Pengelolaan Benih Lobster harus Untungkan Negara dan Nelayan

0
977

Jakarta (Samudranesia) – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan membawa harapan besar bagi daerah penghasil lobster untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya.

Terkait hal itu. Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa berharap, para nelayan lobster atau penangkap benih bening lobster yang notabene merupakan nelayan kecil.

“Secara umum penangkapan benih dilakukan oleh nelayan kecil sehingga pemerintah membutuhkan usaha dan sosialisasi yang tinggi agar penangkapan benih tidak melebihi kuota yang ditetapkan. Nelayan kecil menurut peraturan perundangan tidak dapat dikenakan pungutan pajak perikanan atau Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP),” ungkap Rusdianto dalam keterangannya, Senin (15/6).

Penentuan PNBP sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Khusus ini merupakan PNBP Pelayanan dasar yaitu pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di bidang pelayanan kesehatan dan keamanan hasil perikanan dengan penetapan tarif yang digunakan adalah tarif spesifik yaitu tarif yang ditetapkan dengan nominal uang.

Selain itu, Kementerian Keuangan menetapkan PNBP Khusus Terhadap Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dari Wilayah NKRI dengan kewajiban membayar PNBP Khusus di luar ketentuan dan kewajiban PNBP sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan penetapan nilai PNBP Khusus tersebut, Rusdianto menjelaskan melalui penetapan tarif spesifik sesuai dengan kisaran kenaikan harga benih bening lobster pada harga dasar terendah yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat nelayan penangkap dengan tetap memperhatikan keuntungan yang didapat dari ekportir benih bening lobster.

Ia melanjutkan bahwa pengelolaan PNBP Khusus tersebut di bawah tanggung jawab dan koordinasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP), Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Sementara biaya penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk benih bening lobster ini tidak terbatas pada saat pemberian ijin untuk ekspor saja. Untuk mengendalikan tata niaga benih bening lobster, pemerintah mengeluarkan biaya sejak penelitian, riset sumber daya yang terus menerus, serta menentukan kuota benih bening lobster,” bebernya.

Dalam memberikan jaminan mutu kesehatan dan kualitas benih bening lobster kepada para pembeli di luar negeri serangkaian proses karantina membutuhkan biaya untuk memastikan dan memberikan serifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

“Biaya-biaya yang timbul dari proses administrasi, penggunaan sistem aplikasi berbasis on-line, bahan laboratorium, serta tenaga penguji yang ahli juga menjadi bagian tidak terpisahkan dan dapat dibebankan kepada eksportir,” tutur Rusdianto.

Berdasarkan Permen KP No12/2020 tersebut, untuk harga benih bening lobster; deskripsi nilai jual atau harga ekspor benih bening lobster pasir pada tahun 2019 di pasar gelap adalah sekitar Rp 50-65 ribu dan tahun pada tahun 2020 sekitar Rp 55 ribu.

Lanjut dia, untuk nilai jual ekspor benih bening lobster mutiara pada tahun 2019 di pasar gelap adalah sekitar Rp. 130-160 ribu dan tahun pada tahun 2020 sekitar Rp 145 ribu. Sedangkan harga beli dari nelayan hanya berkisar rata rata sekitar Rp 5- 8 ribu untuk benih bening lobster pasir dan Rp 15– 20 ribu untuk benih bening lobster mutiara.

“Dari sini akan ditentukan harga secara resmi terhadap pola dan sistem tata niaga benih benih lobster,” imbuhnya.

Selanjutnya kewajiban pengekspor benih bening lobster untuk membayar PNPB ditetapkan tarif spesifik pelayanan Kekarantinaan Ikan atas ekspor Benih Bening Lobster dengan selisih harga, yakni Jenis Benih Bening Lobster (BBL) Pasir dengan rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.000/Ekor dengan jumlah ekspor 1-10.000 ekor.

Sedangkan untuk jenis BBL Mutiara dengan rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.500/Ekor dengan jumlah ekspor 1- 10.000 ekor.

Budidaya Lobster

Dalam rangka pemanfaatan benih bening lobster untuk budidaya dan ekspor pengaturan penangkapan sangat dibutuhkan kuota penangkapan, pemakaian alat tangkap yang baik dan sesuai; waktu penangkapan, sistem buka tutup, penentuan calon pembudidaya, penentuan dan pembatasan calon eksportir, kewajiban eksportir, restocking, kelayakan sosial dan ekonomi pengembangan usaha budidaya lobster yang harus diatur agar tidak terjadi kelangkaan atas komoditas ini, mengingat tingkat mortalitasnya yang tinggi.

Rusdianto menegaskan bahwa penerapan PNBP khusus bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di Indonesia.

“Sedangkan kewajiban investor, pengusaha, kelompok dan siapapun pengekspor untuk melakukan kegiatan budidaya, berkewajiban melakukan budidaya lobster melalui alih teknologi kepada para pembudidaya lobster di Indonesia,” terangnya.

“Tentu saya berharap volume ekspor benih lobster ke depannya dapat menambah performa peningkatan devisa negara dan memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” tegas dia.

Apalagi, sambung dia, setiap orang yang melaksanakan ekspor Benih Bening Lobster (Puerulus) dikenakan kewajiban membayar PNBP per satuan ekor Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara.

Kemudian penentuan pengeluaran benih bening lobster untuk kepentingan ekspor wajib menunjukkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah setempat.

“Tentu sebelum eksportir baik perusahaan swasta asing maupun domestik lakukan ekspor benih bening lobster, mereka harus terlebih dahulu membayar di awal PNBP per satuan ekor Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” tegasnya lagi.

Menurut hitungan ekonominya, usaha ini bisa mencapai triliunan rupiah dengan rincian 1 ekor benih nilai PNBP-nya: Rp 1000 jika dikalikan 100 juta kuota benih per 1 korporasi (perusahaan ekspor) jumlahnya Rp 100 miliar pertahun.

“Kalau misal ada 200 perusahaan, berarti dihasilkan Rp 2 triliun. Walaupun begitu prinsip yang paling penting dalam pemanfaatan benih lobster ini adalah menyeimbangkan agar nelayan pengambil benih lobster dan nelayan penangkap lobster dewasa dapat hidup berdampingan, tidak kehilangan mata pencahariannya,” pungkas Rusdianto. (Tyo)