilir.