Fraksi PKS Anggap New Normal Sebagai Bentuk Ketidakmampuan Negara

0
537

Jakarta (Samudranesia) – Pemerintah baru-baru ini meluncurkan tagline New Normal di tengah perjuangan melawan pandemi Covid-19. Menurut beberapa kalangan, tagline ini hadir di tengah ketidakmampuan negara mengatasi pandemi Covid-19.

Salah satunya anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat. Ia menilai tagline ini makin membingungkan rakyat. Jumlah kasus dan korban jiwa bertambah, namun Presiden Jokowi mengumumkan telah ‘berdamai’ dengan Corona.

“Apa yang dimaksud New Normal? Kenapa memakai istilah yang membingungkan masyarakat? Harus jelas regulasinya karena New Normal melingkupi semua aspek tentunya tidak bisa merujuk ke PP PSBB, seharusnya dibuat regulasi yang jelas dan detail,” ucap Syahrul kepada Samudranesia, Kamis (28/5).

Menurut anggota DPR Fraksi PKS ini, kelonggaran dengan New Normal tidak berbanding lurus dengan kurva penanganan Covid-19 yang belum landai. Dalam perspektifnya semua ini hanya akan menjadi aksi bunuh diri masyarakat yang beraktivitas di luar rumah.

“Lagi-lagi tanggung jawab penuhnya ada di pemerintah yang akan dicap sebagai pelanggar HAM Berat setelah terjadi kemungkinan kematian masal di gelombang kedua Covid 19. Seperti Flu Spanyol tempo dulu,” jelasnya.

Masih kata Syahrul, penetapan New Normal bukanlah lahirnya Tatanan Baru, namun hanya bersifat “quasi” atau sementara sampai vaksin benar-benar ditemukan dan di saat itulah presiden baru bisa menyatakan kita bisa berdamai dengan Covid-19 seperti flu lainnya yang sudah ada vaksinnya.

“Tapi hari ini belum ditemukan kesepakatan dengan Covid dalam bentuk Vaksin. Sehingga selama itu belum ditemukan maka negara wajib hadir melindungi warga agar terhindar dari penularan. Penetapan New Normal hari ini menandakan ketidakberdayaan negara. Negara telah gagal dan pasrah dalam menanggulangi Covid 19 sehingga tidak ada terobosan seperti negara lain,” bebernya.

Ia mencontohkan negara-negara lain seperti Turki, Taiwan, New Zealand dan Korea Selatan bahkan tetangga kita Malaysia sangat penuh terobosan dalam menghadapi Covid-19.

‘Kenapa pemerintahan Jokowi ini terlalu lemah dan tergopoh-gopoh. Lemah dan mudahnya mengikuti keinginan para bussinessman yang lesu usahanya sementara pedagang kecil diabaikan dan dikorbankan dalam tagline New Normal,” tegasnya.

Tak hanya itu, Syahrul juga dengan tegas mempertanyakan lawatan perdana Jokowi ke sebuah mall di Bekasi. Menurutnya ini sebagai bentuk tundunknya Jokowi kepada pebisnis.

“Lalu bagaimana dengan masjid? Kenapa tidak membuka masjid dalam New Normal? Mana kerumunan yang lebih banyak, Mal atau mesjid? Ada disparitas yang tinggi dalam kebijakan pemerintah Jokowi periode kali ini.walaupun di periode pertama sudah terlihat juga,” tegasnya lagi. (Tyo)