Nelayan Lobster Belum Tersentuh Amanat UU No 7/2016

0
162
Foto: Nelayan lobster. Dok: Net

Jakarta (Samudranesia) – Nelayan penangkap lobster di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) baru-baru ini menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum terkait penggunaan kompresor yang dianggap telah merusak lingkungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDK) langsung menindak tegas 5 nelayan lobster di NTB itu sebagai komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Terkait itu, Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa meminta agar KKP memberikan perlindungan kepada nelayan lobster sebagai implementasi UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“KKP belum ada keberpihakan regulasi secara nasional. Implementasi UU ini belum maksimal dalam memberi perlindungan. Hal itu, mendorong tidak produktifnya nelayan melakukan penangkapan lobster alam maupun proses budidaya,” ujar Rusdianto kepada Samudranesia, Selasa (2/3).

Menurut dia, ada banyak kasus yang harus menjadi perhatian pemerintah, terutama soal justifikasi nelayan Lobster melakukan Illegal Fishing, Destructive Fishing dan Over Fishing. Sebagaimana banyak UU, Peraturan Pemerintah, RTZWK, hingga Perda yang melarang aktivitas nelayan lobster tentu telah mengancam ekonomi mereka.

“Kalau pemerintah bekerja dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terintegrasi, terkoordinir, dan tepat sasaran sesuai UU No. 7 /2016 maka ada rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, baik di tingkat nasional maupun daerah,” jelasnya.

Lanjut dia, terutama dalam orientasi pemberantasan IUU Fishing yang salah arah. Rusdianto menyebut yang sering menjadi korban justru nelayan lobster yang tergolong tradisional.

“Dari tuduhan IUU Fishing hingga transeter penyelundupan tersemat ke nelayan lobster. Kalau pemerintah komitmen memberi perlindungan dan pemberdayaan yang telah disusun sesuai UU dan Peraturan lainnya, mestinya tidak ada penangkapan dan persekusi kepada nelayan lobster,” tegasnya.

Padahal, sambung dia, UU No. 7/2016 telah memerintahkan pembentukan empat peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah tentang pengawasan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan, peraturan presiden tentang pemberian subsidi, dan dua peraturan menteri tentang mekanisme perlindungan terhadap risiko dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

“Jika merujuk pada peraturan yang telah diterbitkan hanya pada level peraturan menteri melalui pelaksana teknis Dirjen Tangkap dan Dirjen PSDKP saja, sedangkan peraturan pemerintah dan peraturan presidennya belum terbentuk untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, petambak dan pembudidaya,” bebernya.

Salah satu peraturan menteri yang telah terbit adalah Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Masih kata Rusdianto, Permen ini mengatur upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk berkontribusi dalam perlindungan dan pemberdayaan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan, serta pengawasan.

“Satu hal penting yang luput dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah adalah pemerintah daerah tak pernah berkoordinasi dalam memberi perlindungan hukum kepada nelayan sehingga pemerintah abai terhadap hak-hak nelayan. Apalagi dalam pembuatan regulasi, nelayan tak pernah dilibatkan sama sekali,” pungkasnya. (*)