Nelayan Lobster Pulau Bungin Ditangkap Pokmaswas, Konflik Pesisir Bisa Meluas

0
264
Ketua ANLI Rusdianto Samawa berdialog dengan nelayan lobster Sumbawa Barat.

Sumbawa (Samudranesia) – Baru baru ini, 3 orang nelayan lobster di Pulau Bungin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditangkap oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) karena tuduhan melakukan illegal fishing dan penggunaan alat tangkap kompresor.

Kronologi penangkapan itu bermula ketika para nelayan itu tengah beristirahat dan belum melakukan aktivitas penyelaman untuk menangkap lobster mutiara.

Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa menyatakan peristiwa ini bisa memunculkan konflik antar nelayan lebih luas.

“Mereka tangkap oleh Pokmaswas. Posisi Pokmaswas tidak ada dalam struktur pemerintahan. Itu hanya sebagai organisasi mitra yang disahkan oleh kepala desa,” ucap Rusdianto kepada Samudranesia, Jumat (12/2).

Dalam konteks illegal fishing, Rusdianto menyatakan kompresor tidak dikatakan ilegal karena sebagai alat pernafasan ketika menyelam. Namun, tafsir pelarangan terhadap kompresor itu ada beberapa kajian, yakni ruang lingkup dan pengertian kompresor adalah alat penangkapan, bukan alat bom dan potas serta pelarangan Kompresor karena dianggap merusak kesehatan karena berisi 50 persen angin dan 50 persen oksigen.

“Jadi harus dibedakan antara kompresor sebagai alat pernafasan dengan tindakan melawan hukum atau sedang melakukan illegal fishing secara destructive menggunakan bom potasium,” tegasnya.

Lanjut dia, penangkapan terhadap 5 orang nelayan lobster ini adalah bentuk keonaran Pokmaswas sebagai mitra Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP).

“Apalagi penangkapan terhadap 5 orang nelayan Pulau Bungin Sumbawa oleh Pokmaswas tidak membuktikan adanya tindak pidana illegal fishing. Mengapa? Karena posisi 5 orang nelayan saat ditangkap Pokmaswas Poto Tano itu, sedang tidur, istirahat, di dalam. Tidak sedang melakukan penangkapan lobster atau tidak sedang menyelam,” jelas Rusdianto.

Dia menegaskan bahwa penangkapan terhadap 5 orang nelayan Pulau Bungin itu menandai arogansi Pokmaswas PotoTano Sumbawa. Hal ini berpotensi menciptakan konflik baru di masyarakat pesisir.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah dlaam hal ini gubernur, bupati, Polres dan sebagainya harus melakukan mediasi dan menyelesaikan persoalan ini., karena kalau tidak diselesaikan eskalasi konflik masyarakat semakin panjang,” tegasnya lagi.

Kemudian dia meminta juga agar KKP turun tangan untuk ikut menyelesaikan eskalasi konflik nelayan antara masyarakat Pulau Bungin dengan Pokmaswas Poto Tano ini.

“Mestinya PSDKP dan Pokmaswas Poto Tano melakukan pencegahan. Bukan langsung menangkap dan memenjarakan nelayan,” imbuhnya.

Penanganan kasus tindak pidana perikanan dikategorikan ke dalam tiga tahapan yaitu penyidikan (investigation level), penuntutan (prosecution level) dan tahap pemeriksaan di pengadilan (court level). Tahapan inilah yang disebut dengan integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu)

Menurut Rusdianto, penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU Perikanan. Namun, dalam kasus penangkapan terhadap nelayan lobster Pulau Bungin oleh Pokmaswas Poto Tano, terjadi kesewenang-wenangan dengan langsung memenjarakan nelayan tanpa ada proses apapun.

“Padahal kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan sesuai dengan tercantum dalam Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU Perikanan) menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL, dan atau Pejabat Polri,” terangnya.

Oleh karena itu dia berharap agar kewenangan PPNS Perikanan yang diatur dalam UU Perikanan merupakan lex specialis derogat legigeneralis, salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik, Ditjen PSDKP kemudian menetapkan Keputusan Dirjen PSDKP No.372/DJ-PSDKP/2011, tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

“Juknis tersebut menjadi petunjuk bagi PPNS perikanan untuk melaksanakan penyidikan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, serta penerimaan dan penelitian perkara tindak pidana perikanan yang diserahkan oleh Kapal Pengawas Perikanan,” pungkasnya. (*)