Perda RZWP3K Banten Dianggap Tak Memihak Masyarakat Pesisir

0
670
Ilustrasi Foto: Masyarakat pesisir Banten dinilai akan terkena dampak pengesahan Perda RZWP3K Banten. Dok: Net

Serang (Samudranesia) – Provinsi Banten telah mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau Perda RZWP3K pada tanggal 7 Januari 2021. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengecam penyusunan dan pengesahan Perda yang menurut mereka dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten.

Menurut LSM, transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan Perda pesisir sangat penting karena masyarakatlah yang akan terdampak, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Banten.

Terkait itu, Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Banten telah melayangkan kritik terhadap proses penyusunan Rancangan perda hingga menjadi Perda RZWP3K Banten. Menuruit LSM tersebut kritik ini dilayangkan karena proses penyusunannya yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan penyusunan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

AMUK Bahari sebenarnya telah melayangkan kritik sejak tanggal 27 Juli 2020. “Hingga sampai saat ini, Pemerintah Daerah Banten bahkan tidak membuka pada publik dokumen Perda RZWP3K yang telah disahkan untuk dapat dilihat dan dikritisi oleh Publik Banten, khususnya masyarakat yang akan terdampak,” ujar Mad Haer Effendi dari Pena Masyarakat Banten yang tergabung dalam AMUK Bahari Banten kepada Samudranesia, Minggu (17/1). 

Mengacu terhadap dokumen lama sewaktu masih dalam proses pembahasan Raperda RZWP3K Banten yang disusun pada tahun 2020, disebutkan sejumlah alokasi peruntukkan ruang di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Sambung Mad Haer, alokasi peruntukkan ruang tersebut terdiri dari proyek pariwisata, pelabuhan, pertambangan, industri, energi, konservasi, pipa bawah laut, dan kawasan strategis nasional. Dilihat dari alokasi peruntukkan ruang, pemukinan nelayan di Provinsi Banten tak memiliki tempat dalam draft Raperda lama yang dikeluarkan tahun 2020.

“Dengan demikian, pada dasarnya ranperda tersebut tidak berpihak terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional,” tegasnya.

Lanjut dia, substansi Raperda RZWP3K Provinsi Banten menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten tidak memberikan dan tidak mengakui alokasi ruang untuk permukiman nelayan. Padahal, provinsi ini memiliki rumah tangga nelayan tradisional sebanyak 9.235, yang terdiri dari 8.676 keluarga nelayan tangkap dan 559 keluarga nelayan budidaya.

“Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan sekaligus bentuk perampasan ruang yang akan dilegalkan melalui Perda yang telah disahkan,” tegasnya lagi.

Selain itu, arah pembangunan laut di Provinsi Banten akan berorientasi pada pembangunan infrastruktur melalui KSN (Kawasan Strategis Nasional) sekaligus pembangunan ekstraktif-ekspolitatif melalui proyek pertambangan.

“Belum lagi alokasi ruang untuk proyek reklamasi yang berada di 54 kawasan pesisir Banten. Proyek-proyek ini dipastikan akan menggusur ruang hidup masyarakat pesisir,” bebernya.

Faktanya, praktik-praktik penggusuran ruang hidup masyarakat pesisir oleh proyek-proyek industri ekstraktif kian marak terjadi di Provinsi Banten. Mulai dari kriminalisasi tiga masyarakat di Pulau Sangiang. Masyarakat yang telah hidup beberapa generasi di pulau tersebut kini terancam kelangsungan keberadaannya akibat konflik ruang dengan PT Pondok Kalimaya Putih (PT PKP).

Sama halnya dengan masyarakat pesisir Dadap yang dilaporkan ke polisi karena menolak reklamasi; Nelayan tradisional di Ujung Kulon harus sembunyi-sembunyi melaut karena pelarangan oleh pihak Taman Nasional Ujung Kulon; Nelayan Cikubang, Bojonegara, yang sampai saat ini tidak memiliki ruang bersandar kapal yang layak karena dihimpit oleh Kawasan industri yang berjajar di sekitar pesisir Desa Agrawana; Belum lagi masyarakat pesisir Bayah yang terganggu karena adanya penambangan pasir laut yang akan merusak biota dan juga mendangkalkan wilayah pesisir laut Bayah.

Masih kata Mad Haer, setidaknya tercatat ada 24 kasus perampasan ruang hidup nelayan dan perusakan lingkungan pesisir yang terjadi selama 2017-2020, baik itu pencemaran limbah industri, penggusuran, kecelakaan laut, kriminalisasi, yang diyakini akan makin banyak terjadi setelah disahkannya Perda RZWP3K Banten.

“Bahkan evaluasi dari berbagai Perda RZWP3K yang telah disahkan di 27 provinsi lainnya, masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil dan tradisional,” ucap dia. 

Oleh karena itu, AMUK Bahari Banten menyatakan tegas menolak Perda RZWP3K Banten yang baru saja disahkan karena jauh dari semangat perlindungan dan keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; tidak ada pelibatan masyarakat nelayan yang sejatinya adalah pemangku kepentingan utama dalam menentukan nasib Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Alih-alih melindungi kepentingan nelayan, Perda ini hanya disusun untuk melayani kepentingan investasi reklamasi, tambang, pariwisata dan industri ekstraktif-eksploitatif lain yang semakin menggerus kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Mad Haer dengan lugas.

“Untuk itu Perda RZWP3K Banten harus segera dibatalkan serta dilakukan evaluasi menyeluruh atas produk kebijakan yang melegitimasi perampasan dan pengerusakan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Banten,” tandasnya. (*)