Bendera Separatis Selalu Berkibar di Bulan Desember

0
593
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati di Seskoal.

Jakarta (Samduranesia) – Acap kali memasuki bulan Desember, pemerintah Indonesia selalu disibukan dengan fenomena pengibaran bendera separatis. Organisasi Papua Merdeka (OPM) memperingati hari jadinya pada 1 Desember, sementara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperingati hari jadinya pada 4 Desember.

Para pengikut dan simpatisan mereka selalu memperingatinya dengan pengibaran bendera sekaligus ajakan kepada masyarakat di daerahnya untuk mendukung gerakan mereka. Bahkan pengibaran bendera itu juga dilakukan di luar negeri.

Alhasil, fenomena ini merupakan ancaman besar buat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI yang ber-Pancasila dan ber-Bhineka Tunggal Ika. Kedaulatan dan harga diri negara pun dipertaruhkan dalam insiden ini.

Menurut pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati, pengibaran bendera organisasi-organisasi separatis itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah termasuk meminta pertanggungjawaban dari negara-negara tetangga yang terkesan melindungi aksi mereka.   

“Pengibaran bendera OPM di Australia harus diselesaikan sesuai hukum internasional. Meskipun terjadi di lingkungan Konjen tetapi pemerintah Australia harus menjamin kedaulatan Indonesia. Pemerintah Australia harus menunjukkan sikap politiknya membantu mengusut tuntas dan menangkap pelakunya,” kata Nuning biasa disapa dalam keterangannya, Sabtu (5/12).

Sambung dia, Pemerintah Australia harus menunjukkan komitmennya menghormati kedaulatan Indonesia dan keutuhan wilayah NKRI seperti yang selama ini sering dinyatakan.

“Menlu Retno bisa saja memanggil Dubes Australia untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Australia. Kita semua berharap pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik Australia-Indonesia daripada membela kelompok separatisme,” jelasnya.

Mantan Anggota Komisi I DPR itu menyebut kasus yang terjadi di Australia terkait erat dengan gerakan Benny Wenda di Inggris. Gerakan Benny Wenda di sana juga kerap meminta dukungan dari pemerintah setempat.

“Bisa juga kejadian di Australia merupakan rangkaian peristiwa di Inggris yang memberikan kesempatan Benny Wenda sebagai Pengkhianat Bangsa Indonesia. Pemerintah Inggris juga seharusnya tidak melupakan pengalamannya menghadapi separatisme Irlandia Utara,” tutur Nuning.

“Pemerintah Australia dan Inggris sebagai anggota PBB seharusnya terikat dengan ketentuan di dalam Piagam PBB untuk menghormati integritas dan kedaulatan Indonesia,” tegasnya.

Nuning juga menyoroti adanya pengibaran bendera GAM yang juga harus ditindak tegas karena melanggar Perjanjian Helsinki.

“Pemda Aceh harus bertanggung jawab dan menunjukkan kepatuhannya terhadap Perjanjian Helsinki. Di lain pihak, pemerintah pusat memang harus betul-betul memenuhi semua ketentuan di dalam perjanjian Helsinki, seperti kesempatan untuk mengelola pelabuhan laut dan bandara di provinsi Aceh,” imbuhnya.

Masih kata Nuning, PT. Pelindo I dan PT. Angkasa Pura tentunya dapat menyusun mekanisme baru untuk memberi kesempatan Pemda Aceh mengelola pelabuhan dan bandara.

Dengan demikian, semua pihak dapat kembali saling hormat-menghormati dan menjaga stabilitas keamanan.

“Kita semua harus mengutamakan kepentingan rakyat dan jangan sampai terperosok ke dalam konflik pada tataran elite. Sudah cukup penderitaan rakyat Aceh dan kini saatnya betul-betul memajukan kesejahteraan rakyat Aceh demi NKRI,” pungkasnya. (*)