Pengerukan Pasir Laut di Bayah Berpotensi Rugikan Nelayan

0
726
Pengerukan pasir di Bayah, Lebak, Banten. Dok Foto: Pusinformar

Banten (Samudranesia) – Pengerukan pasir laut di perairan Bayah, Kabupaten Lebak hari ini menjadi perhatian khusus banyak pihak. Pasalnya, pengerukan itu menunjukkan lemahnya perhatian Pemerintah Provinsi Banten dan juga Pemerintah Kabupaten Lebak atas pengawasan aktivitas pertambangan.

Kegiatan nelayan yang ada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Cihara, Panggarangan, dan Bayah, terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT Graha Makmur Coalindo (GMC).

Menurut aktivis PENA, Mad Haer Effendi, dalam pemberitaan salah satu media, Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak malah saling menyalahkan.

“Seharusnya, ada tindakan tegas untuk melakukan pemberhentian aktivitas PT GMC, agar wilayah tangkap nelayan bebas dari gangguan aktivitas pertambangan tersebut,” kata Mad Haer kepada Samudranesia, Kamis (3/12).

Sambung dia, berdasarkan UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, menyatakan bahwa negara diberikan mandat untuk melindungi dan memberdayakan para aktor yang terlibat dalam rantai produksi perikanan tanpa terkecuali.

“Aktivitas penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan adalah perampasan ruang hidup nelayan, karena penambangan yang dilakukan di perairan laut memiliki daya rusak tinggi, mengakibatkan air laut menjadi keruh serta rusaknya ekositem laut. Bukan hanya merusak laut secara fisik saja, tetapi juga berimbas bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” bebernya.

Oleh karena itu dia menekankan agar segala kebijakan ataupun perizinan yang telah dikeluarkan atau belum dikeluarkan Pemerintah harus mengacu pada Putusan MK No. 3 tahun 2010 yang menyatakan bahwa nelayan dan perempuan nelayan sebagai masyarakat bahari Indonesia memiliki hak konstitusional.

“Belum lagi gempa yang sering terjadi di Laut Selatan yang sewaktu-waktu dapat mendatangkan bencana lebih besar. Hadirnya penambangan pasir laut menambah risiko bahaya yang bisa dialami masyarakat pesisir Bayah dan sekitarnya,” tegasnya.

Dia juga mengimbau agar pemerintah jangan hanya menghitung berapa banyak Pendapatan Daerah/Negara yang bisa diterima, tapi pemerintah tidak pernah melihat dampak yang akan terjadi kemudian hari.

“Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan, jika terjadi bencana yang lebih besar yang diakibatkan aktivitas penambangan pasir emas di wilayah perarian Lebak, Provinsi Banten,” ungkapnya.

“Pemerintah harus bertanggung jawab karena telah mengizinkan kapal pengeruk pasir emas beroprasi di wilayah Pesisir Banten. Agar tidak terjadi bencana yang lebih besar, lebih baik dihentikan segera aktivitas pertambangan tersebut,” pungkas Mad Haer. (*)