Pemerintah harus Serius Berantas Penyelundupan Benih Lobster

0
170
Sejumlah petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya menunjukkan benih lobster yang hendak diselundupkan dari Cilacap ke Surabaya di kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya jalan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (18/4). Dalam hasil penyelidikan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti 2 box stereofom benih lobster sebanyak 30.000 ekor dalam keadaan hidup yang diangkut bis Rosalia Indah di Bungurasih. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/ama/16

Jakarta (Samudranesia) – Selama bulan Januari 2021 terdapat 3 kali upaya ekspor benih lobster ilegal yang berhasil digagalkan oleh aparat penegak hukum. Dari 3 kali percobaan tersebut, berhasil diselamatkan benih lobster sebanyak 551.963 ekor dan senilai Rp 56 miliar. 

Tingginya penyelundupan benih lobster selama bulan Januari disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya meningkatnya permintaan benih pasca Natal dan Tahun Baru, serta pelarangan sementara ekspor melalui jalur legal.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan ekspor benih illegal selama Januari 2021 yang berhasil digagalkan merupakan angka yang sangat tinggi.

“Kita patut prihatin sebab baru satu bulan berjalan, ekspor benih lobster ilegal sudah mencapai 551.963 ekor. Sangat tinggi dibanding sepanjang tahun 2020 lalu sebanyak 896.238 ekor,” kata Abdi kepada Samudranesia, Kamis (28/1).

Benih yang digagalkan ini ditenggarai merupakan sebagian kecil yang berhasil lolos dari pengawasan aparat keamanan.

“Jalur ilegal juga lebih murah, mendatangkan keuntungan besar dari pada jalur legal, walaupun dengan resiko besar ketangkap aparat,” ungkapnya.

Dia menyampaikan bahwa ketiga lokasi penangkapan tersebut merupakan wilayah yang selama ini menjadi lokasi penyelundupan yaitu Sukabumi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

“Ini wilayah tradisional penyundupan lobster, mestinya KKP dan aparat terkait sudah bisa mengantisipasi dengan meningkatkan pengawasan,” imbuh dia .

Untuk mengatasi ekspor benih lobster ilegal perlu dibentuk Satgas Khusus dengan melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat.

“Modus penyelundupan benih dilakukan dengan penyamaran sehingga perlu dibuat sistem deteksi dini oleh masyarakat dan penyediaan platfom pengaduan online yang bisa segera direspons oleh aparat berwenang,” imbuh Abdi lagi.

Sementara itu peneliti DFW Indonesia Asrul Setyadi mengatakan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menghentikan sementara ekspor benih lobster perlu disertai limit waktu.

“Mesti ada limit waktu sampai kapan pengehetian sementara tersebut dan dalam proses penghentian, tindakan apa yang akan dilakukan oleh KKP,” kata Asrul.

Asrul menilai ekspor benih lobster selama ini tidak memberikan keuntungan signifkan bagi negara sehingga evaluasi yang dilakukan oleh KKP harus dilakukan pada semua aspek.

“PNBP dari ekspor 42 juta benih lobster pada tahun 2020 hanya Rp 10,5 juta. Ini terjadi karena aturan PNBP belum final, tapi ekspor sudah dilakukan,” jelasnya.

Asrul menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan agar berhati-hati dan mewaspadai para pihak yang tetap mengupayakan agar kebijakan ekspor benih lobster tetap ada.

“Komitmen Trenggono untuk kembangkan budidaya lobster dalam negeri, kami khawatir akan berhadapan dengan mafia yang akan terus bekerja dengan berbagai cara dan wajah,” pungkasnya. (*)